PEMBEBASAN

Sumbangan tulisan: Kritik Atas Ketentuan Pidana Undang-Undang perburuhan dalam praktiknya

2012-02-15T19:42:00.001+07:00

Kritik Atas Ketentuan Pidana Undang-Undang Perburuhan Dalam Praktiknya [i]

Asri Vidya Dewi [ii]

LANDASAN Historis

I. Situasi perburuhan dalam masyarakat kapitalis.

Konsepsi umum tentang produksi dan buruh: Salah satu karakteristik dari kapitalisme (sebagai modus produksi) adalah kerja-upahan. Kerja upahan kali berlangsung ketika ada buruh yang mengolah barang hingga barang tersebut memiliki kemampuan tukar (menghasilkan nilai; value). Barang atau komoditas agar memilki kemampuan tukar harus melewati proses produksi yang tidak bisa dilakukan tanpa kerja dari manusia (buruh). Dengan itulah upah dimaknai sebagai pengganti tenaga buruh yang dikeluarkan dalam proses produksi barang, konsekuensinya adalah upah tidak menjangkau kebutuhan fundamental buruh berupa kebutuhan sosial (pendidikan, kesehatan, refreshing, dll). Dari kondisi di atas, pantas saja pergolakan buruh terus terjadi sejak munculnya hubungan social-produksi di dalam masyarakat industri. Sejarah telah mencatat bahwa perjuangan untuk memperpendek jam kerja bukanlah perjuangan yang biasa-biasa saja akan tetapi, merupakan perjuangan yang berlangsung keras dan berdarah. Sebelum tanggal 1 Mei 1886, jam kerja buruh sehari bisa mencapai 18 s/d 20 jam. Berkat perlawanan buruh tersebut maka, pada tanggal 1 Mei 1886 jam kerja buruh bisa berkurang menjadi 8 jam sehari. Meski perjuangan menuntut pengurangan jam kerja bisa sukses, bukan berarti tidak ada lagi yang harus diperjuangkan dengan keras, sampai detik ini, perjuangan buruh menuntut upah masih terus berlangsung hamper tanpa jeda, di tiap pabrik, tiap kawasan. Missal: pemogokan 80.000 buruh di kawasan KBN Cakung pada 3 Desember 2010 dan 27 januari 2011, pemblokiran Tol bekasi oleh FSPMI, dll yang selalu berkutat pada tuntutan kenaikan UMK. Mengapa soal upah membuat buruh marah? Pertanyaan itu layak dimaklumi jika kita melihat besaran item dalam penentuan komponen upah.

Point tulisan di atas adalah: bahwa perjuangan menuntut kepentingan ekonomis/perut (hak normative berupa: upah, tunjangan, dll) pun juga merupakan hasil dari pertentangan antagonistik antara pengusaha dan buruh. Yang dimaksud dengan pertentangan antagonistik (yang tak terdamaikan) adalah pengusaha atau ‘pemilik’ perusahaan (kelas borjuis/pemilik modal) memenuhi tujuan hidupnya dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya—tanpa mengenal batas seberapa banyak keuntungan yang diperolehnya dari menindas buruh, maka dari itu, sebagai konsekuensi, kelas borjuis harus menghancurkan kepentingan buruh yang selalu menuntut upah sangat tinggi, kondisi kerja yang sangat baik dan biaya-biaya sosial untuk kelangsungan hidupnya.

Maka saat ini, perkembangan tuntutan buruh sudah makin mengarah pada perombakan total penentuan komponen upah, selain perjuangan menuntut agar pengusaha mematuhi UU (meski UU tersebut juga harus dikritisi, atau bahkan diganti total).

II. Permasalahan yang ingin difokuskan dalam draft diskusi ini akan membahas tentang operasional undang-undang terhadap kepentingan buruh, lebih spesifik lagi akan dibagi dalam dua hal:

Praktik ketentuan pidana dalam UU Ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat.
Adanya tumpang-tindih penyidikan antara PPNS dengan Kepolisian.

Dalam praktik hukum di indonesia, banyak sekali kendala yang masih belum bisa teratasi karena banyak pula permasalahannya seperti, kendala structural (administrasi yang berbelit-belit), kekuasaan, kepentingan, dan terutama adalah sumber daya (kapasitas tenaga produktifnya: MANUSIA).

Dalam point pertama (1);

Pelanggaran hak normative pekerja (upah) yang dilakukan pengusaha berbuntut pada di-PHK-nya pekerja sehingga yang menjadi gugatan dalam PHI adalah perihal PHK-nya, bukan pada substansinya yakni, pelanggaran hak normative. Selain itu, terdapat juga unsur Union Busting (pemberangusan serikat) yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu apa kaitan antara buruh yang menuntut hak normative berbuntut pada Union Busting yang dilakukan buruh? Penjelasannya adalah:

Realita lapangannya, seringkali serikat-serikat buruh (baik itu anggota maupun pimpinan serikatnya) yang menuntut hak normative diancam oleh pengusaha dengan skorsing, SP bahkan langsung diPHK. Upaya-upaya tekanan yang dilakukan pengusaha terhadap buruh dilakukan secara sistematis melalui provokasi dan ancaman kepada buruh lain yang belum berserikat dilarang menjadi anggota serikat tersebut, bahkan seringkali adanya ancaman pelarangan pendirian serikat terutama serikat-serikat yang tidak mau “berkompromi” dengan pengusaha berkenaan dengan Upah rendah dan Hak-hak yang menjadi kewajiban pengusaha. Dalam hal lain, pemogokan dan demonstrasi buruh juga seringkali dilarang oleh pengusaha meskipun demonstrasi dan mogok kerja adalah hak buruh yang sudah diatur dalam UU (UU Nomor 21 tahun 2000) Bahwa Pelanggaran hak normative yang dilakukan pengusaha merupakan pelanggaran Pidana maupun perdata yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003. Artinya, jika pengusaha melakukan pelanggaran atas hak dasar pekerja ini (yang termasuk dalam delik biasa), maka sudah menjadi keharusan siapapun untuk dapat mempidanakannya, dalam prakteknya, buruh sebagai korban (juga saksi) sulit mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas kerja yang telah dilakukannya yang tidak dibayarkan oleh pengusaha sebagai kerugian yang diderita pihak buruh.

Lalu, mengapa sangat jarang para pengusaha nakal tersebut bisa dipidanakan? Dan apa problem-problem yang muncul dalam hukum acaranya? Akan kita bahas dalam point kedua (2) berikut:

Untuk menjawab pertanyaan pertama di atas, hal itu sangat terkait dengan aspek gerakan social-politik. Adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha VS Buruh berpengaruh pada intervensi yang kuat dari Negara (dalam hal ini adalah Dinas Ketenaga-kerjaan) terhadap keberadaan serikat buruh dimana seringkali Negara lebih berpihak pada pengusaha ketimbang buruh, inilah salah satu penyebab menguatnya tindakan Union Busting yang mengakibatkan lemahnya pengaruh kekuatan buruh untuk menuntut upahnya yang dilanggar. Lemahnya ekistensi buruh (atau serikat) dipengaruhi oleh ancaman-ancaman yang dilakukan pengusaha (Skorsing, SP dan PHK tanpa pesangon), selain juga ancaman-ancaman fisik (mendatangi rumah-rumah pimpinan serikat, dll).

Untuk menjawab pertanyaan keduan (2), kita akan mengulas tentang point: Adanya tumpang-tindih penyidikan antara PPNS dengan Kepolisian.

Pasal 183 s/d 189 UU Nomor 13 Tahun 2003, Belum mampu Menyeret Pengusaha Nakal yang melanggar Hak-hak normatif buruh.

Terjadi kesimpang siuran Pelimpahan kewenangan dalam menyidik perkara apabila ada pelaporan Tindak pidana Kejahatan terhadap hak-hak normatif ini, antara Kepolisian dengan PPNS Dinas Tenaga Kerja. sementara PPNS menganggap tidak memiliki kewenangan untuk Menangkap, menahan Pelaku, sedangkan Kepolisian berpendapat bahwa PPNS-lah yang berwenang.

Kewenangan PPNS hanya sebatas apa yang diatur dalam Pasal 182 UU No. 13/2003.
Apabila PPNS merasa perlu untuk melakukan tindakan hukum mis. Penggeledahan, Penangkapan atau Penahanan, maka PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri melalui Korwas PPNS Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 20 tahun 2010.

Kesimpangsiuran, ketidak-tersediaan SDM yang paham Tindak Pidana Ketenagakerjaan, dan suprastruktur yang memadai ini tentu merugikan Buruh! Maka, ke depannya, tidak mungkin hanya merombak pasal-pasal, tetapi sekaligus merombak UU bahkan dasar-dasar UU juga harus dirubah.

Selesai.

[i] Sebagai materi diskusi regular Serikat Pengacara Indonesia Kota Bandung

[ii] Praktisi hukum, Solidaritas Massa dan Advokat Seluruh Indonesia, SPI Kota Bandung.

Bagaimana harusnya gerakan mahasiswa mengorganisir potensi radikal massa menjadi kekuatan yang senyatanya?

2012-02-10T11:21:00.000+07:00

Oleh: Barra Pravda

· Situasi Nasional (Ekonomi-Politik) Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Organisasi Gerakan Mahasiswa

Secara umum, situasi nasional—dalam skema besar—adalah hasil dari situasi yang dibentuk oleh kebutuhan capital mengembangkan dirinya. Dalam batas-batas tertentu perputaran capital, neo-liberalisme membutuhkan ruang agar leluasa bergerak. Itu merupakan kesimpulan bahwa krisis demi krisis adalah timbal balik yang logis dari cara produksi kapitalisme. Memunculkan alternatif terhadap neo-liberalisme menjadi penting—baik dalam praktek/teori. Meskipun neo-liberalisme begitu tersudutkan oleh krisis-krisis terdahulu, tapi masih belum menemui tantangan yang cukup berarti untuk keruntuhannya. Terlebih, gerakan belum bisa maksimal mengolah momentum krisis. Oleh Gramsci, krisis berarti "revolusi pasif", dimana kekuatan lama mempertahankan kekuasaanya dengan cara mengadaptasikan secara terbatas tuntutan-tuntutan kekuatan baru.

Lebih konkrit lagi sekarang adalah: batas-batas pergerakan capital semakin membentur banyak situasi (meskipun dengan banyak cara mereka mati-matian bertahan) terutama benturan dengan sosial-masyarakat. Jangankan pakar ekonomi borjuis, Marx-pun mungkin akan heran melihat bagaimana borjuasi menyiasati perkembangan kapital dalam kapitalisme sedemikian rupa agar selamat dari kontradiksi internalnya; diversifikasi, saham, gabungan saham (porto-folio), neo-liberalisme—neo-konservatisme. Bagaimana tidak, seruan penolakan globalisasi penindasan kapital lambat laun merebak di beberapa belahan dunia, bahkan di dalam negeri kapitalis itu sendiri (AS). Yang baru saja terjadi adalah krisis Eropa, Amerika kemudian Timur Tengah. Di dalam negri tampak belum bergeming dari ruang hampa radikalisasi, meskipun ada gerakan buruh yang sedikit menggeliat bergerak dari titik ekonomis; menuntut upah, melawan PHK, radikalisme rakyat menolak perusahaan korporasi (Tiaka, Papua, Palu) dan penyerobotan lahan (Mesuji, Padang, Kebumen, Jambi). Kabar paling fenomenal adalah aksi bakar diri Sondang Hutagalung, mahasiswa UBK Jakarta yang dilakukannya di seberang istana Negara. Kejadian bakar diri tersebut hampir bersamaan dengan situasi merebaknya rentetan pergolakan rakyat.

· Tentang Kesadaran Rakyat: Dunia Eksternal (Realitas) Bukan Menifestasi Pikiran, Maka Keberadaan-Lah Yang Menentukan Gagasan (Merubah Keberadaan Sosial).

Jangan bermimpi Sondang Hutagalung berubah menjadi Mohammed Bouazizi tanpa memberdayakan kekuatan organisasi pelopor untuk mengolah massa.

Dengan meluasnya penindasan, kenapa massa—yang “belum merasakan penindasan”—masih enggan bergabung dengan gerakan rakyat, atau setidaknya ada dukungan luas kepada gerakan? Pertanyaan tersebut sebaiknya direnungi saja dan tidak akan kita bahas dalam tulisan singkat ini, karena akan lebih baik jika kita berbicara dahulu tentang bagaimana sebaik-baiknya organisasi revolusioner memenuhi syarat untuk menggerakkan revolusi, berada di tengah-tengah kesadaran massa yang sedang berjuang.

Jika dilihat dalam konsepsi dialektika antara kesadaran massa dan kaum pelopor, maka benar bahwa: penindasan/kemiskinan tidak serta-merta memunculkan perlawanan untuk kemudian merubah tatanan (revolusi sosial). Artinya adalah, butuh perluasan kesadaran tentang penindasan dan dukungan terhadap radikalisme rakyat yang telah berhadap-hadapan langsung dengan penindasan itu sendiri. Mudahnya adalah, butuh kekuatan organisasi radikal yang mapan, yang memiliki kesanggupan untuk memimpin kesadaran dan gerak. Di sini kita akan lebih baik fokus berbicara tentang bagaimana kita (gerakan mahasiswa) sanggup berpropaganda dan bekerja bersama massa, agar makin memiliki syarat untuk mengolah potensi radikalisasi yang muncul dari massa. Namun, bagaimana jika kita diperhadapkan dengan situasi bahwa pergolakan rakyat yang sedang marak belakangan ini ternyata masih jauh dari jangkauan gerakan mahasiswa. Dalam spektrum tuntutan/isu masih belum dekat dari hal-hal yang bersinggungan terhadap persoalan-persoalan kampus (pendidikan).

Tanpa adanya dorongan gerakan dan luasnya kesadaran hanya akan menyia-nyiakan Sondang, Mohammed Bouazizi (Mesir) dan Self-Immolation Tibet.

· Mahasiswa Dan Organisasinya (Tugas dan Fungsi)

Sesuai analisa Marxisme, peran kaum terpelajar/mahasiswa dalam kelas-kelas masyarakat memiliki tanggung-jawab sebagai kelompok yang harus mengambil bagian dalam revolusi sosialis, itulah kenapa Marx menganggap kaum terpelajar/mahasiswa sebagai borjuis kecil, dimana dalam pengelompokan filsafat kelasnya, ia masuk dalam kelompok non-fundamental, artinya, bisa saja dia menjadi penindas baru, bisa juga dia berbalik menjadi pembela kaum buruh, menjadi motor penggerak perjuangan kelas, tinggal bagaimana syarat-syarat materialnya (mahasiswa/pelajar) untuk menjadi bagian dari perjuangan kelas proletar diberikan oleh organisasi/kolektif, selain juga memang karena kehendak dirinya untuk berkesadaran kelas proletar. Dialektika obyektif dan subyektif... (https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150346946020106)

Untuk lebih jelas melihat apa tugas mendasar organisasi mahasiswa, yang sesuai dan diperlukan dalam pemerintahan sosialis, Lenin menyingkat narasinya sebagai berikut:

“…dalam satu pemikiran tertentu bisa dikatakan bahwa pemudalah yang akan berhadapan dengan tugas-tugas aktual untuk menciptakan sebuah masyarakat komunis. Selama ini jelas, bahwa generasi kaum pekerja yang bangkit dalam masyarakat kapitalis setidaknya menyelesaikan tugas penghancuran dasar-dasar dari yang lama, pandangan hidup kapitalis, yang dibangun atas penghisapan. Setidaknya generasi itu yang akan mampu menyelesaikan tugas-tugas untuk membentuk sebuah sistem sosial, yang akan membantu proletariat dan klas pekerja mempertahankan kekuasaan dan meletakkan sebuah pondasi yang kuat, yang dapat dibangun hanya oleh sebuah generasi yang mulai bekerja di bawah kondisi yang baru, dalam sebuah situasi dimana hubungan-hubungan yang berdasar pada penghisapan manusia atas manusia sudah tidak ada lagi. Dan selanjutnya, berangkat dari sudut pandang ini yang disesuaikan dengan tugas-tugas yang menghadang pemuda, Saya harus mengatakan bahwa tugas-tugas dari pemuda secara umum, Liga Pemuda Komunis dan khususnya semua organisasi lain, bisa diringkas dalam satu kata tunggal, yaitu: BELAJAR”.

Tak bisa berhenti sampai di situ, kita harus menggali lagi dengan pertanyaan: Belajar tentang apa?

Belajar tentang realitas dunia (cognizible) sebagai objek yang harus disadari dan tentang manusia sebagai subjek yang harus sadar (cognitive). Pentingnya belajar tentang dua hal itu agar kemampuan yang didapat dari proses belajar (di organisasi ataupun akademik) bisa digunakan untuk terus mengkonfirmasi kenyataan ke dalam pengetahuan sosial; mengenali gejala perlawanan dan mentransformasikan kepada massa luas.

“…gerakan mahasiswa Indonesia, haruslah memberikan kesimpulan apakah gerakan tersebut, dalam orientasi dan tindakan politiknya, benar-benar mengarah dan bersandar pada problem-problem dan kebutuhan struktural rakyat Indonesia. Orientasi dan tindakan politik merupakan cermin dari bagaimana mahasiswa Indonesia memahami masyarakatnya, menentukan pemihakan pada rakyatnya serta kecakapan merealisasi nilai-nilai tujuan atau ideologinya”.

Nilai lebih organisasi dalam gerakan mahasiswa hanyalah bermakna bahwa di dalam organisasi, mahasiswa ditempa dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap masyarakat dan persoalan-persoalannya.

2. Pemihakan pada rakyat.

3. Kecakapan-kecakapan dalam mengolah massa.

Ketiga syarat tersebut mencerminkan:

1. Tujuan dan orientasi gerakan mahasiswa.

2. Metodologi gerakan mahasiswa.

3. Strukturalisasi sumber daya manusia, logistik dan keuangan gerakan mahasiswa, dan

4. Program-program gerakan mahasiswa yang bermakna strategis-taktis.

(Danial Indrakusuma: Sumbangan pemikiran untuk Gerakan Mahasiswa)

Point umum dari syarat dan cerminan gerakan mahasiswa di atas bermakna untuk, mengetahui sejauh mana sebuah organisasi mahasiswa bisa diidentifikasi sebagai gerakan yang sanggup memanggul beban menyelesaikan tugas sejarah yaitu, pembebasan nasional menuju revolusi sosialis. Termasuk juga gerakan harus memiliki tujuan tidak sekedar perubahan sistem politik, namun juga harus memiliki tujuan ideologis sesuai makna revolusi itu sendiri, yaitu: perubahan radikal seluruh tatanan struktur dari legal-politik—istilah Althusser—atau Negara berikut ekonomi (cara produksi) hingga nilai/norma (kebudayaan) yang berlaku dalam masyarakat.

