11 Januari 2013

Penghapusan RSBI: antara manipulasi dan kemenangan kecil.

Analisa

Keputusan MK tentang penghapusan status RSBI melalui pembatalan Pasal 50 ayat 3 dalam UU SISDIKNAS No. 20/2003 adalah “ganti baju” saja, nafasnya tetap liberalisasi. Meski begitu, ini tahap maju, walau masih minimal

barrapravda


Mengapa begitu? Karena pasal yang dihapuskan oleh MK adalah pasal yang berbunyi tentang kewajiban pemerintah dan pemda agar menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional minimal 1 satuan pendidikan. Artinya, pasal-pasal dan UU yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan tidak tidak berubah. Ini bunyi pasal 50 ayat 3 yang dihapuskan oleh MK: “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.  Sekolah yang berTARAF internasional memang dihapuskan, tapi tidak menghilangkan sekolah-sekolah yang berTARIF internasional.

Penghapusan pasal sebagai kemajuan minimal. Sentiment kerakyatan mulai popular dan banyak dipakai landasan oleh elite, tinggal bagaimana gerakan mengkonsistenkan sentiment tersebut untuk dituntut menjadi konkrit, sambil terus berpropaganda jalan keluar sosialis.

Dalam analisa sosiologi politik, bisa dikatakan itu sebagai kemajuan karena: pertama, pernyataan yang dikeluarkan oleh MK tentang landasan dihapuskannya pasal tersebut bermuatan sentiment kerakyatan berupa penolakan terhadap komersialisasi pendidikan. Kedua, usulan penghapusan pasal 50 ayat 3 UU Sisdiknas bisa dikatakan ‘datang dari bawah’, bukan dari MK sendiri. Itu menunjukkan bahwa terdapat dorongan dari ‘bawah’ yang juga memiliki landasan kerakyatan.(menolak mahalnya pembayaran RSBI).

Tentang pasal-pasal lain dalam UU Sisdiknas yang perlu dihapus adalah Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12 ayat 2(b), Pasal 24 ayat 2 dan 4, Pasal 54. Itu jauh lebih substansial untuk dihapus ketimbang pasal 50 ayat 3. Tapi tidak dilakukan oleh MK. Kelemahan pasal-pasal ini terletak pada ketidakberpihakanya pada akses pendidikan bagi rakyat secara keseluruhan dan alih tanggung jawab pembiayaan pendidikan oleh pemerintah kepada pihak swasta/masyarakat.

Contoh, Pasal 6 ayat 2 UU Sisdiknas berbunyi, “Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan” atau Pasal 9 yang mengatakan, “Masyarakat berkewajiban memberikan dukngan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Terdapat juga pendapat umum yang juga keliru dalam memberikan alasan dihapuskannya RSBI yaitu, bahwa ada pendapat tentang ‘…penggunaan kurikulum berbahasa inggris bisa menghilangkan semangat nasionalisme’. Hal itu tentu keliru karena nasionalismenya dipahami begitu sempit. Justru dengan bahasa internasional-lah akses pengetahuan begitu banyaknya.

Logika hukum yang lain adalah, jika pasal 50 ayat 3 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dihapuskan, maka, Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang RSBI juga harus dihapuskan oleh MK. Termasuk juga PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan harus batal demi hukum.

Logika jungkir balik dari idiom “seleksi” penerimaan peserta didik

Diskriminatif, itu reaksi tandingan ketika kita bicara seleksi dalam akses pendidikan. Sudah menjadi perilaku umum bagi dunia pendidikan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan peserta didik. Anehnya adalah: jika pendidikan itu adalah demi kepentingan mencerdaskan seluruh rakyat, maka seharusnya penerimaan peserta didik dibuka selebar-lebarnya bagi siapapun rakyat, terlebih adalah rakyat miskin, tanpa ada seleksi. Seleksi biasanya dilaksanakan berbasis pada IQ/tingkat kecerdasan. Dalam faktanya, bagaimana bisa cerdas jika sejak lahir, jutaan anak-anak yang tidak beruntung lahir dari kondisi yang miskin? Bekerja mencari makan dengan mengemis, ngamen, jual rokok keliling, itupun masih dikejar-kejar Satpol PP. Bagi motivator kaya raya seperti Mario Teguh, Tung Desem Waringin juga Tantowi Yahya bisa saja seenak perutnya bilang: “Usaha dan kerja keras, pasti bisa!”. Ditambahi lagi dengan “Insya Allah ada rejeki”. Hanya 1001 yang bisa lolos, tapi apakah kita menggantungkan hidup dalam seribu ketidakmungkinan dan berspekulasi menggantung nasib? Sementara jutaan anak-anak dan orang miskin makin melimpah? Ahh, “Hidup ini tak seindah bacotnya Mario Teguh!”