Artikel di atas hanyalah gambaran umum mengenai landasan mengapa kita butuh memperkuat gerak organisasi dengan tujuan agar memiliki kesanggupan sebagai pelopor perjuangan, memperluas gagasan, membangun kesadaran dan menghimpun massa. Untuk lebih konkritnya apa tugas-tugas mendesak saat ini, mari kita diskusikan bersama tentang pentingnya membangun kekuatan kolektif organisasi.

Terimakasih.

Salam juang !

Terus berkobar !

Sikap Politik PEMBEBASAN untuk Warga Bima

2011-12-25T17:01:00.001+07:00

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Jln. Tebet timur III J No. 1B, Jakarta Selatan.

Kontak person:085647735175/085696708285.

Email: kn.pembebasan@gmail.com

Webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com

PERNYATAAN SIKAP

Hentikan kekerasan militer terhadap rakyat Lambu, Bima!

Hentikan Aktifitas Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) hingga tuntutan rakyat Lambu, Bima terpenuhi!

Seret, Adili, dan penjarakan para pelaku penembakan beserta perwira tingginya!

Berikan Kesejahteraan Pada Rakyat!

Hentikan Pemerintahan Kapitalis-Militeristik!

Salam Pembebasan Nasional !

Kali ini perlawanan rakyat masih terus terjadi, reaksi Negara lagi-lagi melebihi batas kemanusiaan. Rakyat kembali menjadi korban penembakan aparat kepolisian. Apa sebenarnya yang melandasi kekuatan aparat semakin brutal? Apa yang menjadi dasar massifnya fungsi aparat dalam menghadapi perlawanan rakyat? Pertanyaan di atas merupakan kunci untuk memahami darimana asalnya aparat militer bisa melampaui batas-batas kemanusiaan, membunuh rakyat dan menjadi garda terdepan pelindung setia investasi.

Hubungan integral antara militer dan Negara (baca: Negara borjuis) berkonsekuensi mengesampingkan peran rakyat sipil (non-militer), sehingga, peran angkatan bersenjata sangat tergantung dan disesuaikan oleh peran Negara (borjuis) dalam melancarkan kepentingan regulasi ekonomi-politik Negara. Secara historis, militer Indonesia diasuh dan dibesarkan oleh pendidikan ideology kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang; sejak dibentuknya KNIL (tentara kerajaan Belanda) dan PETA (Jepang di bawah pimpinan Kaisar Hirohitto).

Meningkatnya perlawanan rakyat merupakan konsekueni (berbanding lurus) atas kegagalan Negara dan kapitalisme dalam mensejahterakan manusia.

Pembunuhan aparat kepolisian dan tentara terhadap rakyatnya masih berlangsung. Kali ini menimpa rakyat Lambu kabupaten Bima, NTB. Protes rakyat Lambu yang sudah berlangsung sejak Januari lalu. Rakyat yang sedang menuntut kesejahteraan selalu berhadap-hadapan dengan moncong senjata dan peluru, bahkan kehilangan nyawa selalu ada di pihak rakyat. Insiden kekerasan Negara yang menyebabkan kematian merupakan bahaya serius dari kebangkitan militerisme. Kita sedang dibimbing kembali ke masa dimana kekuatan militer memegang dominasi penuh atas kontrol aktifitas masyarakat. Ong Hok Kham dalam statementnya (ketika pemerintahan Soekarno jatuh) memperingatkan kepada gerakan mahasiswa waktu itu bahwa: “…kediktatoran militer jauh lebih berbahaya ketimbang kediktatoran sipil”. Namun kini, elite-elite politik telah memiliki kemmapuan untuk mengelabuhi rakyat. Ketika tentara berhasil didepak gerakan rakyat menjauh dari parlemen (tahun 1998) dan kesadaran rakyat sudah mengarah pada anti-militerisme, ketika itu pula peran social-politik tentara berkurang meskipun komando teritorialnya masih ada dimana-mana. Dengan situasi tersebut, sekarang ini, baik itu rezim sispil maupun mliter telah berani terbuka mengandalkan kekuatan bersenjata untuk melancarkan kekuasaannya. SBY misalkan, mampu mengelabuhi rakyat dengna cara mem-purnawirawan-kan diri dari kemiliterannya untuk menjadi penguasa negeri ini, namun, watak-watak militerismenya tak bisa dihilangkan darinya. Termasuk juga ketika rezim Megawati berkuasa, meskipun orang sipil, namun kebijakan-kebijakannya sangat represif terhadap rakyatnya, militerisme masih menjadi watak kekuasaan pemerintahan kapitalistik.

Bentuk-bentuk perlawanan Rakyat yang sedang menuntut agar aktifitas pertambangan dari perusahaan PT. SMN tidak menghilangkan lahan rakyat Bima yang mayoritas nelayan dan petani oleh beberapa pihak diselewengkan menjadi isu SARA. Hal tersebut merupakan upaya penghilangan substansi dari perlawanan rakyat. Rakyat yang menunutut Negara dan korporasi-lah inti dari kemarahan warga karena hak-hak rakyat tidak diberikan oleh Negara dan diserobot oleh perusahaan tambang. Hingga kini, menurut catatan WALHI, ada 103 kasus konflik tambang yang merugikan rakyat. Di Bima, menurut data yang ada mencatat bahwa telah jatuh 4 korban tewas dan 8 luka-luka terkena peluru tajam aparat polisi dan TNI.

Dari situasi di atas, dimana militerisme masih menjadi watak utama pemerintahan SBY-Boediono dan pemerintahan-pemerintahan kapitalis berikutnya, maka, kekuasaan akan selamanya bertindak represif ketika kehendak rakyat berseberangan dengan kehendak investasi. Bentrokan-bentrokan antar kelas akan terus terjadi selama belum ada penaklukan atas kelas mayoritas (proletar) kepada kelas minoritas (borjuis).

Pergolakan rakyat di Mesuji, Tiaka, Papua, Batam, dll harus selalu kita dukung untuk semakin meluaskan solidaritas atas siapapun yang melawan Negara dan korporasi sebagai alat untuk menyatukan perlawanan dan mengarahkan radikalisme pada perubahan yang mendasar, menyerang dasar-dasar hidup kapitalime. Unbtuk itu, kami dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menuntut:

1. Hentikan kekerasan (militerisme) terhadap rakyat Lambu, Bima, NTB.

2. Seret, Adili dan Penjarakan pelaku penembakan beerta perwira-perwira tingginya yang memberikan instruksi.

3. Hentikan kegiatan pertambangan sampai tuntutan rakyat Lambu, Bima terpenuhi.

4. Negara harus memberikan kesejahteraan pada rakyat.

5. KOMNAS HAM jangan hanya memberikan rekomendasi, tapi lakukan desakan kepada pihak internasional bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di Bima dan seluruh wilayah Indonesia. Mengawal dan mengusut tuntas kejahatan HAM di Bima dan seluruh wilayah Indonesia.

6. Bebaskan warga Lambu, Bima yang ditahan, berikan hak-hak warga yang mayoritas petani dan nelayan.

7. Berhentikan Kapolri, Kapolda NTB dan Bupati Bima.

8. Persatuan gerakan rakyat untuk melawan militerisme dan kekerasan Negara.

Salam Juang !

Terus Berkobar !

Jakarta, 26 Desember 2011

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Ketua Umum

Mutiara Ika

Sekjend

Sutrisno Bandu

PERNYATAAN SIKAP: Pergolakan (kemarahan) rakyat, represifitas dan pemerintahan anti rakyat miskin.

2011-12-16T02:04:00.000+07:00

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Jln. Tebet timur III J No. 1B, Jakarta Selatan.

Kontak person:085647735175/085696708285.

Email: kn.pembebasan@gmail.com

Webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com

PERNYATAAN SIKAP

Pergolakan (kemarahan) rakyat, represifitas dan pemerintahan anti rakyat miskin.

Salam Pembebasan Nasional !

Setidaknya, peristiwa-peristiwa yang muncul di media massa telah banyak Menggambarkan terjadinya radikalisasi rakyat. Segala latar belakang identitas sosial dari masyarakat bawah, di banyak tempat, menunjukkan adanya sikap protes, marah, putus asa, melawan pemerintahan, dll. Tuntutan pemenuhan kehidupan ekonomi-lah yang melandasi mereka untuk bergerak Dan menuntut, dengan banyak metode; pendudukan wilayah publik, lahan pertanian, penutupan jalan, hingga bakar diri.

Radikalisasi rakyat (hingga dalam bentuk/metode yang paling maju) merupakan respon terhadap kondisi (ekonomi-politik) yang sedang berlangsung. Digambarkan oleh Horace M Kallen (dalam teori radikalisasi) menjelaskan bahwa radikalisasi ditandai oleh tiga kecenderungan, yaitu; 1. Radikalisasi merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, 2. Adanya upaya mengganti tatanan yang ada dengan tatanan lain yang digagasnya, dan 3. Kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap program atau ideologinya.

Rentetan-rentetan tragedi anti kemanusiaan, anti demokrasi, kekejaman, pengabaian hak rakyat, dll lah yang mendasari munculnya statement ini.

Rupanya, "pengorbanan terbaik manusia Indonesia" (mengambil istilah kawan Sarinah) yang dilakukan Sondang Hutagalung masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Padahal, pesan pengorbanan tersebut merupakan hasil dari pemotretan sebuah realita bahwa pemerintahan kapitalis SBY-Boediono Dan borjuasi Indonesia lainnya telah mengabaikan hak-Hak dasar manusia.

Pergolakan rakyat dilihat dari sejarahnya merupakan faktor utama dari perubahan sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia. Kini, bukannya sadar, rezim neoliberal ini malah semakin brutal Dan biadab. Dari Papua, pemogokan buruh PT Freeport yang menuntut kenaikan upah malah dijawab pemerintah dengan penembakan oleh aparat keamanan hingga jatuh korban yaitu kawan Petrus Ayamiseba. Berlanjut ke Batam, ribuan buruh FSPMI yang menuntut upah juga direpresi aparat. Di dalam kampus, mahasiswa yang berjuang menuntut dihentikannya komersialisasi pendidikan Dan hak demokrasi pun dipukul aparat Dan dikejar hingga ke kos-kosan, seperti yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), bahkan 5 mahasiswa disekap dan dipukuli hingga babak belur. Tak cukup itu saja, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UBK Jakarta di Jalan Diponegoro juga diserang aparat, 10 mahasiswa ditangkap satuan Polres Jakarta Selatan Dan dipenjara di Polda Metro Jaya, salah satunya Adalah kawan PEMBEBASAN Jakarta, Hidayat Rumagiar. Di Lampung, para petani Dan warga juga dibunuhi aparat Dan milisi bentukan perusahaan sawit PT Silva InHutani. Bahkan, beberapa warga ada yang disembelih, digantung Dan dipukuli hingga tewas.

Kebiadaban negara dengan aparatnya demi melindungi korporasi dan orang-orang super kaya melebihi batas kemanusiaan.

Secara ekonomi-politik, Indonesia sejak lama telah telah berjalan di atas sistem neoliberal yang mengutamakan kehidupan bagi investor, patuh Dan tunduk kepadanya. Oleh karena itu, Keputusan politik negara merupakan keputusan investasi. Yang paling mudah dilakukan adalah mengintervensi UU-nya, misal; kini Ada banyak UU ataupun RUU yang akan dimenangkan Dan dijalankan untuk mempermudah aturan main pasar investasi. RUU Perguruan Tinggi (untuk membisniskan pendidikan), UU Intelijen (meleluasakan aparat dalam mengontrol ruang gerak rakyatnya), Revisi UU 13/2003 tentang ketenaga kerjaan (berisi: PHK tak perlu ijin, penghapusan pesangon, kenaikan UMK 2 tahun sekali, perluasan outsorching), UU Pengadaan Lahan, Dan banyak lagi.

Makin banyak pelanggaran yang dilakukan negara kepada warganya, makin dilemahkan potensi perlawanan rakyat, sementara, investasi (karena krisis) makin butuh keleluasaan mengendalikan negara (termasuk Indonesia) maka, situasi tersebut harus menjadi tolok-ukur gerakan bahwa ternyata, musuh revolusi makin keras menindas perlawanan rakyat, bahwa kekuatan negara borjuis makin merepresi kesadaran manusia untuk melawan dan memiskinkannya.

Dari peristiwa-peristiwa pergolakan perjuangan rakyat yang selalu dilumpuhkan Dan direpresi negara yang terjadi seperti: pembantaian petani di Mesuji, genosida rakyat Papua, penembakan buruh PT Freeport, penyerangan terhadap demonstrasi buruh (FSPMI) di Batam, penyekapan dan pemukulan 5 Mahasiswa di UMY (Yogyakarta), penangkapan 10 mahasiswa UBK (Jakarta), dll, harus sanggup dijadikan sebagai peringatan bahwa kebutuhan untuk penyatuan serangan menjadi penting dalam platform yang demokratik, radikal Dan ideologis.

Maka kami, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) hendak mengajak seluruh unsur yang memiliki kehendak perubahan Dan memiliki komitmen berkontribusi untuk revolusi (pembebasan nasional) baik itu serikat pekerja, gerakan mahasiswa, organisasi petani, komunitas-komunitas, akademisi/intelektual Dan praktisi revolusioner, organisasi pemuda, kelompok-kelompok diskusi, dll, untuk menggelorakan keberanian rakyat, memperbanyak panggung perlawanan, meluaskan kesadaran maju. Terimakasih.

Salam Juang !

Semoga Berkobar !

Tegakkan Demokrasi Sejati

Bangun Persatuan, Berani dan Militan;

Berjuang untuk Pembebasan Nasional !

Jakarta, 16 Desember 2011

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Ketua Umum

Mutiara Ika

Sekjend

Sutrisno Bandu

Sikap Politik: Hari Anti Korupsi dan HAM

2011-12-10T18:46:00.000+07:00

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional
(PEMBEBASAN)

Alamat: Jalan Tebet Timur III J No. 1B Jakarta Selatan
email: kn.pembebasan@gmail.com
webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com
Telp/ Fax: 021- 83790348.
Contact person: 085647735174 (Mutiara Ika)/ 085696708285 (Ino)

Sikap Politik

Hari Anti Korupsi dan HAM

Rezim SBY-Boediono, Parlemen dan elite politik tak pernah serius mewujudkan
pemerintahan bersih dan demokratis. Para koruptor dan Pelanggar HAM masih berkeliaran.
Gulingkan SBY-Boediono, ganti dengan pemerintahan persatuan rakyat yang bersih, mandiri dan demokratik. Menyelaraskan kepentingan antara perjuangan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM dengan kepentingan perjuangan pembebasan nasional [revolusi]

Tentang korupsi;
Yang sering kita lihat di masyarakat dan sudah lazim (menjadi keyakinan
rakyat) adalah pandangan bahwa, hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas. Jika
disesuaikan dengan kenyataan, maka begitulah adanya. Negara gagal menegakkan
keadilan bagi si miskin, sedangkan untuk orang-orang kaya/pengusaha/pejabat, malah
mati-matian dibela oleh Negara ketika mereka terlibat kejahatan.

Sudah sejak lama korupsi menjadi budaya. Bobroknya sistem pemerintahan dan
orang-orangnya membuat praktik korupsi kian merajalela. Hari ini, sejak kejatuhan
rezim militer korup orba (kroni cendana), upaya pemberantasan korupsi masih
didasari oleh kepentingan-kepentingan politik belaka—tiap rezim yang berkuasa akan
memakai program pemberantasan korupsi untuk menyerang lawan politiknya yang
sama-sama bobrok—hal tersebut membuat pemberantasan korupsi tidak berjalan
maksimal, selain memang tiap instansi yang ada ‘terbiasa’ hidup dengan sesama
koruptor, sebut saja kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kementerian dan lembaga-
lembaga Negara busuk lainnya.

Hingga saat ini saja, banyak kasus-kasus korupsi yang tak pernah selesai
(terutama kasus korupsi besar semisal: kroni cendana, BLBI, dll yang makin marak
akhir-akhir ini). Kasus tersebut belum ditambah dengan korupsinya para pejabat
daerah, bupati, para anggota dewan, kementerian, kejaksaaan, kepolisian, dll.
Lebih parahnya, tersangka korupsi bisa bebas berkeliaran, bahkan menjabat sebagai
pejabat Negara. Lemah dan bobroknya mental aparatur Negara dalam menangani
kejahatan korupsi makin terbukti dengan dikeluarkannya SP3 untuk beberapa koruptor
kakap. Jikapun memang ada kasus korupsi yang terungkap, itupun dalam proses
pengadilannya tidak transparan. Dan hanya menjangkau sedikit dari kasus korupsi
yang receh—tidak memiliki kesanggupan menangkap koruptor kakap.

Kami menilai bahwa, faktor yang mendasar dari keinginan korup (memperkaya
diri sendiri) adalah ketimpangan—bahkan sangat timpang—dalam hal mengakses hasil
produksi dan alat produksinya. Terlebih lagi, kapitalisme sangat berkepentingan
untuk menumbuhkan konsumerisme agar komoditi yang dipasarkan bisa terbeli
oleh konsumen (padahal, kapitalisme sendiri tak begitu mempedulikan darimana/
bagaimana rakyat bisa mengkonsumsi). Dari sini kemudian kehendak korup muncul
karena ada keinginan untuk memperkaya diri agar bisa membeli sebanyak-banyaknya
barang. Secara umum kami menyebutkan bahwa keberadaan tatanan masyarakat
berkelas-lah yang melandasi adanya korupsi (ada kelas pemilik alat produksi (borjuis)
dan yang tidak memiliki alat produksi (proletar), dan adanya kelebihan (surplus)
produksi.

Selain itu, ada juga permasalahan yaitu, lembaga yudikatif, legislative dan
eksekutif yang sangat susah dikontrol merupakan cerminan dari kegagalan sistem trias
politika, maka kegagalan tersebut mencoba diatasi dengan membentuk sebanyak-
banyaknya komisi-komisi/lembaga-lembaga Negara lainnya. Selain (dalam praktik
dan kenyataannya) tidak efektif, hal tersebut juga menguras banyak anggaran Negara
karena dijadikan sebagai ladang pencarian uang para elite dan partai politik.
Maka, kami menyatakan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi diletakkan
sebagai tahap awal—afirmasi—dalam perjuangan pembebasan nasional (revolusi
proletar). Karena bagi kami, penangkapan koruptor (baik yang rendahan maupun yang
koruptor kakap) harus dibarengi dengan upaya penyitaan harta para koruptor tersebut
sebagai salah satu modal untuk pembiayaan Negara (pendidikan dan kesehatan gratis,
membangun industri nasional, dll). Karena korupsi sudah menjadi budaya, maka upaya
untuk menghancurkannya tidak bisa hanya dengan cara-cara moderat, karena akar
permasalahannya adalah rendahnya tenaga produktif yang diakibatkan oleh tatanan
masyarakat berkelas sehingga upaya penghancuran kelas-kelas dalam masyarakat
harus dilakukan secara radikal (dalam perspektif perjuangan politik), menjadi politik
kelas.

Tentang HAM;

Penyebab adanya pelanggaran HAM dan korupsi juga bermuara pada hal yang
sama, yaitu kelas-kelas dalam masyarakat dan perampasan hasil kerja/produksi
manusia oleh manusia lain. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah tataran
ide/gagasan (hasil dari suprastruktur) yang lahir dari situasi-situasi perkembangan
peradaban manusia tiap periode zamannya (berdasarkan corak produksi). Tuntutan-
tuntutan untuk menegakkan HAM harus semakin didekatkan (direvolusionerkan)
dengan kepentingan perjuangan kelas proletar. Karena, gagasan tentang HAM
merupakan hasil dari pergolakan manusia (sebagai tenaga produktif) yang dalam
perkembangannya selalu direvolusionerkan oleh kemajuan-kemajuan tenaga
produktif, yaitu manusianya, tehnologinya dan alam.

Berarti, kita juga harus melihat dari mana munculnya kelas tersebut. Secara
singkat, kemunculan kelas dikarenakan oleh kelimpahan hasil produksi manusia—atau
kita sebut sebagai surplus—yang dirampas oleh kelas tertentu (borjuis). Meskipun
tidak otomatis surplus memunculkan ketimpangan kelas dalam masyarakat karena,
sosialisme-pun menghendaki kelimpahan barang dengan tujuan untuk kepentingan
seluruh manusia (distribusi ekonomi merata). Dan oleh borjuasi, alat produksi
beserta hasil produksinya (barang yang berlimpah—surplus) dimiliki/dikuasai oleh
individu-individu borjuis. Maka, perampasan terhadap hasil kerja manusia-lah yang
menyebabkan munculnya kelas dalam masyarakat (pemilik alat produksi dan kelas
yang tak memiliki alat produksi).

Sedangkan, sejarah HAM itu sendiri lahir dari pertarungan antara raja feodal
dan (cikal bakal) borjuis di Inggris yang dipimpin seorang raja bernama John I, sekitar
tahun 1200-an yang memiliki kekuasaan absolut, kebal hukum (hukum yang dibuat
raja hanya diberlakukan untuk rakyat saja). Kemudian, hasil dari pergolakan rakyat
menentang kekuasaan absolut raja menghasilkan Magna Charta. Dari situlah, para
pakar di Eropa menyatakan bahwa Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya
gagsan HAM.

Jika dilihat dari butir-butir isian Magna Charta terlihat bahwa cikal bakal HAM
masih sangat berwatak feudal. Terlihat dari masih adanya pungutan-puntutan pajak
yang merugikan para tani hamba (tani penggarap). Namun, serendah apapun itu,
yang harus kita maknai adalah sudah adanya keberanian rakyat menentang raja.
Konsep hubungan antara kekuasaan dan warganya secara perlahan makin berkembang.
Lama-kelamaan borjuasi semakin kuat hingga mereka mendapatkan hak untuk
berkuasa dengan merubah monarki-absolut menjadi monarki-konstitusional. Monarki-
konstitusional menandai lahirnya dasar-dasar bagi terbentuknya Negara modern.
Namun, apakah tonggak lahirnya Negara modern menjadikan masalah HAM
selesai? Sama sekali TIDAK! Memang dari ‘negara modern’ tersebut muncul sebuah
gagasan baru bernama Demokrasi. Maksut dari Negara modern adalah sebuah konsep
Negara yang lahir dari revolusi borjuis—penggulingan kekuasaan kerajaan. Maka lahir
bentuk Negara yang memiliki gagasan baru berupa demokrasi liberal, demokrasi ala
borjuis, demokrasi yang hanya dipandang dalam makna kepentingan modal.
Kini, demokrasi yang sejati (kerakyatan) tak mampu diwujudkan oleh borjuasi,
bahkan didepak mundur dengan adanya upaya-upaya menghalang-halangi gerakan
pro-demokrasi, gerakan mahasiswa kerakyatan, gerakan buruh, dll. Represifitas
aparat masih kerap kali terjadi (penembakan buruh PT. Freeport, penembakan
mahasiswa UBK Jakarta, penembakan mahasiswa UMI Makasar, ancaman-ancaman
terhadap aktifis buruh, penembakan petani di Jambi, dan masih banyak lagi).
Bahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya juga tak pernah selesai
(Tragedi Talangsari, Tanjung Priok, Semanggi, Penghilangan Orang, Kasus Marsinah,
Haur Koneng, Kasus Trisakti, dll). Kasus kematian Munir juga demikian, belum bisa
menyeret pelaku utamanya.

Bagi golongan masyarakat tak bermilik (proletar), pelanggaran atas hak-
hak ekonomi-politiknya terus terjadi sepanjang sejarah peradaban masyarakat
berkelas. Di Indonesia praktek pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyatnya
terjadi lebih parah lagi, praktek demokrasi di Indonesia bahkan tidak bisa disamakan
dengan praktek demokrasi semu di negara-negara maju, warisan sejarah feodalisme,
kolonialisme, euforia perjuangan bersenjata dan perkembangan kapital yang rendah
di Indonesia (de-industrialisasi, rendahnya tenaga produktif) melahirkan pemerintahan
yang despotik—memiskinkan dan represif.

Selama masih adanya kelas dan kepemilikan pribadi, maka selama itu pula
HAM dan Demokrasi mustahil untuk disejatikan/dimaksimalkan hingga mensejajarkan
kepentingan perjuangan penegakan HAM dengan kepentingan revolusi proletar.
Dan agar semakin ada jaminan dalam memberantas korupsi dan menegakkan
HAM yang sejati, maka kami menilai tak ada jalan lain kecuali rakyat harus
membangun kekuatannya sendiri dengan alatnya berupa persatuan gerakan rakyat
yang mandiri untuk menggantikan pemerintahan borjuis. Dan persatuan gerakan
rakyat yang mandiri itulah yang akan menjalankan dan mengawasi program-program
revolusioner menuju transisi kekuasaan proletar.

Dan kami sadar bahwa, pemerintahan kapitalis SBY-Boediono, parlemen, elite
busuk dan partai penipu rakyat TIDAK AKAN PERNAH SANGGUP mewujudkan tuntutan-
tuntutan kami. Oleh karena itu, persatuan gerakan rakyat yang mandiri makin relevan
sebagai alternatif untuk mengawal program-program revolusioner tersebut.
Melihat dari paparan di atas, kami dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk
Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menyatakan bahwa rezim SBY-Boediono,
parlemen, elite dan partai politik busuk telah GAGAL dalam mensejahterakan
rakyat, mewujudkan pemerintahan bersih/demokratis, menegakkan HAM dan
memberantas korupsi. Oleh karena itu kami memberikan solusi berupa program-
program revolusioner antara lain adalah: Membangun industri nasional yang tangguh
di bawah kontrol rakyat, Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Kenaikan Pendapatan dan
Lapangan Pekerjaan, Perumahan--Air bersih--Energi serta Transportasi Murah dan
Massal, Perbaikan Kerusakan Lingkungan, Kuota 50% untuk perempuan dalam jabatan
publik, Pemusatan pembiayaan dalam negri (untuk memaksimalkan tenaga produktif),
hapuskan UU yang anti demokrasi, bangun dewan-dewan rakyat sebagai pengontrol
bagi pemerintahan yang bersih, demokratik, ekologis dan feminis. Sedangkan program
pembiayaan untuk hal-hal di atas berasal dari: Penghapusan utang, Nasionalisasi
industri tambang asing, Penyitaan harta koruptor, dll. Hal-hal di atas memiliki syarat
partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menentukan masa depan perubahan, rakyat
yang berpolitik dan berkesadaran proletar (kelas) lah yang akan mengawal perubahan
itu sendiri, memimpin dan mengendalikan kekuasaan dengan organisasi rakyat (dewan
rakyat). Terimakasih. Salam Juang, Semoga Berkobar!

Tegakkan Demokrasi Sejati
Bangun Persatuan, Berani dan Militan;
Berjuang untuk Pembebasan Nasional !

Jakarta, 9 Desember 2011

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional
(PEMBEBASAN)

Ketua
Mutiara Ika

Sekjend
Sutrisno Bandu

Sikap Politik: Hari Anti Korupsi dan HAM

2011-12-10T18:40:00.000+07:00

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Alamat: Jalan Tebet Timur III J No. 1B Jakarta Selatan

email: kn.pembebasan@gmail.com

webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com

Telp/ Fax: 021- 83790348.

Contact person: 085647735174 (Mutiara Ika)/ 085696708285 (Ino)

Sikap Politik

Hari Anti Korupsi dan HAM

Rezim SBY-Boediono, Parlemen dan elite politik tak pernah serius mewujudkan

pemerintahan bersih dan demokratis.

Para koruptor dan Pelanggar HAM masih berkeliaran.

Gulingkan SBY-Boediono, ganti dengan pemerintahan persatuan rakyat yang

bersih, mandiri dan demokratik.

Menyelaraskan kepentingan antara perjuangan pemberantasan korupsi dan penegakan

HAM dengan kepentingan perjuangan pembebasan nasional [revolusi]

Tentang korupsi;

Yang sering kita lihat di masyarakat dan sudah lazim (menjadi keyakinan

rakyat) adalah pandangan bahwa, hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas. Jika

disesuaikan dengan kenyataan, maka begitulah adanya. Negara gagal menegakkan

keadilan bagi si miskin, sedangkan untuk orang-orang kaya/pengusaha/pejabat, malah

mati-matian dibela oleh Negara ketika mereka terlibat kejahatan.

Sudah sejak lama korupsi menjadi budaya. Bobroknya sistem pemerintahan dan

orang-orangnya membuat praktik korupsi kian merajalela. Hari ini, sejak kejatuhan

rezim militer korup orba (kroni cendana), upaya pemberantasan korupsi masih

didasari oleh kepentingan-kepentingan politik belaka—tiap rezim yang berkuasa akan

memakai program pemberantasan korupsi untuk menyerang lawan politiknya yang

sama-sama bobrok—hal tersebut membuat pemberantasan korupsi tidak berjalan

maksimal, selain memang tiap instansi yang ada ‘terbiasa’ hidup dengan sesama

koruptor, sebut saja kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kementerian dan lembaga-

lembaga Negara busuk lainnya.

Hingga saat ini saja, banyak kasus-kasus korupsi yang tak pernah selesai

(terutama kasus korupsi besar semisal: kroni cendana, BLBI, dll yang makin marak

akhir-akhir ini). Kasus tersebut belum ditambah dengan korupsinya para pejabat

daerah, bupati, para anggota dewan, kementerian, kejaksaaan, kepolisian, dll.

Lebih parahnya, tersangka korupsi bisa bebas berkeliaran, bahkan menjabat sebagai

pejabat Negara. Lemah dan bobroknya mental aparatur Negara dalam menangani

kejahatan korupsi makin terbukti dengan dikeluarkannya SP3 untuk beberapa koruptor

kakap. Jikapun memang ada kasus korupsi yang terungkap, itupun dalam proses

pengadilannya tidak transparan. Dan hanya menjangkau sedikit dari kasus korupsi

yang receh—tidak memiliki kesanggupan menangkap koruptor kakap.

Kami menilai bahwa, faktor yang mendasar dari keinginan korup (memperkaya

diri sendiri) adalah ketimpangan—bahkan sangat timpang—dalam hal mengakses hasil

produksi dan alat produksinya. Terlebih lagi, kapitalisme sangat berkepentingan

untuk menumbuhkan konsumerisme agar komoditi yang dipasarkan bisa terbeli

oleh konsumen (padahal, kapitalisme sendiri tak begitu mempedulikan darimana/

bagaimana rakyat bisa mengkonsumsi). Dari sini kemudian kehendak korup muncul

karena ada keinginan untuk memperkaya diri agar bisa membeli sebanyak-banyaknya

barang. Secara umum kami menyebutkan bahwa keberadaan tatanan masyarakat

berkelas-lah yang melandasi adanya korupsi (ada kelas pemilik alat produksi (borjuis)

dan yang tidak memiliki alat produksi (proletar), dan adanya kelebihan (surplus)

produksi.

Selain itu, ada juga permasalahan yaitu, lembaga yudikatif, legislative dan

eksekutif yang sangat susah dikontrol merupakan cerminan dari kegagalan sistem trias

politika, maka kegagalan tersebut mencoba diatasi dengan membentuk sebanyak-

banyaknya komisi-komisi/lembaga-lembaga Negara lainnya. Selain (dalam praktik

dan kenyataannya) tidak efektif, hal tersebut juga menguras banyak anggaran Negara

karena dijadikan sebagai ladang pencarian uang para elite dan partai politik.

Maka, kami menyatakan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi diletakkan

sebagai tahap awal—afirmasi—dalam perjuangan pembebasan nasional (revolusi

proletar). Karena bagi kami, penangkapan koruptor (baik yang rendahan maupun yang

koruptor kakap) harus dibarengi dengan upaya penyitaan harta para koruptor tersebut

sebagai salah satu modal untuk pembiayaan Negara (pendidikan dan kesehatan gratis,

membangun industri nasional, dll). Karena korupsi sudah menjadi budaya, maka upaya

untuk menghancurkannya tidak bisa hanya dengan cara-cara moderat, karena akar

permasalahannya adalah rendahnya tenaga produktif yang diakibatkan oleh tatanan

masyarakat berkelas sehingga upaya penghancuran kelas-kelas dalam masyarakat

harus dilakukan secara radikal (dalam perspektif perjuangan politik), menjadi politik

kelas.

Tentang HAM;

Penyebab adanya pelanggaran HAM dan korupsi juga bermuara pada hal yang

sama, yaitu kelas-kelas dalam masyarakat dan perampasan hasil kerja/produksi

manusia oleh manusia lain. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah tataran

ide/gagasan (hasil dari suprastruktur) yang lahir dari situasi-situasi perkembangan

peradaban manusia tiap periode zamannya (berdasarkan corak produksi). Tuntutan-

tuntutan untuk menegakkan HAM harus semakin didekatkan (direvolusionerkan)

dengan kepentingan perjuangan kelas proletar. Karena, gagasan tentang HAM

merupakan hasil dari pergolakan manusia (sebagai tenaga produktif) yang dalam

perkembangannya selalu direvolusionerkan oleh kemajuan-kemajuan tenaga

produktif, yaitu manusianya, tehnologinya dan alam.

Berarti, kita juga harus melihat dari mana munculnya kelas tersebut. Secara

singkat, kemunculan kelas dikarenakan oleh kelimpahan hasil produksi manusia—atau

kita sebut sebagai surplus—yang dirampas oleh kelas tertentu (borjuis). Meskipun

tidak otomatis surplus memunculkan ketimpangan kelas dalam masyarakat karena,

sosialisme-pun menghendaki kelimpahan barang dengan tujuan untuk kepentingan

seluruh manusia (distribusi ekonomi merata). Dan oleh borjuasi, alat produksi

beserta hasil produksinya (barang yang berlimpah—surplus) dimiliki/dikuasai oleh

individu-individu borjuis. Maka, perampasan terhadap hasil kerja manusia-lah yang

menyebabkan munculnya kelas dalam masyarakat (pemilik alat produksi dan kelas

yang tak memiliki alat produksi).

Sedangkan, sejarah HAM itu sendiri lahir dari pertarungan antara raja feodal

dan (cikal bakal) borjuis di Inggris yang dipimpin seorang raja bernama John I, sekitar

tahun 1200-an yang memiliki kekuasaan absolut, kebal hukum (hukum yang dibuat

raja hanya diberlakukan untuk rakyat saja). Kemudian, hasil dari pergolakan rakyat

menentang kekuasaan absolut raja menghasilkan Magna Charta. Dari situlah, para

pakar di Eropa menyatakan bahwa Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya

gagsan HAM.

Jika dilihat dari butir-butir isian Magna Charta terlihat bahwa cikal bakal HAM

masih sangat berwatak feudal. Terlihat dari masih adanya pungutan-puntutan pajak

yang merugikan para tani hamba (tani penggarap). Namun, serendah apapun itu,

yang harus kita maknai adalah sudah adanya keberanian rakyat menentang raja.

Konsep hubungan antara kekuasaan dan warganya secara perlahan makin berkembang.

Lama-kelamaan borjuasi semakin kuat hingga mereka mendapatkan hak untuk

berkuasa dengan merubah monarki-absolut menjadi monarki-konstitusional. Monarki-

konstitusional menandai lahirnya dasar-dasar bagi terbentuknya Negara modern.

Namun, apakah tonggak lahirnya Negara modern menjadikan masalah HAM

selesai? Sama sekali TIDAK! Memang dari ‘negara modern’ tersebut muncul sebuah

gagasan baru bernama Demokrasi. Maksut dari Negara modern adalah sebuah konsep

Negara yang lahir dari revolusi borjuis—penggulingan kekuasaan kerajaan. Maka lahir

bentuk Negara yang memiliki gagasan baru berupa demokrasi liberal, demokrasi ala

borjuis, demokrasi yang hanya dipandang dalam makna kepentingan modal.

Kini, demokrasi yang sejati (kerakyatan) tak mampu diwujudkan oleh borjuasi,

bahkan didepak mundur dengan adanya upaya-upaya menghalang-halangi gerakan

pro-demokrasi, gerakan mahasiswa kerakyatan, gerakan buruh, dll. Represifitas

aparat masih kerap kali terjadi (penembakan buruh PT. Freeport, penembakan

mahasiswa UBK Jakarta, penembakan mahasiswa UMI Makasar, ancaman-ancaman

terhadap aktifis buruh, penembakan petani di Jambi, dan masih banyak lagi).

Bahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya juga tak pernah selesai

(Tragedi Talangsari, Tanjung Priok, Semanggi, Penghilangan Orang, Kasus Marsinah,

Haur Koneng, Kasus Trisakti, dll). Kasus kematian Munir juga demikian, belum bisa

menyeret pelaku utamanya.

Bagi golongan masyarakat tak bermilik (proletar), pelanggaran atas hak-

hak ekonomi-politiknya terus terjadi sepanjang sejarah peradaban masyarakat

berkelas. Di Indonesia praktek pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyatnya

terjadi lebih parah lagi, praktek demokrasi di Indonesia bahkan tidak bisa disamakan

dengan praktek demokrasi semu di negara-negara maju, warisan sejarah feodalisme,

kolonialisme, euforia perjuangan bersenjata dan perkembangan kapital yang rendah

di Indonesia (de-industrialisasi, rendahnya tenaga produktif) melahirkan pemerintahan

yang despotik—memiskinkan dan represif.

Selama masih adanya kelas dan kepemilikan pribadi, maka selama itu pula

HAM dan Demokrasi mustahil untuk disejatikan/dimaksimalkan hingga mensejajarkan

kepentingan perjuangan penegakan HAM dengan kepentingan revolusi proletar.