Solusi pemerintah tentang transisi dari RSBI menjadi SKM (Sekolah Kategori Mandiri) merupakan solusi sesat.

Perubahan yang terjadi pada kulit-kulitnya saja tanpa merubah substansi adalah pekerjaan favorit pemerintahan kita. SKM yang diopsikan pemerintah juga tdak merubah kurikulum, tanggung jawab pembiayaan dan kualitas. Justru malah makin memperkuat propaganda pemerintah tentang ‘kemandirian’ pembiayaan pendidikan. Masyarakat dan investasi-lah yang menanggungnya. Ini semacam demagogi demokrasi modal. Silahkan, kalian bebas berinvestasi, ini demokrasi, kata orang-orang liberalis.

Kenapa harus bergantung pada investasi swasta dalam pembiayaan pendidikan? Sementara kekayaan Negara dari produksi Minyak sebesar Rp. 295 Triliun, LNG (Gas) Rp. 435 Triliun, Batubara Rp. 311 Triliun, Emas dan Perak Rp. 50 Triliun, total menjadi Rp. 1.091 Triliun per  tahun keuntungan Negara. Itu hanya pendapatan dari sector pertambangan, belum dari kelautan, hutan, jasa, dan pendapatan dari pajak lainnya. Sementara, terdapat 1.305 RSBI seluruh Indonesia yang tiap tahunnya mendapatkan kucuran dana 11 triliun mengembangkan keilmuan ala kapitalis.

Indonesia kaya, tapi hidupnya dari sector kredit (utang).

Sekarang, utang Indonesia masih mencapai US$ 227,02 miliar, jika dirupiahkan menjadi Rp 2.191,8 Triliun (24,8% dari GDP). Dalam RAPBN tahun 2013 juga sangat terlihat bahwa orientasi belanja Negara masih besar untuk membayar utang dan bunga utang. Alokasi pembayaran utang pada RAPBN 2013 jauh lebih besar ketimbang alokasi anggaran kesehatan yang hanya Rp. 50,90 Triliun, ketahanan pangan sebesar Rp. 83 Triliun, anggaran untuk pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan yang berjumlah Rp. 19,9 Triliun. Dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, alokasi anggaran untuk menunjang Kesehatan Ibu dan Anak dalam RAPBN 2013 yang hanya berjumlah Rp. 8,4 triliun. Sedangkan, porsi pembayaran cicilan bunga dan utang pokok dalam RAPBN 2013 mencapai Rp. 171,7 Triliun, atau 15% dari total RAPBN 2013. Alokasi anggaran utang di RAPBN 2013 juga jauh melebihi jumlah anggaran kesehatan yang hanya Rp 50,9 Triliun.  Celakanya, total penarikan utang baru Indonesia tahun 2013 yang sebesar Rp. 230,2 Triliun, sebanyak Rp. 171,7 Triliunnya dalam bentuk Surat Utang (obligasi), jadi, sudah ngutang, masih tidak dipakai untuk sector riil tapi malahan untuk obligasi, yang artinya, hanya orang-orang yang punya saham-lah yang memakai utang tersebut, sementara, pajak rakyat tiap tahunnya dihambur-hamburkan untuk membayar utang orang-orang kaya.

Lalu, bagaimana nasib RSBI?

Dari 1.343 unit sekolah yang berlabel RSBI (SD: 239, SMP: 351, SMA: 363, SMK: 390 unit), menurut pemerintah, anggaran RSBI yang tiap tahun tercantum dalam APBN/APBD akan dialihkan menjadi dana hibah kompetisi. Maksud dari hibah kompetisi adalah, sekolah-sekolah harus berkompetisi mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, dari sekolah yang berprestasi itulah pemerintah akan memberikan bantuan/hibahnya. Ini juga logika seleksi yang aneh. Dari situ-lah pemerintah sudah menawarkan untuk dijadikan sebagai SKM.

Persoalannya tidak hanya sekedar ganti status, tapi, kualitas pendidikan yang modern, canggih dan gratis untuk rakyat.