Dan agar semakin ada jaminan dalam memberantas korupsi dan menegakkan

HAM yang sejati, maka kami menilai tak ada jalan lain kecuali rakyat harus

membangun kekuatannya sendiri dengan alatnya berupa persatuan gerakan rakyat

yang mandiri untuk menggantikan pemerintahan borjuis. Dan persatuan gerakan

rakyat yang mandiri itulah yang akan menjalankan dan mengawasi program-program

revolusioner menuju transisi kekuasaan proletar.

Dan kami sadar bahwa, pemerintahan kapitalis SBY-Boediono, parlemen, elite

busuk dan partai penipu rakyat TIDAK AKAN PERNAH SANGGUP mewujudkan tuntutan-

tuntutan kami. Oleh karena itu, persatuan gerakan rakyat yang mandiri makin relevan

sebagai alternatif untuk mengawal program-program revolusioner tersebut.

Melihat dari paparan di atas, kami dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk

Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menyatakan bahwa rezim SBY-Boediono,

parlemen, elite dan partai politik busuk telah GAGAL dalam mensejahterakan

rakyat, mewujudkan pemerintahan bersih/demokratis, menegakkan HAM dan

memberantas korupsi. Oleh karena itu kami memberikan solusi berupa program-

program revolusioner antara lain adalah: Membangun industri nasional yang tangguh

di bawah kontrol rakyat, Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Kenaikan Pendapatan dan

Lapangan Pekerjaan, Perumahan--Air bersih--Energi serta Transportasi Murah dan

Massal, Perbaikan Kerusakan Lingkungan, Kuota 50% untuk perempuan dalam jabatan

publik, Pemusatan pembiayaan dalam negri (untuk memaksimalkan tenaga produktif),

hapuskan UU yang anti demokrasi, bangun dewan-dewan rakyat sebagai pengontrol

bagi pemerintahan yang bersih, demokratik, ekologis dan feminis. Sedangkan program

pembiayaan untuk hal-hal di atas berasal dari: Penghapusan utang, Nasionalisasi

industri tambang asing, Penyitaan harta koruptor, dll. Hal-hal di atas memiliki syarat

partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menentukan masa depan perubahan, rakyat

yang berpolitik dan berkesadaran proletar (kelas) lah yang akan mengawal perubahan

itu sendiri, memimpin dan mengendalikan kekuasaan dengan organisasi rakyat (dewan

rakyat). Terimakasih. Salam Juang, Semoga Berkobar!

Tegakkan Demokrasi Sejati

Bangun Persatuan, Berani dan Militan;

Berjuang untuk Pembebasan Nasional !

Jakarta, 9 Desember 2011

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Ketua

Mutiara Ika

Sekjend

Sutrisno Bandu

KAPITALISME DAN INDIVIDUALISME

2011-11-29T19:14:00.003+07:00

Oleh: Allen Myers

Ide yang telah diangkat dan untuk diperdebatkan di General Assemblies Occupy Sydney adalah bahwa “kau meletakkan afiliasimu di pintu saat kau berpartisipasi di occupy”, sebagai sebuah usulan (mereka) menempatkannya. Meski usulan tersebut belum rampung, usulan tersebut mendapatkan dukungan dari orang-orang yang berpandangan bahwa para occupy datang bersama sebagai individu yang tidak suka dengan apa yang selama ini berjalan dan ingin mengubahnya—bukan sebagai pembela dari ideologi tertentu.

Secara ironis, gagasan bahwa kita hanyalah individu-individu diatas segalanya ini merupakan ideologi dan filsafat politik. Lebih dari itu, bagi pandangan ini bukan ideologi yang sangat berguna untuk gerakan occupy atau siapapun yang ingin merubah dunia menjadi lebih baik, karena gagasan ini lebih pada sikap pada 1%.

Dalam feudalisme, tatanan sosial yang mendahului kapitalisme di eropa, terdapat tempat yang tetap bagi setiap orang. Kemungkinan bahwa kamu memiliki bakat atau minat berbeda dibandingkan dengan mereka yang tepat untuk kedudukan anda dianggap tidak relevan. Jika kau adalah budak, kau hidup di desa yang ditentukan dan bekerja untuk sejumlah waktu yang telah ditentukan di perkebunan bangsawan. Jika kau tinggal di kota, satu-satunya cara keluar dari warisan tugas sosial melalui gereja, yang dipaksakan hidup teratur.

Individualisme sebagai ideologi berkembang pada permulaan kapitalisme. Ide bahwa setiap kita adalah unik dan dapat bebas melakukan apa yang kita sukai (sejauh kita tidak mulukai individu lain) sesuai dengan hubungan masyarakat pasar, yang mana orang-orang terhubung satu dan lainnya melalui penjualan dan pembelian. Di pasar, setiap orang bebas membuat keputusannya sendiri perihal apa yang akan di ual dan di beli, tanpa masukan dari luar.

Namun, seiring perkembangan kapitalisme, kebebasan pasar berubah menjadi ilusi besar-besaran. Pasar tidak lagi bertanya pada siapapun dari datangnya uang mereka, dan individ-individu datang ke pasar dengan jumlah uang yang berbeda dan komoditi-komditi yang berbeda untuk dijual. Akibatnya, tidak setara di pasar, dan (mereka) yang berkecukupan uang menggunakan pasar sebagai instrumen untuk mengeksploitasi sebagian masyarakat. Jauh dari mendatangkan kemerdekaan kepada individu, pasar membelenggu kebanyakan dari kita dalam subordinasi orang-orang kaya.

Karena hal ini, sejarah kapitalisme juga adalah sejarah upaya kolektif untuk melawan eksploitasi dan penindasan. Mencoba berjuang melawan 1% sebagai individu berarti (juga) menerima ideologi mereka (kapitalis). Hal ini (juga) berarti mengikuti aturan-aturan pasar mereka. Dengan begitu mengalahkan diri sendiri, karena pasar mereka atur dengan kekuatan dan kekayaan mereka.

Perlawanan yang sukses perlu menolak prioritas dalam praktek dari individu yang terisolasi. Hal ini menyatukan jumlah kemungkinan terbesar di atas basis dari kesamaan eksploitasi atau penindasan mereka dan kesamaan determinasi untuk mengakhiri ini. Dalam perlawanan tersebut, ideologi-ideologi berbeda hanya berkenaan gagasan-gagasan berbeda dalam soal bagaimana cara terbaik untuk membuat usaha kolektif kita sukses. Membatasi ekspresi mereka hanya berarti membatasi kemampuan kita untuk melawan.

Paradoks mungkin, perlawanan kolektif juga (bisa) menjadi jalan untuk mengembangkan kemerdekaan dari tiap-tiap individu. Inilah (hal) yang di janjikan individualisme kapitalis tetapi gagal diwujudkan. Kontrol masyarakat oleh orang-orang kaya membatasi pilihan-pilihan nyata yang tersedia bagi sebagian besar dari kita. Dimana kita bekerja, apa yang kita pelajari, dimana kita tinggal, seberapa banyak waktu kosong yang kita punya, seberapa relaks kita, berkaitan dengan siapa kita—semua dibatasi oleh kontrol ekonomi, politik, dan sosial 1% kapitalis. Mengakhiri kontrol tersebut adalah pra kondisi untuk membahagiakan kepribadian manusia.hanya ketika kapitalisme tidak lagi eksis maka tiap-tiap individu akan bebas berkembang melalui interaksi dengan seluruh umat manusia, tidak terhambat oleh hambatan ekonomi dan kelas.

Diterjemahkan oleh: Surya Anta

KAPITALISME DAN INDIVIDUALISME

2011-11-29T19:14:00.000+07:00

Oleh: Allen Myers

Diterjemahkan oleh: Surya Anta

AJAKAN KOIN SOLIDARITAS

2011-11-26T22:38:00.000+07:00

Ayo kita sisihkan koin yang kita punya tuk pekerja yang mogok kerja di PT Freeport

Para sahabat yang terhormat,

Sejak tanggal 15 September 2011 lalu, 6000 saudara kita di PT Freeport Indonesia (PTFI) melakukan mogok kerja. Tuntutan mogok tersebut adalah kenaikan upah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah 7,5 US $/jam. Mogok kerja adalah tindakan yang sah dan diakui dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia (UU No. 13 tahun 2003 pasal 137-145). Pihak manajemen PT FI menyatakan bahwa buruh mogok tersebut illegal sehingga mereka tidak mendapatkan gaji.

Ada 4 hal yang mendasari kenapa kenaikan upah buruh di Freeport harus dilakukan :

1. Kontribusi PT Freeport Indonesia terhadap FCX (Freeport Coorporation) berada diatas rata-rata perusahaan lain yang bergabung dalam FCX. Ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah produksi PT Freeport yang ada di Indonesia dengan yang berada di di Amerika dan Afrika. Jelas bahwa sumber utama keuntungan FCX adalah hasil operasi di Indonesia. Dengan kata lain penerimaan dari PT Freeport Indonesia melebihi perusahaan lain di grup FCX.
2. Peningkatan harga-harga komoditi primer sejak tahun 2011 membuat keuntungan PT Freeport Indonesia sangat berlipat ganda.
3. Kemampuan kerja para pekerja PT Freeport Indonesia adalah setara dengan pekerja FCX pada umumnya. Ini sudah melalui Uji System Kompetensi, Tools, ATA, Kompetensi Nasional dan Internasional, Nosa , ISO-14001 dan sebagainya.
4. Kondisi kerja dan resiko kerja yang ekstrim. Bekerja pada ketinggian 4200 M di atas permukaan laut, dan cuaca yang berubah-ubah antara curah hujan yang tinggi dan hawa dingin yang ekstrim. Wilayah ini meliputi : Grasberg, Erstberg, underground, Mile 74, DOM, Big Grossan dll.

Pendapatan PT Freeport Indonesia pertahunnya 41,04 Triliun, sementara total gaji pekerjanya yang berjumlah 22.000 hanya 1,4 Triliun/tahun. Upah seluruh pekerja PT FI hanya 0,34% dari total penerimaan perusahaan pertahun (data PUK SPSI PT Freeport Indonesia) Selama ini para pekerja di PTFI khususnya dibagian produksi bekerja rata-rata 12-14 jam/hari, jelas gaji mereka lebih tinggi jika dibanding dengan pekerja yang bekerja 8 jam/hari.

Para sahabat yang tercinta,

2 bulan lebih para pekerja yang mogok tidak menerima upahnya. Kondisi ini tentu sangat berdampak pada kehidupan ekonomi, social dan psikologis keluarga para pekerja. Secara gampang mungkin muncul respon “SALAH SENDIRI MOGOK, BUAT SUSAH SAJA” , komentar itu tidak akan muncul ketika kita melihat alasan para pekerja menuntut kenaikan upahnya. Komentar itu mentah ketika melihat upah pertahun seluruh pekerja Freeport kurang dari setengah persen (0,34%) dari pendapatan perusahaan pertahun. Komentar itu basi ketika kita melihat para pekerja rata-rata bekerja 12-14 jam perhari. Komentar itu menyakitkan ketika polisi dan militer menerima lebih banyak dari total yg diterima para pekerjanya. Komentar itu sama sekali tidak berlaku ketika melihat kerusakan alam yang dihasilkan, menghilangkan gunung, mencermari sungai, menggusur dan memiskinkan masyarakat adat pemilik hak ulayat masyarakat 7 suku di Timika. Komentar itu hilang sama sekali ketika kita sadar bahwa semua orang pasti ingin hidup sejahtera.

Para sahabat yang terkasih,

2 bulan lebih mogok kerja adalah catatan penting bagi sejarah pemogokan di Indonesia, dimana sistem buruh kontrak sedang digalakkan. Selama kasus ini PT. Freeport Indonesia telah merekrut hingga ratusan orang untuk menjalankan pekerjaan yg ditinggalkan pakerja yang mogok. Padalah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku bahwa selama proses pemogokan atau perselisihan belum selesai, perusahaan tidak diperbolehkan merekrut pekerja baru untuk menggantikan pekerja yang sedang mogok dengan status apapun.

Daya tahan pekerja PTFI yang mogok sungguh sangat luar biasa. Tekanan dari perusahaan maupun tekanan pribadi dan keluarga pasti bukan hal yang mudah. Sumbangan dari berbagai belahan dunia sudah mengalir ke kawan-kawan buruh yang mogok (terhitung dari 20 negara) menjadi salah satu pendukung perjuangan ini. Pemerintah Indonesia masih membisu, sementara PT Freeport konsisten untuk tidak menaikkan upah para pekerjanya. Kini saatnya kita anak negri yang mendukung 6000 saudara kita berjuang tuk meningkatkan kesejahteraannya. SAATNYA KITA BERPARTISIPASI SECARA NYATA DALAM PERJUANGAN MEREKA. CARANYA : dengan memberikan koin dukungan kepada mereka. Koin yang kita berikan tidak semata-mata bermakna jumlah tapi lebih dari itu yaitu bahwa masalah pekerja di PT Freeport adalah masalah seluruh pekerja di Indonesia dan dunia. Kebersamaan berlawan dengan ketidakadilan harus mendapat dukungan luas. Upah murah adalah bentuk ketidakadilan bagi kemanusiaan.

Para sahabat yang budiman,

AYO KITA DUKUNG para pekerja di PT Freeport untuk terus berjuang, untuk mendapatkan haknya, keadilannya, dan kesejahteraannya. SELAMAT dan SALUT untuk para pekerja di PTFI yang punya keberanian luar biasa untuk memperjuangkan upah yang adil. Ini menunjukkan pada dunia bahwa segala tekanan tidak akan membuat mereka berhenti berjuang untuk hidup yang sejahtera.

Para sahabat yang terhormat,

Dukungan bisa disalurkan pada kotak-kotak koin solidaritas yg akan disiapkan, atau disalurkan langsung ke rekening PUK SPSI Freeport Bank Mandiri : Dana Perjuangan PUK SPSI PT Freeport Indonesia, No Rekening : 154-00-1025925-1, SWIFT : BMRIIDJA.

Salam Saling Dukung,

Koordinator Tim Koin

Alves Fonataba (0811486896)

Solidaritas untuk Perjuangan Buruh Freeport

AMAN, PRP, Partai Pembebasan Rakyat, KontraS, AMP, Perempuan Mahardika, KAMPAK Papua, PBHI Jakarta, KASBI, KSN, Foker LSM Papua, SPSI PT FI, FMN, GSBI, SMI, FPBJ, PPBI, PEMBEBASAN, SBTPI, KPO PRP, SHI, SP PLN, KAM-Laksi, ATKI, Walhi, SNUP, LMND, Praxis, FORI, IKOHI, LBH Jakarta, HRWG, IHCS, ANBTI, REPDEM, SPKAJ, SPTPB, GESBURI, PETISI 28, PB PMII, PPI, dll

Turut mendukung perjuangan ini adalah federasi dan konfederasi tingkat nasional antara lain:

SBSI 1992, SPN, GASPERMINDO, FNPBI, KSPSI, F-PPP, F-PAR, F-RTMM, FSPPI, BPU, FTSK, F-PARKES, F-TKLN, F-KSI, F-PEWARTA, F-NIBA, F-SPMI, F-KEP

AJAKAN AKSI BERSAMA

2011-10-19T14:29:00.001+07:00

‎::

Mari bergabung dalam aksi bersama pada:

20 Oktober 2011

di depan Plaza 89, Kuningan, Jakarta

(Kantor pusat PT. Freeport)

Pkl. 12.00.

44 Tahun Freeport merampok tanah Papua
44 Tahun negara melindunginya
Stop kekerasan & Tutup Freeport !

Nasionalisme dan Internasionalisme*

2011-10-06T17:09:00.000+07:00

Lebih dari 200 tahun sudah seruan untuk suatu persaudaraan internasional seluruh manusia oleh Revolusi Perancis yang akbar itu, serta 80 tahun sudah pendirian Komunisme Internasional, apa yang tetap menjadi mimpi besar solidaritas internasional kaum tertindas? Bukankah nasionalisme selalu menjadi kekuatan penggerak utama politik dunia? Dan bagaimana kaum sosialis seharusnya mengaitkan diri?

Peran kontradiktif nasionalisme adalah salah satu paradoks terbesar di dalam sejarah abad 21. Dalam melayani negara dan kekuatan reaksioner, ideologi nasionalisme mendorong dan melegitimasi beberapa dari kejahatan terburuk di abad ini: dua perang dunia, genosida bangsa Armenia, Yahudi, dan Gipsi, perang kolonialis, bangkitnya fasisme dan diktator militer, represi brutal pergerakan progresif atau revolusioner dari Cina di tahun 1920-an hingga Indonesia di tahun 1960-an dan Argentina 1970-an.

Selain itu, atas nama pembebasan nasional, rakyat yang dijajah mendapatkan kemerdekaannya, dan beberapa dari pergerakan sosialis revolusioner yang paling radikal dan penting juga dapat memenangkan dukungan massa dan menang: di Yugoslavia, Cina, Indocina, Cuba, dan Nikaragua.

Paradoks lain yang membingungkan: meskipun nasionalisme telah menjadi faktor dominan dan membentuk politik di abad 20, revolusi terhebat pada masa kita, yakni Oktober 1917, tak berhutang apapun terhadap nasionalisme dan secara terang-terangan diarahkan melawan ‘pertahanan nasional atas Tanah Air (fatherland)” dalam perang melawan imperium Jerman. Terlebih lagi, tak pernah ada dalam sejarah gerakan buruh dan sosialis suatu organisasi massa dunia yang benar-benar berkomitmen pada internasionalisme, seperti yang ada di abad 20: Internasionale Ketiga (setidaknya selama tahun-tahun pertama pendiriannya).

Bagaimana paradoks ini seharusnya kita pahami? Dapatkah Marxisme memberikan perangkat teoritik bagi pemahaman semacam itu? Apakah kaum buruh dan kaum tertindas benar-benar tidak punya tanah air, seperti pemikiran Marx di tahun 1848? Seberapa jauh Ibu Pertiwi (Mother Earth) menjadi wawasan yang kongkrit bagi pembebasan sosial? Dan apakah perspektif bagi nasionalisme dan internasionalisme di abad dua puluh satu?

Setiap upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini harus memulainya dengan pendekatan dialektik terhadap masalah ini: persoalan nasional adalah hal yang kontradiktif, dan kontradiksinya bukanlah ekspresi dari ciri-ciri abadi sifat manusia, melainkan kondisi historis yang kongkrit.

Penting untuk membedakan secara hati-hati antara rasa identitas nasional, ikatan terhadap suatu kebudayaan nasional, kesadaran menjadi bagian dari komunitas nasional beserta masa lalu historisnya sendiri, dengan nasionalisme. Nasionalisme sebagai suatu ideologi terdiri dari semua elemen ini namun, juga, oleh elemen lain, yang bahan paling menentukannya adalah: posisi bahwa bangsa sebagai yangutama, fundamental, dan nilai sosial politik paling penting, dimana padanya yang lain—dalam satu dan lain cara—disubordinasikan. Hans Kohn, sejarawan terkenal nasionalisme modern, mendefiniskannya sebagai “sikap pandangan (state of mind), dimana kesetiaan utama individu dirasakan wajib kepada negara-bangsa’.[1] Ini merupakan definisi yang lumayan mencukupi—jika seseorang memasukkan ke dalamnya perjuangan untuk pendirian negara-bangsa—bahkan jika seseorang harus mengakui bahwa terdapat, setidaknya, beberapa pergerakan nasionalis (moderat) yang bertujuan hanya untuk otonomi teritorial dan kultural.

Tidak mudah mencari tahu kapan dan bagaimana sesungguhnya nasionalisme lahir. Beberapa penulis melihatnya sebagai kontemporer dengan kemunculan negara-bangsa modern di abad kelimabelas dan enambelas (Machiavelli!). Yang lain, seperti Kohn, mengaitkannya pada revolusi besar borjuis pertama: di Inggris di abad ketujuhbelas dan Perancis di tahun 1789 untuk pertama kalinya negara ‘tak lagi menjadi negara raja: ia menjadi negara rakyat, negara nasional, suatu Tanah Air’.[2] Terakhir Tom Nairn mencoba membuktikan bahwa nasionalisme muncul di abad kesembilanbelas (sebagai hasil dari perkembangan tak merata kapitalisme) di negeri pinggiran (peripheral) (Jerman, Itali dan Jepang) dan hanya kemudian mencapai “areal inti” (Inggris dan Perancis);[3] namun kronologi aneh ini terlalu sembarangan, dan tampaknya mengabaikan fakta-fakta sejarah yang begitu terkenal, seperti dimensi patriotik Revolusi Perancis dan perang Napoleonik. Dalam banyak hal tidak diragukan bahwa selama berabad-abad tujuan politis bukanlah bangsa atau negara-bangsa, melainkan bentuk-bentuk lain organisasi politik dan sosial: klan, negara-kota, tuan feodal, gereja, dinasti kerajaan, dan kerajaan multi-nasional. Meskipun beberapa contoh dapat ditemukan pada kejadian sebelumnya (Hebrew kuno atau Yunani kuno), itu semua merupakan tipe dan substansi yang agak berbeda dari nasionalisme modern.

Sosialisme Marxis secara fundamental menentang nasionalisme. Pertama-tama karena ia menolak memandang bangsa sebagai suatu blok yang seragam/sama: semua bangsa terpecah ke dalam kelas-kelas sosial yang berbeda, dengan kepentingan yang berbeda, dan konsepsi identitas nasional yang berbeda. Namun di atas segalanya, Marxisme menolak ideologi nasionalis dan skala nilai-nilainya, karena kesetiaan utamanya bukanlah pada bangsa manapun, namun pada subjek historis internasional (proletariat) dan pada suatu tujuan historis internasional: transformasi sosialis dunia. Inilah karakter internasional baik atas dasar alasan etis maupun material.

Motivasi etis adalah penting: bagi padangan-dunia Marxis, yang materialis dan ateistik, satu-satunya nilai yang dapat dianggap “suci”—absolut—adalah kemanusiaan itu sendiri (dimana yang ditindas dan dieksploitasi merupakan kekuatan pembebas). Dalam pengertian ini, moto “Buruh sedunia, bersatulah!” bukan sekadar proposal praktis untuk aksi, melainkan juga respon etis sosialis terhadap “cinta suci pada negeri” dari ideologi nasionalis. Sosialisme oleh karena itu adalah suatu pergerakan internasionalis berdasarkan atas universalitas dan kemanusiaan nilai-nilai serta tujuannya. Tanpa daya tarik etis ini mustahil dimengerti totalitas komitmen dan pengorbanan dari banyak generasi aktivis pergerakan buruh di banyak negeri kepada sosialisme internasional (atau komunisme). Seperti Bolshevik Tua Adolf Yoffe tuliskan di surat terakhirnya pada Trotsky di tahun 1927 (sebelum melakukan bunuh diri): ‘Kehidupan manusia tak ada artinya kecuali ia ada untuk melayani kepentingan tak terbatas (infinitas), yang bagi kita adalah kemanusiaan’.

Namun, jika internasionalisme hanyalah prinsip moral, suatu pengkategorian yang imperatif/penting, maka akan begitu mudah mengabaikannya (sekadar) sebagai suatu utopia indah. Jika tidak demikian, maka karena internasionalisme proletariat mendapatkan kekuatan politiknya dari kondisi-kondisi yang objektif, kongkrit, dan material, yang telah dianalisa oleh Marx dalam Manifesto: unifikasi ekonomi dunia oleh sistem kapitalisme.

Seperti setiap totalitas dialektis, kapitalisme dunia bukanlah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya, yakni ekonomi-ekonomi nasional; maupun perjuangan kelas internasional adalah jumlah keseluruhan dari perjuangan nasional. Keduanya membentuk suatu kesatuan organik, dengan bentuk geraknya sendiri, yang berbeda dari keistimewaan elemen-elemen komponennya. Georg Lukacs menegaskan dalam Sejarah dan Kesadaran Kelas bahwa kategori totalitas adalah, pada level metodologi, pembawa/carrier prinsip revolusioner. Dari sudut pandang totalitas, tak ada situasi nasional dan lokal dapat diserap ke dalam teori, atau ditransformasi melalui praktek, jika seseorang mengabaikan kaitannya dengan keseluruhan: dengan ekonomi, pergerakan sosial dan politik dunia.

Pada dasarnya, jauh dari menjadi anakronistik, analisis Marx dalam Manifesto sangat lebih berkecukupan di masa kita dibandingkan di tahun 1848. Imperialisme telah membebankan kepada sistem kapitalis dunia suatu derajat integrasi yang jauh lebih tinggi, kontrol pasar oleh monopoli multinasional dengan jauh lebih besar, pendeknya, unifikasi planet oleh moda produksi kapitalisme saat ini telah mencapai level yang secara kualitatif lebih tinggi dibandingkan tahun 1848. Dan kesatuan ekonomi ini juga memiliki suatu ekspresi politik dan militer di Atlantisisme dunia Barat, intervensionisme AS, dll. Ini berarti bahwa internasionalisme memiliki akarnya dalam struktur ekonomi dunia dan politik dunia. Internasionalisme sosialis adalah juga kesadaran dari realita objektif ini.

Apakah faktor menentukan dalam perjuangan kelas: kondisi-kondisi internasional atau nasional? Haruskah seseorang lebih memilih pentingnya proses dunia atau, seperti yang pernah ditulis Mao, faktor-faktor internal dan sebab-sebab nasional (endogeneous)? Dalam persoalan yang problematis ini, pertanyaan itu sendiri menyesatkan. Pertanyaan itu mengandaikan suatu pemisahan yang statis, abstrak, dan metafisik antara nasional dan internasional, ‘internal’ dan ‘eksternal’, ‘di dalam’ dan ‘di luar’. Sudut pandang dialektika benar-benar didasarkan pada pemahaman atas kesatuan kontradiktifantara ekonomi nasional dan pasar dunia, perjuangan kelas nasional dan internasional—kesatuan yang sudah dapat dilihat pada fakta bahwa kekhususan nasional (ekonomi dan sosial) adalah produk dari perkembangan tak merata dari kapitalisme internasional.

Apa yang salah dalam Manifesto, dan tulisan Marx lainnya, adalah pendapat bahwa kapitalisme industri modern pada dasarnya merupakan suatu kekuatan yang menghomogenisasi, melahirkan kondisi-kondisi hidup dan perjuangan yang identik di tengah-tengah kaum tertindas di seluruh dunia. Pernyataannya di tahun 1845 bahwa ‘kebangsaan kaum buruh bukanlah Perancis, ataupun Inggris dan Jerman, melainkan kerja, perbudakan bebas, menjajakan-diri sendiri’[4] sebagian besar memiliki kebenaran; namun ia mengabaikan tak hanya kespesifikan budaya dari masing-masing bangsa (yang sama sekali tidak dihancurkan oleh kapitalisme) namun juga perbedaan sosio-ekonomi antara proletariat di berbagai bangsa, yang merupakan hasil dari perkembangan tak merata dan berkombinasi sistem kapitalis dunia. Selanjutnya seseorang tidak dapat mengabaikan pentingnya kekhususan nasional dalam ‘pembentukan kelas pekerja’ di masing-masing negeri dan untuk pembangunan tradisi perlawanan dan perjuangan anti-kapitalisnya sendiri.

Dengan kata lain, meskipun kapitalisme melahirkan proletariat modern, baik di kota-kota metropolitan maupun di negeri-negeri yang didominasi, yang berjuang melawan musuh yang sama, dan memiliki tujuan historis objektif yang sama, namun sama sekali bukan berarti bahwa kondisi material dan sosial kehidupannya (belum lagi kebudayaan nasionalnya) adalah identik. Seperti Leon Trotsky menulis: ‘Jika kita ambil Inggris dan India sebagai jenis tipe kapitalis yang terpolarisasi, maka kita wajib mengatakan bahwa internasionalisme proletariat India dan Inggris sama sekali tidak bertumpu pada suatukesamaan kondisi, tugas, dan metode, namun pada kesalingbergantungan mereka yang tak terpisahkan.’[5] Kapitalisme dunia melahirkan ketimpangan yang luar biasa dan perbedaan brutal dalam kondisi kehidupan antara pusat dan pinggiran sistem tersebut: hanya hubungan timbal balik perjuangan yang saling melengkapi di berbagai negeri dapat menghimpun solidaritas internasionalis. Oleh karena itu pergerakan anti perang di Perancis di tahun 1950-an dan di AS di tahun 1960-an dan 1970-an memberi kontribusi sangat kuat kepada perjuangan rakyat Aljazair dan Indocina—demikian sebaliknya: perjuangan kolonial ini membantu untuk membakar kontestasi radikal di pusat-pusat metropolitan.

Singkatnya, internasionalisme bukanlah suatu ekspresi kesamaan kondisi kehidupan kaum tertindas dan tereksploitasi di seluruh negeri, namun hubungan dialektik saling melengkapi diantara sedikitnya tiga jenis perjuangan yang berbeda: pergerakan buruh sosialis di masyarakat kapitalis maju; pergerakan pembebasan nasional dan sosial di negeri-negeri kapitalis yang bergantung (atau kolonial); dan pergerakan untuk demokrasi dan melawan ‘reformasi’ pasar di negeri-negeri bekas Blok Timur.

Nasionalisme yang Berakar Banyak

Kaum Marxis seringkali meremehkan pentingnya persoalan nasional, (padahal) kepentingannya menentukan terhadap pembebasan nasional rakyat yang didominasi. Ini merupakan bagian dari pola umum kebutaan, pengabaian, atau paling tidak perhatian yang tidak cukup terhadap bentuk-bentuk penindasan non-kelas: nasional, rasial, atau seksual. Bukan karena Marxisme semacam itu tidak sanggup memperhitungkan dimensi ini, namun pendekatan ekonomistik yang mendominasi banyak pemikir Marxis (dan juga beberapa tulisan Marx sendiri) mengarah pada kecenderungan pengabaiannya.

Kaum Marxis juga sangat sering meremehkan kekuatan nasionalisme. Suatu kombinasi janggal ekonomisme dan ilusi atas kemajuan yang linear (warisan dari (abad) Pencerahan) menggiring pada kepercayaan yang salah bahwa nasionalisme akan menurun secara tak terhindarkan dan cepat. Internasionalisme Kedua, khususnya, percaya bahwa nasionalisme adalah milik masa lalu, dan Karl Kautksy bermimpi bahwa masa depan sosialis tanpa bangsa-bangsa dan dengan satu bahasa tunggal: ‘Dengan cara yang menyakitkan, bangsa-bangsa akan berfusi satu sama lain, lebih kurang dalam wujud yang sama dengan penduduk Romansh di daerah Grisons di Swiss, yang, tanpa sadar dan tanpa perlawanan, perlahan-lahan menjermankan dirinya setelah mereka mengetahui bahwa lebih bermanfaat berbicara bahasa yang semua orang mengerti di wilayah yang lebih luas daripada suatu bahasa yang hanya dibicarakan di sedikit lembah-lembah.’[6] Tampak jelas, dilengkapi dengan gagasan itu, kaum Marxis tak begitu siap mengkonfrontasi kebangkitan nasionalisme yang fantastik setelah 14 Agustus, yang menarik pergerakan buruh dan membawanya ke “Persatuan Suci Mempertahankan Tanah Air”—dan saling bantai antar kaum buruh di seluruh negeri. Kautksy sendiri berada di barisan ‘pertahanan nasional’ imperium Jerman, dengan berargumen bahwa Internasional Sosialis merupakan satu alat yang hanya cocok di masa damai, dan harus dikesampingkan pelan-pelan selama masa perang.

Syarat pertama untuk konfrontasi efektif terhadap nasionalisme, oleh karena itu adalah, menghentikan ilusi menyangkut kemajuan linear, yakni, harapan yang naïf menyangkut evolusi damai dan “pelenyapan” gradual nasionalisme dan perang nasional, terima kasih kepada modernisasi dan demokratisasi masyarakat industri, internasionalisasi tenaga produktif, dlsb.

Bagaimana seseorang dapat menjelaskan kekuatan luar biasa nasionalisme di serangkaian sejarah abad keduapuluh? Jawaban pertama boleh jadi argumentasi klasik Marxis: nasionalisme merupakan suatu ideologi borjuis dan kekuatannya atas massa rakyat adalah salah satu bentuk utama yang diambil dari dominasi iodeologis borjuis dalam masyarakat kapitalis. Analisa ini tidaklah salah, tapi tidak cukup untuk menjelaskan kekuatan daya tarik nasionalisme, kadang terhadap bagian signifikan gerakan buruh. Sebab-sebab lain harus dijadikan pertimbangan.

Pertama, kondisi ekonomi dan material yang kongkrit: kompetisi pekerja antar bangsa berbeda (atau antar negara), adalah akibat yang inheren dari kapitalisme. Ini merupakan persoalan kepentingan jangka pendek—contohnya mencegah masuknya komoditas asing yang dapat menimbulkan pengangguran—namun pengaruh nyatanya dapat membutakan kaum buruh yang bersaing dari kepentingan historis yang sama dalam menghapuskan eksploitasi. Hal ini, juga terjadi di dalam satu bangsa, ketika pekerja menganggur dengan sukarela menggantikan pekerja yang mogok. Marx sendiri menyadarinya dalam Manifesto bahwa kompetisi antar kaum buruh secara konstan mengancam memecah dan menghancurkan organisasinya bersama.

Kedua, tendensi-tendensi irasional, serupa dengan nasionalisme chauvinis, fanatisisme relijius, rasisme dan fasisme: suatu fenomena fisik yang kompleks, yang masih harus dipelajari, Erich Fromm tentang ‘melarikan diri dari kebebasan—escape from freedom’ dan Theodor Adorno tentang kepribadian otoriter, merupakan diantara kontribusi pertama yang penting menyangkut suatu penjelasan. Nasionalisme, sesuai asalnya, merupakan ideologi irasional: ia tak bisa melegitimasi keistimewaan satu bangsa atas yang lainnya dengan kriteria rasional apapun—karena rasionalitas substantif (yang, tak murni instrumental) selalu berkecenderungan universal. Oleh karena itu ia menarik bagi mitos-mitos non rasional seperti misi suci yang melekat pada bangsa, superioritas abadi dan bawaan rakyat, hak menduduki Labenstraum (wilayah tambahan—pent) geografis yang lebih luas, dsb. Namun, ia juga menggunakan bentuk-bentuk legitimasi pseudo-rasional dan pseudo-ilmiah, seperti geopolitik atau antropologi rasial. Seringkali itu tidak terkait dengan kesatuan historis dan kultural yang dalam, menjadi hanya ideologi resmi negara-negara yang kurang lebih artifisial, yang batas-batasnya merupakan produk kebetulan dari kolonialisasi dan/atau dekolonisasi (contohnya di Afrika dan Amerika Latin).

Namun terdapat alasan lain dari kebangkitan nasionalisme, yang harus dimengerti secara serius oleh kaum Marxis dan kaum sosialis: perjuangan pembebasan bangsa-bangsa tertindas dan terjajah. Meskipun Marxisme sedemikian bertentangan dengan ideologi nasionalis, harus sangat jelas dibedakan antara nasionalisme penindas, dan nasionalisme yang ditindas. Marxisme harus mendukung semua perjuangan untuk pembebasan nasional atau untuk hak bangsa-bangsa tertindas menentukan nasibnya sendiri, bahkan jika ideologinya (atau ideologi para pimpinannya) nasionalis. Tentu saja, internasionalis Marxis yang ambil bagian dalam pergerakan untuk pembebasan nasional harus mempertahankan independensinya, dan mencoba untuk meyakinkan massa rakyat tertindas yang dieksploitasi akan kebutuhan untuk membangun perjuangan (dengan cara yang tak terinterupsi) melampaui tujuan-tujuan nasional, menuju transformasi revolusioner sosialis. Namun mereka tidak dapat mengabaikan atau meremehkan signifikansi tuntutan kerakyatan untuk penentuan nasib nasional sendiri.

Alasannya, bukan saja karena kaum sosialis melawan semua bentuk penindasan (nasional, rasial, seksual atau kelas) namun juga karena terdapat suatu hubungan dialektis antara hak-hak nasional dan internasionalisme. Internasionalisme sosialis tidak dapat berkembang tanpa pengakuan pergerakan sosialis terhadap hak yang sama atas semua bangsa. Dengan cara yang sama, persatuan dan solidaritas kaum buruh di satu dan bangsa yang sama tak akan bisa terjadi kecuali atas landasan kesetaraan—tanpa ada pembedaan atau keistimewaan berdasarkan pekerjaan, agama, ras, seks, atau cabang produksi—,persatuan internasionalis kaum tertindas hanya dapat dibangun atas dasar pengakuan terhadap hak-hak nasional, dan pada khususnya, hak penentuan nasib sendiri bagi seluruh rakyat.

Ketika Lenin bersikeras bahwa Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia harus mengakui hak Polandia menentukan nasib sendiri—hak rakyat Polandia memutuskan untuk dirinya sendiri jika mereka hendak mendirikan suatu negara terpisah atau tidak—ia melakukannya tak hanya karena perjuangan bangsa Polandia melawan Tsarisme secara historis progresif (argumen yang digunakan Marx dan Engels) namun, yang lebih penting, karena hal itu merupakan suatu pra kondisi bagi pendirian suatu aliansi internasionalis antara kaum buruh Rusia dan Polandia. Pengakuan hak-hak nasional merupakan suatu syarat penting bagi solidaritas internasional, sejauh ia menghalalkan penghancuran kecurigaan, kebencian, dan ketakutan, yang menempatkan bangsa-bangsa menjadi lawan satu sama lain dan menyuburkan chauvinisme. Seperti tulis Lenin, tanpa ada hak untuk bercerai—memiliki negara yang terpisah—tak aka nada perkawinan yang benar-benar bebas—persatuan atau federasi antar bangsa. Sayangnya, kebijakan pemerintah Bolshevik (termasuk Lenin) setelah Oktober 1917 tak selamanya berhubungan dengan prinsip ini: contohnya, invasi ke Polandia di tahun 1920 dan pendudukan Georgia di tahun 1921.