Terimakasih.
Salam juang!
Terus berkobar!

Gofur: DUA KEBERADAAN DAN DUA PERSAMAAN DALAM LINGKARAN ABSOLUTISME


OTONOMIA (AO)
Kelompok yang paling keras kepala, dan anti dialektis. Ini nama-nama para nabi mereka Sergio Bologna, Mario Tronti, Antonio Negri,Maurizio Lazzarato Dll. Otonomia adalah sintesis antara Trotskyisme dan Anarkisme. Lenin menyebut mereka sebagai kelompok ultra kiri yang muncul di italia. Mereka menyebut diri mereka sebagai kaum otonom dengan slogan kebebasan, otonomi, anarki. Kaum otonom menolak politik representasi ataukah partai (semacam serikat buruh) karena mengangap politik representative tersebut adalah politik yang mengeksiskan watak birokratisime (negara). Merebut kembali Negara sama halnya dengan mengeksiskan kembali watak Negara itu sendiri yang katanya sebagai instrumen menindas.dengan alasan tersebut, kaum otonom mengimani praktek perjuangan pelampauan atas Negara dengan kata lain Negara tak perlu di pelihara atau direbut. oleh karenanya mereka lebih percaya dengan praktek perlawanan yang aku sebut politik kekanak-kanakan (politik libidinal) atau suka membuat onar.

Dengan prinsip perlawanan diatas maka mereka kaum otonom adalah musuh sejati kaum Marxi-Leninis selain kapitalisme yang juga berwatak anarkisme (produksi), karena itu kelompok ini mesti di sikat sampai mereka keluar dari lingkaran setan absolutism otonom tersebut.

HIZBUTAHRIR INDONESIA (HTI)
Dengan dalil sekularisme, HTI menolak segala perjuangan pembebasan rakyat oleh kaum sosialis (Marxis -Leninis). Marxisme-leninisme paham sesat asal barat, dengan landasan filsafat MDH maka mereka adalah ATHEIS atau anti agama. Perjuangan merebut kekuasan dan menegakan kekuasaan alternative yang diatas segalanya adalah rakyat yang berkuasa adalah praktek politik yang menegakan demokrasi sejati, HTI menyebutnya sebagai perjuangan sekularisasi. Solusi system alternative mereka adalah KHILAFAH ISLAMIAH yang mirip-mirip dikit dengan prinsip perjuangan internasonale ala kaum Marxis-Leninis sebagai langkah atau tahap penghapusan batas wilayah suatu bangsa. Akan tetapi internasonale tetaplah internasonale, karenanya ia adalah Marxis-Leninis yang sekuler.

Dua keberadaan kelompok diatas bertemu dalam satu titik lingkaran setan yang ku sebut sebagai linkaran setan Absolutisme.

Absolutisme = anti matrealisme dialektis.
Titik temu Absolutisme AO-HTI
Yang otonom (AO) menyebut perjuangan Marxis-Leninis dengan keyakinanya yang permanen (Absolutisme) sebagai bentuk lain dari penegakan kembali birokratisime atau Negara.
Yang HTI, yang satu ini adalah yang suka melebeli (absolutisme) kaum Marxis-leninis sebagai anti tuhan, karena itu Marxis-leninis adalah sekuler.

Itulah makna absolutism mereka, kedua-duanya sama-sama anti matrealisme dialektis dan tak memiliki filsafat yang tepat. Anti sekuler dan anti birokrasi akan tatap dikandung badan mereka hingga membusuk nanti (amin…).
Untuk meluruskan absolutisme mereka tersebut maka cukup saya paparkan tulisan Engels, Marx Dan Lenin.
Engels: for (HTI & AO)