Dengan membedakan kapital dari nasionalisme penindas dengan yang ditindas, kaum internasionalis sosialis tak perlu mendukung yang pertama. Namun mereka memahami karakter kontradiktifnya: dimensi pembebasannya sebagai pemberontakan melawan penindasan tak adil, dan batasannya sebagai ideologi yang bersifat khusus. Oleh karena itu, logis lah bahwa semua pergerakan sosial sejati di dalam suatu bangsa yang tertindas, harus meletakkan pembebasan nasional pada pusat perjuangan mereka, sambil mengaitkannya pada pembebasan sosial dari eksploitasi kapitalis—Nicaragua adalah contoh utama—sementara di metropolis imperialis, penolakan terhadap nasionalisme lah yang menjadi jantung dari semua konfrontasi radikal dengan tatanan yang ada, dari pergerakan anti perang di AS hingga Perancis Mei 1968 (yang slogan utamanya adalah ‘Perbatasan, persetan dengannya!’—Frontiers, the hell with them!).

Hal ini maksudnya, haruslah ditekankan bahwa pembedaan antara dua jenis nasionalisme adalahrelatif bukan absolut. Pertama, karena, yang kemarin tertindas dapat dengan mudah menjadi penindas hari ini: tak kurang bukti sejarah menunjukkannya di masa kita. Kedua, karena ideologi (atau gerakan) nasionalis bangsa-bangsa tertindas seringkali bermata dua: membebaskan dari penindasnya, namun menindas terhadap minoritas nasionalnya sendiri. Dan ketiga, seseorang dapat menemukan pada kedua bentuk nasionalisme elemen-elemen chauvisisme, penolakan global terhadap ‘yang lain’ dan (kadang-kadang) rasisme.

Lenin mungkin adalah pemikir Marxis‘klasik’yang paling baik dalam memahami dialektika antara internasionalisme dan hak-hak nasional. Namun, dalam bagian-bagian tulisannya ia menampilkan hak-hak demokratik bangsa-bangsa sebagai suatu bagian yang harus disubordinasikan kepadakeseluruhan, yakni pada gerakan demokratik dan sosialis dunia. Formulasi ini, menurut saya, tampak berbahaya dan agak mekanistik. Jika revolusi sosialis adalah pembebasan diri proletariat—beraliansi dengan seluruh kelompok sosial tertindas dan tereksploitasi—ia terkait sangat mesra dengan penentuan nasib sendiri atas bangsa secara demokratik. Seseorang yang ‘sosialisme’nya dimasukkan dari luar, melawan kehendaknya, hanya akan mengerti karikatur dari sosialisme, tak terhindarkan lagi akan menjadi degenerasi birokratik. (Banyak negeri-negeri Eropa Timur menerangkan garis ini!) Menurut pendapatku, akan lebih layak—dan terhubung dengan lebih baik pada semangat dari banyak karya-karya Lenin mengenai persoalan nasional—mencapai revolusi sosialis dan persaudaraan internasional proletariat sebagaimana tujuan kaum Marxis dan penentuan nasib sendiri nasional sebagai cara yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Tujuan dan cara terkait secara dialektik sedemikian rupa sehingga subordinasi dimensi nasional pada internasionalisme menyingkirkan kemungkinan “mengorbankan” yang pertama untuk yang kedua.

Melampau Bangsa-bangsa?

Jika internasionalisme sosialis berseberangan dengan ideologi nasionalis, maka sama sekali tidak berarti bahwa ia menolak tradisi budaya dan sejarah bangsa. Dengan cara yang sama seperti pergerakan internasionalis di setiap negeri harus berbicara bahasa nasional, mereka juga harus bicara bahasa kebudayaan dan sejarah nasional; khususnya, tentu saja, ketika kebudayaan ini ditindas. Seperti diakui oleh Lenin, tiap kebudayaan dan tiap sejarah nasional mengandung elemen-elemen demokratik, progresif, revolusioner yang harus disertakan oleh kebudayaan sosialis pergerakan buruh, dan elemen-elemen (kebudayaan) yang reaksioner, chauvinis, dan kolot harus tanpa kompromi dilawan. Tugas internasionalis menggabungkan warisan sejarah dan kebudayaan dari pergerakan sosialis dunia dengan budaya dan tradisi rakyatnya, dalam dimensi radikal dan subversifnya—seringkali dirusak bentuknya oleh ideologi borjuis atau disembunyikan dan dikubur oleh kebudayaan resmi kelas penguasa. Demikian pula, sehingga kaum Marxis harus perhatikan, dalam perjuangan revolusioner mereka, kepentingan utama dari kekhususan nasional atas formasi sosial mereka, maka dalam perjuangan ideologinya tidak dapat mengabaikan keganjilan (keistimewaan) nasional kebudayaan dan sejarah mereka sendiri. Inilah yang dilakukan FSLN (Frente Sandinista de Liberacion Nacional) di Nikaragua, mengaitkan Marxisme dengan warisan Sandino, tradisi radikal yang hidup dalam memori kolektif rakyat Nikaragua. Proses serupa terjadi di Kuba dengan tradisi demokratik dan anti imperialis yang diwakili oleh Jose Marti, dan Amerika Selatan dengan pemberontak Indian di masa lalu yang diwujudkan dalam diri Tupac-Amaru.

Jika Sosialisme, dalam pengertian Marxian—suatu masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara—dapat terjadi hanya dalam skala dunia, maka apa yang akan menjadi tempat bagi bangsa-bangsa di “Bumi Pertiwi Sosialis” di masa yang akan datang? Pertanyaan ini tidak murni utopis dan tak relevan, karena karakter internasionalis dari tujuan akhir sosialis revolusioner harus menginspirasi, pada tingkat tertentu, setidaknya, menunjukkan bentuk/wujud perjuangan. Bagi materialisme historis, negara-bangsa bukanlah kategori abadi: ia bukan hasil dari ‘kealamiahan manusia’ maupun hukum biologis alam (suatu tesis yang diajukan oleh beberapa ahli ‘sosio-biologi’ ultranasionalis yang seolah-olah menarik kesimpulan bangsa dari ‘prinsip teritorial’ spesies binatang tertentu). Ia tidak selamanya ada di masa lalu, dan tak ada yang memaksa kita untuk percaya bahwa ia akan selalu ada di masa depan. Pendeknya, ia merupakan produk sejarah dan secara historis pula dapat digantikan.

Kebutuhan terhadap beberapa bentuk organisasi terstruktur (atau ‘institusional’) merupakan suatu kebutuhan universal seluruh masyarakat manusia beradab. Organisasi ini dapat saja juga mengambil bentuk-bentuk nasional sebagai infranasional (klan, kesukuan) atau yang supranasional (peradaban relijius). Eropa abad pertengahan merupakan suatu contoh karakteristik organisasi sosial politik yang mengombinasikan struktur-struktur lokal yang ‘pra nasional’ (fiefs[7], principalities[8], dll) dan struktur universalitas yang merupakan ‘trans-nasional’(Kerajaan Suci Roma, Gereja). Negara-Bangsa modern lahir di abad empatbelas dan limabelas—bersama kebangkitan kapitalisme dan formasi pasar nasional—tepatnya melalui penghancuran/dekomposisi dari struktur-struktur non nasional ini.

Oleh karena itu tidak terdapat alasan apriori untuk menolak kemungkinan suatu organisasi supranasional masyarakat manusia, suatu Republik Sosialis Dunia, di masa depan, yang menyatukan secara ekonomi dan politik spesies manusia, yang akan mengurangi bangsa secara esensial pada dimensi kebudayaannya. Kebudayaan universal yang akan muncul dalam kerangka semacam itu akan secara damai berkoeksistensi dengan kebudayaan nasional yang beranekaragam.

Isu ini telah menjadi cukup kontroversial bagi Marxisme abad keduapuluh. Seseorang akan mendapati pada dasarnya dua kecenderungan: 1. Mereka yang setuju (atau yang menganggap tak terhindarkan) asimilasi semua bangsa, di masa yang akan datang, ke dalam kebudayaan bersama sosialis yang universal: Kautsky, Lenin, Stalin, Pannekoek, Strasser. Teori Kautsky terhadap satu bahasa internasional merupakan ekspresi logis dari posisi ini. 2. Mereka yang percaya dengan perkembangan bebas semua kebudayaan nasional dalam suatu komunitas universal yang terintegrasi: Bauer, Trotsky, dan Luxemburg. Contohnya, Trotsky menulis dalam esai di tahun 1915: “Bangsa adalah aktor yang permanen dan aktif kebudayaan manusia. Dan dalam suatu rejim sosialis, bagsa yang terbebas dari rantai ketergantungan ekonomi dan politik, akan diajak untuk memainkan peran fundamental dalam perkembangan sejarah.’[9] Posisi ketiga, ‘netralitas nasional’, secara implisit digambarkan oleh Vladimir Medem, pemimpin Jewish Bund; mustahil untuk meramalkan apakah perkembangan hitoris masa yang akan datang akan, atau tidak akan, membawa pada asimilasi bangsa Yahudi. Di kasus manapun, kaum Marxis tak boleh mencegah, maupun menstimulus, proses asimilasi ini, tetapi tetap netral.[10] Jika seseorang menjeneralisasi posisi ini terhadap semua kebudayaan nasional (yang tidak dilakukan Medem) maka ia akan memiliki suatu konsepsi baru dan asli menyangkut masalah tersebut.[11]

Dalam hal apapun, yang paling penting, dari sudut pandang sosialis, revolusioner, dan demokratikadalah, tak ada politik internasionalis yang boleh didasarkan pada penolakan, represi, pengabaian, atau pembatasan hak nasional penentuan nasib sendiri dan pengembangan diri.*

* Lowy, Micahel “Fatherland or Mother Earth? Essay on National Question”, Bab 5 (London, Pluto Press & IIRE, 1998). Michael Löwy adalah seorang filsuf dan sosiolog asal Brazil, saat ini anggota New Anti-capitalist Party di Perancis dan Fourth International. Salah satu intelektual di IIRE Amsterdam dan bekas direktur peneliti di French National Council for Scientific Research (CNRS), ia telah menulis banyak buku termasuk The Marxism of Che Guevara, Marxism and Liberation Theology, The War of Gods: Religion and Politics in Latin America.

Diterjemahkan oleh Zely Ariane

[1] Hans Kohn, Nationalism (Princeton: Von Nostrand, 1955), hal.9.

[2] Ibid., hal.15.

[3] Tom Nairn, ‘The Modern Janus’, New Left Review, no. 94 (November-Desember 1975), hal.15.

[4] Karl Marx, ‘Draf pada artikel buku Friedrich List Das Nationale System der politischen Oekonomie’(1845), dalam Marx dan Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975--) vol.4, hal.280. Lihat juga Bagian 1 [hal 7].

[5] Leon Trotsky, ‘Introduction to the German Edition’(1930), The Permanent Revolution and Results and Prospects (New York: Pathfinder Press, 1969), hal. 150.

[6] Karl Kautsky, ‘Die modern Nationalitat’, Die Neue Zeit vol.V (1887), hal. 451.

[7] Merupakan suatu daerah yang dimiliki, diperintah, dan dilindungi oleh seorang Bangsawan http://www.answers.com/topic/what-were-fiefs#ixzz1ZuMLiGvp

[8] Suatu wilayah yang diperintah oleh pangeran atau putri atau oleh orang yang mendapatkan gelar tersebut: http://www.answers.com/topic/principality#ixzz1ZuNIXsiy

[9] Trotsky, ‘Nation et Economie’ (1915), in Pluriel-Debat no. 4 (April 1975), hal. 48. Analisis ini dipinjam dari paper luar biasa Enzo Traverso ‘Socialismo e nazione: rasssegna di una controversia marxista’, Il Ponte vol. 40, no. 1 (1984), hal. 60.

[10] Vladimir Medem, The National Question and Social Democracy (Vilna, 1906), dikutip dalam Arieh Yaari, Le defi national : Les theories marxistes sur la question nationale a l’epreuve de I’histoire(Paris: Anthropos, 1978), hal. 186-7.

[11] Traverso, ‘Socialismo e nazione’, hal. 61.

Konferensi Pers: Koalisi Untuk Perjuangan Buruh PT Freeport Indonesia

2011-10-01T13:22:00.000+07:00

Negara Wajib Berikan Perlindungan Hukum Untuk Buruh Freeport yang Menuntut Perbaikan Kesejahteraan

Kami mendukung upaya buruh PT Freeport Indonesia untuk menuntut peningkatan

kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah harus menjamin perlindungan hukum bagi

para buruh dari segala bentuk ancaman selama melancarkan aksi pemogokan dan

berbagai bentuk negosiasi lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.

Aksi Mogok Kerja oleh 8.000 karyawan PT. Freeport Indonesia di Timika

menuntut manajemen perusahaan melakukan penyesuaian upah standar PT Freeport

Mc Moran dinegara lain. Selama ini PT FI membayar bruhnya US$ 1,5 per jam

dan buruh menuntut kenaikan upah menjadi US$ 3 per jam atau Rp 25 ribu per

jam. Sementara, karyawan PT Freeport di negara lain menerima upah US$ 15 per

jam atau Rp 128.250 per jam.

Tuntutan buruh PTFI tidak dipenuhi oleh pihak manajemen. Sudah dilakukan

pertemuan tripartid antara pemerintah, pihak manajemen PTFI, dan buruh

tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.

Pemogokan sudah dilakukan selama 14 hari sejak 15 September lalu. Banyak

catatan peristiwa tekanan dan intimidasi yang diterima para pekerja dari

Pihak Manajemen secara langsung maupun melalui tindakan arogansi Polisi dan

Brimob, antara lain upaya penembakan terhadap Ketua SPSI PTFI Sudiro pada 11

september; menghilangkan hak karyawan lewat surat “No Work, No Pay,” ;

Pemaksaan terhadap karyawan mogok kerja untuk meninggalkan Tembagapura

begitu juga dengan karyawan magang; pekerja kontraktor dipaksa kerja selama

12 jam untuk mengejar produksi yang loss selama mogok kerja; hingga

mengganti pekerja kontraktor sebanyak 100 orang yang dikirim dari Jakarta

(PT. Tri Parta Jakarta dan PT. Komaritim); pengusiran paksa; dan

penjemputan paksa dari rumah ke rumah karyawan dengan menggunakan mobil

DS-1643 dan DS-1500.

Bentuk intimidasi lain datang dari pekerja asing PT FI, melalui Wakil

President Direktur John Hollow (warga negara Amerika) yang menandatangani

surat 200 buruh tetap yang dirumahkan. Ancaman pemecatan dan PHK adalah

tekanan yang sistematis yang dilakukan manajemen perusahaan didukung oleh

polisi/brimob dan keamanan PT FI.

Salah satu kasus yang di alamai seorang pekerja (X) staff level 1 PTFI

yang tidak bersedia di sebutkan namanya karena alasan keamanan diri,

keluarga dan juga masa depan pekerjaan. X menerima Surat pembebas tugasan

Sementara (RFD) tanggal 24 September oleh atasanya. Si X dituduh

menyebarluaskan informasi rahasia perusahaan yang menyalahi aturan

perusahaan. Si X dianggap terlibat secara tidak langsung karena memberikan

informasi rahasia perusahaan

(berkaitan dengan gaji karyawan) yang memicu perlawanan buruh terhadap pihak

manajemen. 2 hari kemudian (26/9 ) si X dijemput paksa di barak karyawan

Tembagapura dan dipaksa turun ke Timika oleh pihak manajemen pada jam 18.10

WIT di kawal oleh seorang brimob, seorang atasan yang dikenal baik oleh si

X, 2 security dan seorang sopir perusahaan. Si X menginap semalam di

basecamp PTFI di dekat bandara Timika, untuk kemudian diberangkat keesokan

harinya ke daerah asalnya.

Contoh kasus di atas menjadi bukti bahwa pihak manajemen PT FI yang lebih

tertarik menghamburkan rupiah kepada Tenaga Keamanan yang terdiri dari

Polisi dan Brimob untuk melakukan “pengamanan aset” mereka ketimbang

membayar tenaga pekerjanya yang telah mengabdi selama puluhan tahun dimedan

yang berat. Selain masalah kenaikan gaji, mogok buruh ini juga meminta

adanya fasilitas kesehatan yang layak untuk buruh.

Untuk itu kami Koalisi untuk Perjuangan Buruh PTFI mendesak hal – hal

sebagai berikut:

1. Manajemen segera menaikan upah buruh dari US $ 1,5 per jam menjadi

US$ 3 per jam.

2. Berikan fasilitas yang sama bagi buruh lokal dan buruh asing

(pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak buruh)

3. Melakukan demonstrasi adalah hak buruh sehingga manajemen tidak

berhak melakukan PHK terhadap buruh yang berdemonstrasi.

4. Tenaga asing yang bekerja di PTFI tidak berhak ikut campur

masalah buruh dan manajemen, hal ini bertentangan dengan prinsip – prinsip

hukum yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, jika

terus memaksakan maka pemerintah harus melakukan deportasi terhadap tenaga

kerja asing tersebut.

5. Polisi dan Brimob tidak berhak terlibat dalam urusan industrial

perusahaan antara manajemen dan buruh, hal ini sebagaimana diatur dalam

ketentuan pasal 143 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Jakarta, 28 September 2011

Koalisi Untuk Perjuangan Buruh PT Freeport Indonesia:

AMP, Kampak Papua, KontraS, IKOHI, Foker LSM Papua, PRP, Partai Pembebasan Rakyat, KP-KSN, Walhi, FORI, KAMLAKSI, LBH Jakarta, SBTPI, PEMBEBASAN, Praxis, FAMSI, FED BUMN Strategis, FSP2KI, FSPK Jabar, FSPI Jateng, FSBKU Banten, GSBN Sulsel, FSPBI Sulsel, Serbuk Sumut, Perbumi Sumut, SBK Jatim, SBM Sidoarjo, SBM Malang, KPO-PRP, PPBI.

Pernyataan Solidaritas: Bebaskan Baba Jan dan Semua Tahanan Politik!

2011-09-28T10:02:00.000+07:00

Free Baba Jan and all Political Prisoners

Bebaskan Baba Jan dan Semua Tahanan Politik!

Ganti Rugi Bagi Korban Kekerasan Polisi!

Ganti Rugi Bagi Korban Longsor 4 Juli!

Pada tanggal 11 Agustus kemarin, polisi Pakistan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan rakyat yang menuntut pembayaran tunjangan kompensasi setelah longsor yang terjadi setahun lalu di lembah Hunza, pada tanggal 4 Juli 2010. Longsor di daerah Gilgit-Baltistan tersebut menghancurkan beberapa rumah dan memutus jalan-jalan penting. Pemerintahan daerah meninggalkan masyarakat yang menjadi korban dan mengkorupsi pembayaran kompensasi yang ditujukan untuk beberapa keluarga korban.