Adalah absurd untuk berbicara tentang prinsip otoritas sebagai sesuatu yang jahat secara absolute dan tentang prinsip otonomi (juga Khilafah Islamiah) sebagai yang baik secara absolute . otoritas dan otonomi (juga khilafah Islamiah) adalah hal yang relative, yang cakupanya berbeda-beda tergantung pada tahapan ayng berbeda dalam perkembangan masyarakat. Juga kaum otonomis membatasi diri mereka dengan menyatakan bahwa organisasi social masa depan akn membatasi otoritas sampai di dalam batas dimana kondis-kondisi produksi membuatnya tak terelakan, maka kita dapat memahami satu sama lain; tetapi mereka buta pada semua fakta yang membuat halnya niscaya (juga khilafah islamiah) dan mereka secara berkobar-kobar justru memerangi katanya. Mereka menuntut agar lakju pertama revolusi social menjadi penghapusan otoritas. Pernakah tuan-tuan (juga khilafah isdlamiah) ini menyaksikan sebuah revolusi?, sebuah revolusi adalah hal yang paling otoritarian- itu adalah laku dimana sebagian dari masyarakat memaksakan kehendaknya pada bagian lain melalui senapan, bayonet, dan meriam. Mungkinkah komune paris bertahan selama satu haripun jika ia tidak menggunakan otoritas rakyat bersenjata melawan borjuasi ?. tidakkah kita, sebaliknya mesti mengkritiknya karena belum menggunakan hal itu seleluasa mungkin? Karenanya, hanya ada dua kemungkinan: atau kaum anti otoritarian (juga khilafah islamiah) tidak tahu apa yang mereka bicarakan yang berarti mereka hanya menciptakan kebingungan, atau mereka tahu dan berarti mereka menghianati pergerakan proretariat (missal menegakan demokrasi kerakyatan). Dalam keduanya mereka menghamba pada kaum reaksioner. 

Lenin: (for AO)
Kaum revolusioner yang belum berpengalaman biasanya berpikir bahwa metode perjuangan yang legal itu oportunis sebab, dilapangan ini, kaum borjuis telah kerap kali menipu para pekerja (terutama di masa damai dan non revolusioner),smentara metode perjuangan illegal bersifat revolusioner. Ini, bagaimanapun juga, keliru. Bukankanlah hal yang sulit untuk menjadi seorang revolusioner ketika revolusi telah meledak, ketika setiap orang bergabung dengan revolusi hanya kerna mereka terbawa suasana, sebab itu hampa, dan terkadang berdasarkan motof-motif kariris. Adalah hal yang jauh lebih sulit dan jauh lebih berharga untuk menjadi seorang revolusioner tatkala kondisi bagi perjuangan masa revolusioner yang langsung dan terbuka belum ada, untuk mampu memimpin kepentingan revolusi (melalui propaganda,agitasi dan organisasi) dalam badan non revolusioner, dan kerap kali dalam badan yang terang-terangan reaksioner, dalam situasi non revolusioner, di antara masa-masa yang belum mampu mengapresiasi langsung keperluan dari metode aksi yang revolusioner.

Marx: (for AO)
Merumuskan logika dari kaum otonomis:
Kelas buruh tidak boleh membangun sebuah partai politik.mereka tidak boleh, atas alas an apapun, terlibat dalam aksi politik karena melawan Negara berarti mengakui Negara-dan ini berlawanan dengan prinsip abadi. Para buruh juga tidak boleh melakukan pemogokan karena berjuang menuntut kenaikan upah atau menolak penurunan upah adalah seperti mengakui upah-keadaan ini berlawanan dengan prinsip abadi emansipasi kelas buruh! Jika dalam perjuangan politik melawan Negara borjuis kaum buruh hanya berhasil memperoleh konsesi-konsesi, maka bersalah karrena telah melakukan kompromi- dan ini berlawanan dengan prinsip abadi. Kaum buruh tidak boleh memperjuangkan batasan legal bagi jam kerja karena ini berarti berkompromi dengan majikan, yang kemudian menghisap mereka selama sepuluh atau duabelas jam, ketimbang selam 14 atau 16 jam. Mereka tidak boleh mengupayakan secara legal untuk melarang memperkerjakan anak-anak di bawah usia 10 tahun, karena dengan cara itu mereka tidak menghentikan penghisapan bagi anak-anak diatas 10 tahun- karenanya mereka terjatuh dalam kompromi baru yang menodai kemurnian prinsip.

Komentar Marx kemudian:
Jika para nabi otonom mengekspresikan pandangan mereka sejelas ini, kaum buruh tidak akan kesulitan mengenali mereka dan akan merasa terhina oleh fantasi-fantasi idealis yang di dewa-dewakan oleh para doctor ilmu social ini atas nama: kebebasan, otonomi, anarkil. 
Salam (amiqos) : go to hell with U,r Strunggle………….A

Galeri Karya

Tugas perjuangan pembebasan nasional adalah menghancurkan musuh rakyat di bawah ini:

Total Tayangan Laman

Cari Di Blog Ini

Memuat...

propaPOSTER

propaPOSTER
Bebaskan rakyat Papua!