Ketika penduduk desa berdemonstrasi pada tanggal 11 Agustus, bertepatan dengan kedatangan Menteri untuk Provinsi, polisi meresponnya dengan senjata mematikan, membunuh Afzal Baig (berumur 22 tahun), dan ayahnya, Sher Ullah Baig (berumur 50 tahun). Sebagai reaksi atas hal tersebut, rakyat di Aliabad dan daerah-daerah lain di Hunza melawan dan selama empat hari rakyat mengambil kendali atas kota tersebut. Untuk menenangkan rakyat, pihak otoritas mengklaim bahwa penyelidikan telah dilangsungkan terhadap petugas kepolisian yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan memberikan kompensasi keuangan kepada keluarga korban. Ternyata hal ini hanya sebagai manuver untuk mempersiapkan gelombang represi yang baru. Pada tanggal 19 Agustus, 36 orang ditangkap, diantaranya termasuk anggota Partai Buruh Pakistan (LPP), enam diantaranya tetap berada dalam tahanan. Gelombang penangkapan baru mulai pada tanggal 16 September, dengan menangkap 33 orang.

Baba Jan, seorang anggota Komite Federal LPP dan pemimpin Front Pemuda Progresif, sangat terlibat dalam protes rakyat tersebut. Dia awalnya meloloskan diri dari penangkapan pada tanggal 19 Agustus dan bersembunyi. Namun dengan begitu dia berada dalam bahaya akan dibunuh (“hilang”) jika ditangkap oleh polisi. Daerah Gilgit-Baltistan terkenal atas pelanggaran HAM oleh pihak berwenang. Baba Jan kemudian memilih untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang, sebulan setelah bersembunyi, setelah menyelenggarakan konferensi pers sehingga semua orang dapat memahami apa yang mungkin terjadi pada dirinya. Menurut informasi yang didapatkan oleh LPP, Baba Jan dipindahkan dari selnya oleh agen rahasia Pakistan –ISI- dan disiksa selama dua hari: diikat dengan tali dan dipukuli berulang kali.

Baba Jan dan yang lainnya menjadi sasaran represi karena mereka memainkan peran penting dalam mengungkap apa yang dikenal sebagai skandal 4 Juli 2010 dan kejadian-kejadian setelahnya. Pihak berwenang sekarang menggunakan kekerasan dan represi untuk mencoba menutupi penyingkiran dan kecurangan terhadap korban longsor 4 Juli dan pembunuhan yang dilakukan oleh kepolisian.

Kami mengutuk keras pemerintahan Pakistan karena menggunakan kekerasan, penangkapan dan intimidasi sebagai metode untuk membungkam tuntutan rakyat dan protes rakyat terhadap kebijakan represifnya.

Kami menuntut:

Agar Pemerintah Pakistan segera dan tanpa syarat membebaskan Baba Jan dan tahanan politik lainnya.
Agar Pemerintah Pakistan memberikan ganti rugi kepada korban longsor 4 Juli dan kekerasan polisi.
Agar Pemerintah Pakistan menyelidiki dan menuntut petugas kepolisian dan intelijen yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

Kami menyerukan semua gerakan sosialis dan progresif serta organisasi HAM di Asia Tenggara dan dunia untuk memberikan solidaritas kepada tahanan politik dan mengutuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh agen rahasia Pakistan. Kami sepenuhnya mendukung perjuangan gerakan rakyat di Gilgit-Baltistan.

Ditandatangani oleh:

Partai Pembebasan Rakyat (Indonesia)
Pusat Perjuangan Mahasiswa Untuk Pembebasan Nasional (Indonesia)
Partido ng Manggagawa (Labor Party-Philippines)
Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia
Parti Sosialis Malaysia
Democratic Association of the Youth (Philippines)
Perempuan Mahardhika
International Institute for Research and Education (Manila-Philippines)
Revolutionary Workers Party (Mindanao-Philippines)
Nouveau Party Anticapitaliste (France)
Komite Penyelamat Organisasi-Perhimpunan Rakyat Pekerja (Indonesia)
Socialist Alliance (Australia)
Socialist Resistance (Britain)
Socialist Alternative Politic (Netherlands)
Japan Revolutionary Communist League (JRCL)
National Council of Internationalist Workers (NCIW) Japan
Radical Socialist India
Partido Lakas ng Masa (PLM) Philippines
Communist Party of Bangladesh (CPB-ML)
Ecosocialists Unite
Unite Union, Auckland
National Union of Bank Employees (Malaysia)

Personal

1. Jaya Vindhyala, Advocate President, PUCL-AP, Andhra Pradesh, India

2. AA Mirza, World Wide News, UK

3. Sarah Parker, member of Socialist Resistance editorial board, London

4. Mike Treen, National Director, Unite Union, Auckland

5. Gulnaz Shaikh, Islamabad

6. Dr. Zahid Rana, Executive Director, National Foundation Nowshera Virkan, Pakistan

Catatan:

Jika organisasi anda ingin mendukung statemen ini mohon email ke:politic.ofthepoor@gmail.com, dan ikuti update perjuangan diatas di: https://www.facebook.com/groups/124069531026580/?ref=ts
Sampaikan juga surat protes ke Kedutaan Besar Pakistan di negeri masing-masing. Hal ini akan membantu memberi tekanan pada pemerintah Pakistan.

SIARAN PERS TENTANG PERSIAPAN MOGOK NASIONAL

2011-09-22T10:28:00.001+07:00

Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional (KP-KSN)
Sekretariat Bersama :Kantor DPP SP PLN | Gedung I lantai 3

PT. PLN (persero) Kantor Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan, Email :ksn.indonesia@yahoo.com
Kontak : 0812-84-837-137

SIARAN PERS

TENTANG

PERSIAPAN MOGOK NASIONAL

KARENA DI MULAINYA PRIVATISASI PLN DAN LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Pelan tapi pasti, Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan yang sebenarnya sudah mulai di rancang oleh kekuatan Kapitalis Internasional yang didukung oleh Komprador dalam negeri (Birokrat,Parlemen dan Pengusaha) sejak era 80 an, saat ini sudah mulai menampakkan aksinya. Sejak ditolaknya Judicial Review UU No 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan ( yang notabene sama essensinya dengan UU No 20/2002 almarhum), maka Restrukturisasi Korporat/PLN dilanjutkan secara intens untuk menyambut Privatisasi(penjualan) PLN dan pelaksanaan Liberalisasi Pasar bebas sector ketenagalistrikan.

Liberalisasi Sektor Ketenagalistrikan sebagaimana tertera dalam “White Paper” Menteri Pertambangan dan Energi era Kuntoro Mangku Soebroto (1998) - merupakan penjabaran dari Letter Of Intent (LOI) yang ditanda tangani oleh Pemerintah Indonesia Oktober 1997- mensyaratkan adanya Privatisasi/penjualan PLN. Karena secara fakta PLN adalah Perusahaan Negara yang selama ini berada di seantero Indonesia.

Dalam konsep besar Restrukturisasi Korporat yang harus dijalani PLN, adalah :

PLN Jawa -Bali di “unbundling” (di pisah-pisah) secara vertical atau fungsional, kemudian di Privatisasi.
PLN Luar Jawa-Bali di “unbundling” secara horizontal atau dipisah secara perwilayah geografis dan diserahkan ke Pemda.

Itulah Road Map PLN kedepan sesuai permintaan Letter Of Intent yang dijabarkan, baik oleh UU N0 20/2002 (almarhum) maupun UU No 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Saat ini Manajemen PLN telah “ancang-ancang” menyiapkan implementasi “unbundling vertikal” maupun “unbundling horizontal” dengan akan membuat pilot project beberapa unit PLN antara lain :

a) PLN Distribusi Bali akan dijadikan Anak Perusahaan (persiapan Unbundling Vertikal).

b) PLN Cabang Salatiga akan di degradasi dengan cara rebirokratisasi ( persiapan Unbundling Vertikal).

c) PLN Cabang Padang akan di degradasi dengan cara rebirokratisasi (persiapan Unbundling Horisontal,dan natinya akan diserahkan ke Pemda).

Perlu diketahui pula bahwa besok pagi, Rabu tangal 21 September 2011, bertempat di Gedung Niaga Center, Jakarta International Expo- Kemayoran, akan diadakan acara Konferensi Nasional Ketenagalistrikan yang diadakan oleh Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI). Yang diindikasikan akan memberikan edukasi kepada para pejabat Pemda diseluruh Indonesia dalam menyongsong pengelolaan kelistrikan oleh Pemda khususnya Luar Jawa- Bali. Terlebih terdapat tulisan pula di Harian KOMPAS,Senin 19 September 2011,halaman 6, Opini, oleh Prof Rinaldi Dalimi, judul : “Energi untuk Koridor Pembangunan Ekonomi”, dimana antara lain dikatakan bahwa dengan adanya UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, maka dimungkinkan adanya tarip listrik regional yang mengharuskan kelistrikan tidak terpusat dikelola oleh PLN, karena sesuai Undang Undang tersebut Pemda dimungkinkan membentuk BUMD Kelistrikan (dengan diantaranya menerima pelimpahan asset dari PLN, red).

SP PLN sampai saat ini tetap konsisten menolak konsep liberalisasi ketenagalistrikan diatas, dan menilai Mahkamah Konstitusi telah menerapkan “standar ganda” atas Kebijakan Sektor Ketenagalistrikan ini.

Keberatan SP PLN atas kebijakan ini antara lain :

- Dengan diterapkannya konsep liberalisasi/kompetisi/pasar bebas di Jawa-Bali, akan mengakibatkan lonjakan tarip listrik minimal 5 kali lipat dari haraga sekarang. Dan potensi lonjakan tarip listrik sampai 15 kali lipat pada saat beban puncak, sebagaimana terjadi di Kalifornia dan Kamerun (kesaksian David Hall dan Louis Coral pada sidang MK).

- Dengan diserahkannya pengelolaan listrik ke Pemda, ada suatu potensi Pemda menaikkan tarip listrik lokal mengingat saat ini devisit listrik adalah rata rata hampir Rp 2 trilyun pertahun di setiap propinsi. Yang tentunya ini semua akan mengakibatkan kesengsaraan Rakyat kecil akan semakin menjadi-jadi. Untuk itu bila “ancang-ancang” Manajement PLN untuk mempersiapkan Privatisasi/Liberalisasi tetap berlanjut, yaitu dengan merebirokratisasi Cabang Padang/Salatiga atau membuat PLN Distribusi di Jawa-Bali menjadi Anak Perusahaan, maka kami akan MELAKUKAN MOGOK NASIONAL DISELURUH INDONESIA. Dan meminta kepada Pemerintah, agar Sektor Ketenagalistrikan tetap di kuasai langsung oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana amanah pasal 33 ayat (2) UUD 45.

Demikian agar Pemerintah memperhatikan permasalahan ini, dan kepada Seluruh Rakyat Indonesia mohon maklum adanya.

Jakarta, 20 September 2011

DEWAN PIMPINAN PUSAT SP PT PLN (PERSERO)

Lampiran 1.

PRIVATISASI PLN

SEBUAH SKENARIO PENGHANCURAN BANGSA

OLEH KEKUATAN KAPITALIS

Disampaikan pada Konferensi Pers

Dewan Pimpinan Pusat SP. PLN (persero)

Komite Persiapan Konfederasi Serikat Nasional (KP KSN)

20 September 2011

I. PENGERTIAN PRIVATISASI.

Privatisasi atau lebih tegasnya Penjualan Asset Negara adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan dari kepemilikan publik ( negara ) ke pemilikan pribadi/perusahaan swasta.

Contoh : Beralihnya kepemilikan PT. INDOSAT yang semula milik Indonesia menjadi milik SINGTEL Singapura, melalui penjualan saham model Strategic Sales / Strategic Partner ( melalui penjualan ke mitra strategis).

Catatan : Penjualan saham lewat Strategic Sales ataupun Initial Public Offering (IPO), tetap sama, privatisasi.

II. LATAR BELAKANG PRIVATISASI PLN.

Privatisasi yang terjadi di semua BUMN di Indonesia, adalah sebagai akibat dari kebijakan hutang rezim Orde Baru ,yang karena tidak mampu mengembalikan hutang sebagaimana perjanjian, maka terpaksa menandatangani Pacta Pengembalian Hutang secara Paksa yaitu dengan cara “menyerahkan” asset negara bernama BUMN melalui mekanisme “Lelang” yang disebut IPO maupun Strategic Sales/Strategic Partner. Disamping Pacta pengembalian hutang diatas,Pemerintah Indonesia juga dipaksa pemilik modal/Kapitalis untuk membuka pasar strategis yang selama ini di lindungi secara ketat oleh Konstitusi demi terjaminnya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Cara cara pengembalian hutang melalui penjualan asset negara, serta keharusan membuka pasar strategis tersebut, tertuang didalam suatu surat kesanggupan/komitmen Pemerintah Indonesia kepada IMF (International Monetarry Fund) yang mewakili badan keuangan dunia yang lain (ADB,IBRD dll) yang disebut Letter Of Intent ( LOI ).

Privatisasi PLN dimulai dengan ditandatanganinya LOI yang pertama oleh Presiden Soeharto pada tanggal 31 Oktober 1997, dimana pada butir 41 Pemerintah Indonesia akan mengevaluasi lagi belanja negara berkaitan dengan pelayanan publik (seperti listrik, air, minyak dll), dan berjanji bahwa sektor pelayanan publik tersebut akan di Privatisasi, agar tercipta pasar yang effisien,kompetitif dan transparan (ini adalah “adagium” klasik dari Kapitalis agar perusahaan negara dapat dikuasainya).

III. TAHAPAN PRIVATISASI PLN.

III. 1. Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan/Power Sector Restructuring Program.

Dengan komitmen dalam LOI diatas, maka Pemerintah c.q Departemen Pertambangan dan Energi membuat “Blue Print” yang berisi rencana besar privatisasi PLN, yang kemudian lebih dikenal dengan “The white paper” atau buku putih Pertambangan dan Energi pada Agustus 1998, yang berisi Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan atau “Power Sector Restructuring Program”. Yang intinya :

1). Privatisasi PLN Jawa- Bali ,karena wilayah ini yang laku dijual ke swasta, dan dapat di komersilkan (daerah “profit center”)

2). Penyerahan PLN Luar Jawa ke Pemda, karena wilayah ini dianggap merugi dan membebani Pemerintah Pusat ( daerah “cost center”).

III. 2. Restrukturisasi Korporat

Dengan mengacu kepada White Paper tersebut, maka pada tahun 2002 meluncurlah UU No 20/ tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan yang intinya :

a). Membuat sistim “unbundling vertikal” untuk PLN Jawa-Bali, dengan tujuan agar supplai listrik dari hulu ke hilir di usahakan oleh badan usaha yang berbeda beda, Pembangkit oleh kelompok Genco ( Generating Company), Transmisi oleh kelompok Transco (Transmission Company), Distribusi oleh kelompok Disco ( Distribution Company ), Dan Retail oleh kelompok Retco (Retail Company ). Dengan demikian kalau semula supplai listrik mulai pembangkit, transmisi, distribusi, retail, sampai ke titik lampu, dikuasai oleh satu perusahaan ( PLN ), ibaratnya tanpa praktek “percaloan”. Maka setelah “unbundling vertikal” supplai listrik harus melalui ber macam macam perusahaan sebelum sampai ketitik lampu kita, padahal setiap perusahaan memungut jasa (seperti praktek “percaloan”). Akibatnya listrik sampai ke konsumen jadi sangat mahal. Contoh riil dari penerapan sistim ini adalah yang terjadi di Philipina, sehingga harga listriknya mencapai rata rata Rp 3500,- per kwh, tertinggi di dunia. Dan Perusahaan listrik negaranya (NAPOCOR) setelah di privatisasi, 60 % dikuasai oleh Mantan Presiden Arroyo.

b). Membuat sistim “unbundling horisontal” untuk PLN luar Jawa-Bali, yaitu pemisahan operasional kelistrikan berdasar geografis atau kewilayahan. Tujuannya adalah setiap wilayah kelistrikan dapat di kelola oleh Pemda tingkat II , sesuai semangat OTTODA. Untuk itu sebelum pengelolaan diserahkan ke Pemda, PLN saat ini mulai melakukan Restrukturisasi Korporat yaitu dengan membubarkan Kantor Cabang di Wilayah PLN Luar jawa, dan menggantinya dengan Area Jaringan , yang hanya berkompeten ngurus jaringan saja. Sedangkan untuk retail, setiap kabupaten didirikan Kantor Rayon yang mengurus retail tersebut. Sehingga suatu saat nanti rayon rayon ini diserahkan ke Kabupaten/Kodya.[i]

IV. TAHAPAN PENGKONDISIAN

Sebelum PLN di Privatisasi, maka PLN akan mengalami tahapan pengkondisian antara lain : Restrukturisasi Korporat , Internal Unbundling, Profitisasi, Privatisasi.

IV. 1. Restrukturisasi Korporat.

Restrukturisasi Korporat bahkan sudah dimulai pada tahun 1992, dari hasil kajian John Perkins yang akhirnya menulis buku “pengakuan dosa” berjudul “The confussion of an economic hit man”. Pada tahun itu dibentuklah anak perusahaan Pembangkitan Jawa Bali I ( PJB I) dan Pembangkitan Jawa Bali II (PJB II). Pada tahun 2000 kedua anak perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT Indonesia Power dan PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali).

Selanjutnya pada 2001, Restrukturisasi Korporat dilanjutkan antara lain pemisahan fungsi jaringan dan retail pada Kantor Cabang PLN Jawa- Bali serta perubahan sebutan jabatan dari Jabatan yang berbau Birokrat/Infra struktur (Kepala, Pemimpin) menjadi hal hal yang berbau komersial/komoditi (General Manajer, Manajer, dll ).

IV. 2. Internal Unbundling

Internal Unbundling bisa terjadi bersamaan dengan restrukturisasi korporat, sebagaimana terjadi atas PT Indonesia Power dan PT PJB dan juga PT PLN Batam, PT PLN Tarahan.

Tahap Internal unbundling yang belum dilakukan adalah pembentukan Anak Anak Perusahaan Distribusi di Jawa- Bali serta Anak Perusahaan Transmisi Jawa Bali. Hal ini pernah di coba melalui Kebijakan Korporat pada Januari 2008, tetapi mendapat tentangan keras dari SP PLN dengan demo 10.000 massa didepan Istana. Sampai saat ini pembentukan anak perusahaan Distribusi di Jawa Bali,dan Transmisi Jawa Bali ini belum terlaksana,sepertinya manajemen PLN sedang mencari justifikasi dan moment yang tepat agar tidak di curigai karyawan.

IV. 3. PROFITISASI

Saat ini PLN berada pada tahapan Profitisasi, sambil juga menyelesaikan tahap Restrukturisasi yang belum selesai benar akibat pembatalan UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan pada 2004, dan penentangan terhadap Program Privatisasi.

Disamping itu, terlihat manajemen PLN saat ini juga melakukan uji coba “Internal Unbundling Horizontal” dengan melakukan pembubaran Cabang Makasar dan akan diikuti Cabang lain di Indonesia Barat.

Pada tahap Profitisasi, sesuai White Paper butir 12, Pemerintah akan memberikan kucuran dana yang cukup kepada PLN guna mempersiapkan diri untuk di Privatisasi. Maka pantaslah saat ini ( Era DIRUT Dahlan Iskan ) PLN menerima Anggaran dari Pemerintah sebesar Rp 200 trilyun pertahun ( lihat millis PLN tanggal 10 Pebruari 2011, Pernyataan Dirut PLN). Padahal di era era sebelumnya PLN hanya mendapat jatah anggaran sekitar Rp 60 s/d Rp 80 trilyun saja dari Pemerintah.

Disamping itu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat PLN di Privatisasi nanti, maka diperlukan peningkatan “corporate image”. Sehingga bisa dimaklumi, kalau saat ini para petinggi PLN sering muncul di acara acara televisi , dan membuat program sosial serta keagamaan, terlebih bulan Romadhon, serta program lain berkaitan dengan kelistrikan, kenaikan daya gratis, pengembalian UJL, gerakan sejuta sambungan dan lain lain, semua itu bermuara pada “ Pencitraan “ untuk mendapatkan dukungan masyarakat guna suksesnya Privatisasi PLN dan penyerahan PLN Luar Jawa ke Pemda, yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

IV. 4. PRIVATISASI.

Tahapan yang paling ditunggu oleh para pemilik modal (ADB,IBRD,Multinational Corporation) serta kekuatan Kapitalis Lokal/Internasional yang lain , adalah kapan PLN mulai di jual/diprivatisasi. Karena sektor kelistrikan memang merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan, terutama di sektor pembangkit.

Untuk menuju Privatisasi maka sesuai Undang Undang Energi No 30/Tahun 2007 tentang Energi pasal 7) ayat (2) yang menyatakan : “harga energi ditetapkan sesuai harga keekonomian yang berkeadilan” , maka tarip listrik akan dinaikkan sampai ketingkat harga keekonomian ,dimana dapat menutupi biaya produksi ditambah margin , yaitu menjadi sekitar Rp 1500/kwh. Pada saat kondisi harga/tarip listrik sudah seperti itu, maka penjualan asset asset PLN dari Pembangkit,Transmisi, Distribusi dimulai. Sedangkan proses penyerahan retail ke swasta sudah dimulai dari sekarang ,saat Dahlan Iskan menjadi DIRUT PLN, yaitu dengan adanya program retail dengan sistim Pra bayar.

V. DAMPAK PRIVATISASI LISTRIK

V.1 Dampak kelistrikan Jawa-Bali

- Dengan adanya Unbaundling Vertikal, maka harga listrik di Jawa-Bali akan mencapai Rp 3500/kwh (butir III.2. a).

- Penaggung jawab ketenagalistrikan hanya pada level Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPETAL/BP Listrik) yang tidak memiliki ottoritas langsung ke system, karena tidak memiliki jaringan kelistrikan. Sehingga pada saat terjadi gangguan listrik, terjadi saling lempar tanggung jawab.

- Mekanisme jual beli listrik melalui tender terbuka yang dinamakan “Multi Buyer Multi Seller”(MBMS) yang di koordinir oleh BAPETAL/BP Listrik. Pengalaman yang terjadi di California dan Kamerun menunjukkan bahwa pada saat beban puncak / peak load ( di Indonesia antara jam 5 sore s/d jam 10 malam ) harga listrik melonjak menjadi 15 kali lipat (kesaksian Prof.David Hall dari Greenwich University, UK, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2003).

- Rentan sabotase, apalagi kalau mayoritas Pembangkit dikuasai Asing.

V.2 Dampak kelistrikan Luar Jawa-Bali

- Biaya produksi kelistrikan Luar Jawa- Bali pada sisi pembangkit sangat besar, yaitu sekitar Rp 2500,- per kwh, mengingat sebagian besar pembangkit adalah diesel (PLTD). Memang ada beberapa PLTA namun “catchment area”/daerah tangkapan airnya sudah gundul,sehingga debit air pada pipa pesat /penstock untuk pembangkitan sangat kecil. Sehingga listrik yang berasal dari PLTA kurang signifikan.

- Bila biaya produksi listrik tinggi, sementara argumentasi penyerahan Rayon PLN ke Pemda adalah dalam rangka agar Pemda dapat memberdayakan peran BUMD nya ( UU No 30/Th 2009 ), maka dampak kenaikan tarip listrik akan ditanggung konsumen luar Jawa-Bali. Perlu diketahui bahwa selama ini ada mekanisme “cross subsidy” dari Jawa- Bali yang untung kepada Luar Jawa-Bali yang masih rugi, namun dengan di privatisasinya kelistrikan Jawa-Bali maka cross subsidy tersebut terhenti.

- Akibat lebih lanjut dari lepasnya “kendali kontrol” ketenagalistrikan oleh Pemerintah Pusat adalah bahaya disintegrasi bangsa.

VI. KESIMPULAN

1). Kebijakan Privatisasi ketenagalistrikan ini benar benar hanya dipicu oleh keinginan negara negara Kapitalis yang ingin menguasai kembali sumber daya alam dan mengkooptasi secara politis negara berkembang seperti Indonesia (Pof Jeffry Winters, North Western University,AS, pada seminar di Hotel Mulia Senayan 2006).

2). Kebijakan privatisasi yang sudah melanda hampir keseluruh BUMN di Indonesia, disamping dorongan kekuatan Kapitalis, juga karena tidak adanya Visi/Ideologi para Pemimpin Bangsa ini.

3). Di Philipina – sesuai kesaksian dari Louis Corral,anggota parlemen Philipina di MK – akibat privatisasi kelistrikan dengan model “unbundling” ( seperti Indonesia ) maka harga listriknya termahal di dunia yaitu sekitar Rp 3500,- per kwh.

4). Di Kamerun – sesuai kesaksian Prof David Hall, dari University of Greenwich,UK, di MK – akibat “unbundling vertikal” maka terjadi “overpricing” hingga 15 kali lipat harga listrik kondisi normal, pada saat terjadi beban puncak, dan memicu Revolusi Sosial di Kamerun.

5). Dari paparan diatas disimpulkan bahwa privatisasi PLN akan membawa kehancuran Bangsa Indonesia, kalau tetap dipaksakan.UNTUK ITU HARUS DITOLAK OLEH SELURUH RAKYAT INDONESIA.

DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN KITA, KARYAWAN PLN, DAN SELURUH RAKYAT INDONESIA !

JAKARTA, 20 September 2011 - DPP SP PT.PLN ( PERSERO )

Reportase: Komite Aksi Bersama mendatangi kantor pusat PT. Medco, Jakarta.

2011-08-25T18:52:00.001+07:00

PEMBEBASANNews

25 Agustus 2011

Rakyat Bergerak

Siang tadi pukul 14:00 puluhan aktifis gerakan rakyat mendatangi kantor pusat PT. Medco, di Gedung Energy, Jalan Sudirman. Mereka yang menamakan diri Komite Aksi Bersama untuk Solidaritas Rakyat Tiaka terdiri dari gabungan beberapa organisasi rakyat antara lain WALHI, PARTAI PEMBEBASAN RAKYAT, KPO-PRP, SBTPI, FBLP, PPBI, PEMBEBASAN, KSN, PEREMPUAN MAHARDHIKA, PPRM. Aksi tersebut merupakan respon atas kasus penembakan aparat kepolisian terhadap warga Tiaka yang menyebabkan 2 orang tewas, 1 kritis, 5 warga mengalami luka tembak, dan belasan luka-luka. Aksi warga Tiaka dipicu oleh tidak terpenuhinya janji-janji dari pihak PT. Medco yang pernah menjanjikan fasilitas-fasilitas sosial berupa listrik, pendidikan, dan dana program Community Development-nya PT. Medco.

Aksi yang dipimpin oleh Dian Septi tersebut mulai meringsek masuk ke area gedung, namun dihalang-halangi oleh aparat petugas kemanan dan beberapa polisi. Sedari awal, di sekitar gerdung tersebut sudah mendapatkan pengamanan yang ketat oleh aparat kepolisian dan satuan pengamanan. Setelah ada sedikit ketegangan dengan pihak kemanan, akhirnya massa aksi berhasil mendekati gedung yang ditempati oleh pihak PT. Medco.

Orasi-orasi politik disampaikan oleh masing-masing peserta aksi. Mereka berpendapat bahwa pihak gubernur Sulteng, Kapolda dan kapolres Morowali harus bertanggung jawab penuh atas penyerangan mereka kepada rakyat Tiaka. Selain itu, desakan untuk menghentikan operasi PT. Medco hingga dipenuhinya tuntutan rakyat Tiaka juga muncul menjadi hal utama dalam orasi politik siang itu. Selain itu, para orator juga berpendapat bahwa perjuangan rakyat Tiaka melawan PT. Medco juga erat kaitannya dengan pemerintahan SBY-Boediono yang sangat pro terhadap kepentingan investasi/modal.

Setelah melakukan orasi-orasi politik, kemudian massa aksi membubarkan diri untuk melanjutkan aksinya di tempat lain, yaitu di bundaran Hotel Indonesia. Di sana mereka melakukan kampanye-kampanye politik menolak kekerasan aparat dan menuntut bahwa rakyat memiliki hak untuk pengelolaan sumber daya alam, bukan para pemodal. Di akhir aksinya, pernyataan sikap dibacakan sebagai bentuk penegasan politik. Dalam release yang dibagi-bagikan kepada pers, Komite Kasi Bersama menuntut agar:

POLRI untuk mebebaskan seluruh warga yang ditahan
Memberikan pengobatan secepatnya terhadap korban yang tertembak dan luka-luka dibawah perlindungan tanpa intimidasi
POLRI menjelaskan 17 warga yang belum dikatahui keberadaannya
Menindak aparat pelaku penembakan dan komandan lapangan
Menuntut mundur kapolres Morowali
Meminta Komnas HAM untuk mengusut tuntas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat
Menuntut diberhentikannya operasi PT. Medco sampai dengan adanya kesepakatan baru dengan warga
Pengelolaan sumber daya alam oleh rakyat.

(bp)

Terimakasih,

Salam juang !

Reportase aksi Solidaritas untuk warga Tiaka, Morowali dari Kolektif Kota PEMBEBASAN Sinjai.

2011-08-24T23:04:00.000+07:00

PEMBEBASANNews

Sinjai, 24 Agustus 2011

Rakyat Bergerak

Perlawanan rakyat untuk menuntut kesejahteraan masih marak terjadi hingga hari ini. Perlawanan yang lambat laun meluas mayoritas didasari atas kepentingan ekonomi mereka. Buruh, petani, pegawai BUMN, mahasiswa, karyawan swasta, pelajar, warga desa, PRT, dll menjadi aktor bagi perlawanan dalam menuntut kepentingan ekonominya, terlepas dari metodenya yang terorganisir rapi atau tidak dan kapasitas tuntutannya, harus diakui mereka semua memang sedang bergerak, memberanikan diri, menuntut kesejahteraan. Seperti halnya yang dilakukan oleh ratusan warga Tiaka, Morowali, Sulawesi Tengah yang sedang berjuang untuk menuntut kesejahteraannya. Mereka memprotes keberadaan PT. Medco di Tiaka, Morowali yang tidak pernah memberikan manfaat bagi warga setempat, padahal, pihak PT. Medco (yang bekerjasama dengan PT. Pertamina) telah menjanjikan beberapa program sosial untuk warga.

Dari kejadian di atas, beberapa mahasiswa di Kabupaten Sinjai melakukan respon dalam bentuk aksi solidaritas dengan mendatangi kantor kepolisian, menuntut agar keadilan dan kesejahteraan diberikan kepada warga Tiaka, Morowali. Demonstrasi yang diikuti puluhan aktivis mahasiswa dari Kolektif Kota PEMBEBASAN Sinjai yang dipimpin oleh Fhatur bertujuan untuk memberikan solidaritas dan tuntutan politik kepada pihak aparat, pemerintah dan PT. Medco agar segera membebaskan dan memenuhi tuntutan warga Tiaka.

Insiden kekejaman aparat yang terjadi tanggal 22 Agustus 2011 merupakan rangkaian panjang dari watak pemerintah yang anti demokrasi, represif, ugal-ugalan dan bar-bar, telah lama diwariskan oleh pemerintahan kapitalis-militeristik orba. Hingga saat ini, aksi perlawanan yang dilakukan oleh warga tidak pernah direspon oleh pemerintah dan PT. Medco, bahkan mereka direspon oleh aparat dan pihak PT. Medco dengan cara kekerasan hingga menewaskan 2 warga, 1 orang kritis, 22 ditahan (5 di antaranya menderita luka tembak) dan 17 warga masih dinyatakan hilang.(bp)

SIKAP POLITIK: Kekerasan masih menjadi senjata utama pemerintahan SBY-Boediono dalam menjawab tuntutan rakyat.

2011-08-24T05:52:00.001+07:00

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Alamat: Jalan Tebet Timur III J No. 1B Jakarta Selatan

email: kn.pembebasan@gmail.com

webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com

Telp/ Fax: 021- 83790348.

Contact person: 085647735174 (Mutiara Ika)/ 085696708285 (Ino)

SIKAP POLITIK

Atas arogansi aparat yang menewaskan warga di Blok Tiaka Kab. Morowali

Kekerasan masih menjadi senjata utama pemerintahan SBY-Boediono dalam menjawab tuntutan rakyat.

Kolaborasi antara perusahaan-perusahaan profit dengan institusi negara (eksekutif, aparat, pemerintah, dll) berlangsung begitu harmonis dalam memberikan pengamanan ekstra untuk kelangsungan eksploitasi kekayaan alam. Arogansi aparat keamanan di Blok Tiaka Kab. Morowali menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang mengeksploitasi sumber daya alam (berikut manusianya) menggunakan intitusi kekerasan negara untuk mengamankan perusahaan dari pergolakan rakyat yang lambat laun menyadari bahwa mereka (perusahaan-perusahaan tersebut—koorporasi dan negara) merupakan sumber dari kesengsaraan mereka. Kekerasan militer terhadap rakyatnya sudah terlalu sering terjadi. Insiden di Kab. Morowali merupakan rangkaian panjang kejahatan aparat kemanan yang akan terus ada.

Pemerintahan yang mekanistik dan represif sampai saat ini masih terwariskan dengan baik sejak orba tumbang. Negara makin menjadi kolaborator yang kepentingannya sangat sesuai dengan keputusan modal/investasi. Sedangkan, penguasa sendiri yang mengklaim kekuasaannya demi kepentingan bangsa makin tak bisa dibedakan dengan pemilik perusahaan itu sendiri.

Pergerakan ratusan warga yang dimulai pada 20 Agustus 2011 bertujuan untuk menuntut pemenuhan hak-hak rakyat sejak perusahaan PT Medco mengolah dana Commodity Development (CD), Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan Dana Pendidikan. Perusahaan yang telah menjanjikan beberapa fasilitas umum tersebut (termasuk penyediaan listrik) tidak pernah merealisasikannya. Sementara, Pihak PT. Pertamina (selaku operator) dan PT. Medco E&P Tomori Sulawesi (selaku kontraktor) pun tidak pernah menemui warga yang sedang menuntut demi kesejahteraannya. Padahal, kerjasama eksploitasi antara PT. Pertamina dan PT. Medco (anak perusahaan PT. Medco Energi International Tbk) di lapangan minyak Tiaka lepas pantai Teluk Tolo, Sulawesi Tengah tersebut telah memproduksi 3,8 juta barel minyak mentah sejak beroperasi bulan Juli 2005 lalu.

Rakyat/manusia, yang saat ini telah berhasil diorganisasikan secara sosial dalam hubungan produksi kapitalis, semakin rendah daya tawarnya jika mereka (seluruh pekerja yang menopang hidupnya kapitalisme) tidak memberikan perlawanan untuk menghancurkan lajunya proses produksi penindasan tersebut. Maka, pengorganisiran perlawanan seluruh pekerja menjadi keharusan untuk menjawab persoalan bagaimana menghentikan dominasi kekuasaan modal dan negara yang merugikan rakyat banyak. Dalam hal ini, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) sangat memberikan apresisi positif terhadap perlawanan gerakan rakyat di Kab. Morowali dengan memberikan dukungan penuh secara politik. Dan kami meyakini bahwa, perjuangan rakyat di Kab. Morowali yang sedang menuntut PT. Medco, harus terus-menerus menggugat apa yang menjadi dasar dari penindasan rakyat tersebut, termasuk juga menuntut (secara politik) tanggung jawab kekuasaan negara atas kesejahteraan dan tindak kekerasan yang terjadi. Selain itu, solidaritas antar gerakan rakyat dalam makna meluaskan pengaruh perlawanan terhadap kekuatan modal dan negara yang menindas, akan menjadi penting sebagai penyatuan kekuatan secara politik untuk mengambil-alih kekuasaan negara di tangan rakyat.

Kebutuhan prinsip kemandirian politik di tengah-tengah situasi bahwa: sejak runtuhnya feodalisme, elite politik kita telah kehilangan kapasitas untuk melawan kekuatan penjajah modal sehingga membuat kepentingan kapitalis dalam negeri (elit politik) terhadap ‘nasionalisme’ sangat minim, apalagi jaka nasionalismenya berwujud menjadi program Nasionalisasi Industri, Pembangunan (Industrialisasi) Nasional yang tangguh & benar-benar bebas dari dominasi mekanisme (aturan main) ekonomi kapitalis-neoliberal, penghapusan utang, dll. Oleh karena itu, tidak mungkin pula menyandarkan amanat perubahan kepada elite dan partai politik yang saat ini ada. Maka, rakyat haruslah memilih perlawanan politiknya sendiri menjadi alternatif dan mandiri, termasuk juga mandiri dari kekuatan-kekuatan politik lama.

Penuhi tuntutan warga Mamosaloto, Morowali, Sulteng.
Tangkap dan penjarakan pelaku penembakan beserta perwira-perwiranya.
Gulingkan rezim represif SBY-Boediono.
Gerakan harus mengkonsolidasikan diri, membuat ajang-ajang politik untuk menuntut pertanggung jawaban PT. Medco dan negara kepada warga Mamosaloto, Morowali, Sulteng.

Salam juang !

Tegakkan Demokrasi Sejati

Bangun Persatuan, Berani dan Militan;

Berjuang untuk Pembebasan Nasional !

Jakarta, 24 Agustus 2011

Kolektif Nasional

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(KolNas PEMBEBASAN)

Ketua Umum

Mutiara Ika Pratiwi

Sekjend

Sutrisno Bandu