30 Mei 2011

PEMBEBASAN in IDAHO solidarity action (International Day Against Homophobia / Transphobia) at Hotel Indonesia (HI) Roundabout, Central Jakarta.

PEMBEBASANews,
Jakarta, May 21, 2011.
May 17, 2011 is an international commemoration day against homophobia / transfobia. By several community organizations and NGOs, the day is commemorated with long march parade on May 21, 2011. Some organizations / NGOs to try to campaign to demand the legalization of sexual identity and sexual orientation, freedom of choice, and discrimination, for their existence is recognized and protected by the State, and the rights of humanity must be given. We, as a student organization considers the importance of solidarity and defense of the rights of equality for the LGBTIQ.




based on present situation, the main problem is the democracy that was never granted by the State, in this case is SBY's government. Moreover, the violence of religious fundamentalism increasingly widespread, who often become a tool for States to kill democracy and equality. Democracy which running by the current government is a democracy that is not based its essentially.



From the above situation, where democracy is still very limited participation, human rights violations still occur, even human rights violations by the State in the past had never accomplished-right of the victim was never recovered, economic injustice, the dissolution of civil's struggle organizations, did not want differences in conviction , identity, sexual orientation and ideology, then we judge that, the struggle of rights of political economy of the LGBTIQ also part of the struggle to complete democracy as a condition for the realization of national liberation, in a sense, as an initial stage of the struggle against the colonial capital.


Long Life Equality!
National Liberation Greetings!


Mass Action to commemorate the fall of Soeharto’s Regime in some areas

PEMBEBASANNews, 21 Mei 2011








The fall of Soeharto's militaristic-capitalist regime 13 years ago was a major achievement in determining the fate of democracy in Indonesia. Though nowadays, the development of democracy move slowly and encountering many obstacles, but it was in a situasion to move within the framework of finding precise basis for the establishment of democracy.





























Jakarta.
Jakarta.

Can be said that the current situation of liberal democracy (which is slow, stagnating or even backwards) is a result of piracy political elites and political parties who betrayed the people's movement. National bourgeoisie when it has no other choice besides must submissive to insistence movement, forced to consolidate to take a stand defending the people's demands. Consequently, after the new order collapsed, they (political elites) so benefited by the opening of democratic space, which the bourgeois / elite politics are signified as well as political and economic land to fight for their share of power and capital.


Jogjakarta.
Jogjakarta.

The fall of New Order was commemorated by the student movement,labor, women's organizations in many parts of Indonesia, such as Ambon, Palu, Surabaya, Makassar, Luwuk, Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan, and North Sumatra. They consider that democracy today is not fully democratic relies on the forces of the people.

Now, SBY-Boediono Regime trying to erase the achievements of democracy that has been won by the movement by making several draft laws that threaten democracy and paved the path of capital investment, such as the Draft of State Secrets Law , Draft of Indonesian Penal Code Law, and the latest (to be included in the discussion of House of Representatives in June 2011) is a draft intelligence law. The draft of laws above are instrument of the state to be free to control the political and economic situasion, due to the crisis of capitalism, capitalists requires economic and political stability.





















Makasar, South of Sulawesi.
                    Makasar, South of Sulawesi.

Therefore, we, The Central of Students Struggle for National Liberation (PEMBEBASAN) calls upon all movements to establish democratic consolidation, against all forms of undemocratic regulations, and together overthrow the undemocratic regime, SBY-Boediono, Elite Politics, and Parlianment.





















Surabaya, East Java.
Surabaya, East Java.

26 Mei 2011

PEMBEBASANews (25/5/2011) Jakarta Utara: Perjuangan buruh dengan kekuatan persatuan rakyat adalah hal yang paling efektif untuk memenangkan tuntutan.

PEMBEBASANews
Masalah-masalah perburuhan yang terjadi di Indonesia memang tak pernah berhenti. Buruh selalu dirugikan ketika ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pengusaha dan pemerintah (dalam hal ini adalah Disnakertrans). Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jakarta Utara yang terdiri dari Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI), Front Perjuangan Buruh Jabotabek (FPBJ)—PT. Siliwangi dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) kemarin siang (25/5/2011) beramai-ramai mendatangi kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinaker) Jakarta Utara untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang selama ini tidak dipenuhi oleh pengusaha. Banyak sekali permasalahan yang muncul dalam tuntutan yang disampaikan. Misal, perjuangan FPBJ PT. Siliwangi sudah 5 bulan lebih menuntut upah dan melawan PHK, dan selama itu pula perjuangan masih terus berlangsung. SBTPI PT. Rohan juga demikian, persoalan jamsostoek, komisi, panggantian Pass pelabuhan&portal, persamaan uang jalan serta PHK juga terus dihadapi oleh para sopir pelabuhan. Sementara itu, FBLP-PPBI sedang menghadapi persolan tentang upah, PHK, pesangon, dll yang tidak diberikan pengusahanya di PT. Amos Indah Sentosa dan Makalot yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara.
Tekanan demi tekanan yang dihadapi buruh di dalam pabrik membuat geram serikat-serikat buruh, sehingga mereka (serikat-serikat buruh progresif) tidak bisa diam saja melihat kesewenang-wenangan para pengusaha, terlebih pihak pemerintah (disnakertrans) juga sama sekali tidak pernah tegas menindak ulah pengusaha nakal yang tidak membayar uang lembur, upah tidak sesuai peraturan, pelecehan seksual, kekerasan dalam pabrik, dll. Bahkan, aparat kepolisian pun lamban menangani tindak pidana tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh korlap aksi bahwa: “pengusaha dan pihak pemerintah sering ‘bermain mata’ dalam menyelesaikan sengketa antara buruh dan pengusaha…”

Tidak hanya serikat-serikat buruh, dukungan dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak buruh juga datang dari organisasi mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia dan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN). Selain organisasi mahasiswa, perjuangan kaum buruh tesebut juga mendapatkan legitimasi penuh dari organisasi perempuan progresif yaitu Perempuan Mahardhika.
Beberapa jam massa aksi menduduki kantor Sudinaker Jakarta Utara dengan target memenangkan tuntutan dan bertemu dengan Kepala Sudinaker guna meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pabrik. Akhirnya beberapa delegasi serikat buruh tersebut ditemui untuk membicarakan persoalan perburuhan dan memenangkan tuntutan buruh. Sementara, di depan kantor, massa aksi berorasi dan meneriakkan tuntutan: “Pengusaha nakal: Seret, adili dan penjarakan!!”, “SBY-Budiono: antek kaum modal. Antek kaum modal: Gulingkan, rakyat berkuasa”, dll.
Hingga akhirnya, beberapa tuntutan buruh dipenuhi. Namun, serikat buruh juga harus sadar bahwa jika tidak didesak dan dikawal oleh serikat buruh (dengan persatuan gerakan), maka tuntutan tersebut akan sulit dipenuhi pihak pemerintah, pengusaha, maupun kepolisian.

Untuk memperkuat perjuangan dan perlawanan kaum buruh, maka tuntutan-tuntutan ekonomis saja tidaklah cukup, buruh juga sangant membutuhkan perjuangan politik. Seperti yang diungkapkan dalam orasinya Dian Septi perwakilan dari FBLP-PPBI yang mengatakan bahwa: “Gerakan buruh harus terus menerus memperjuangkan hak-haknya, selain itu, serikat buruh harus berkembang dan bertransformasi menjadi gerakan politik, untuk merebut kekuasaan !”. (bp/mi)

21 Mei 2011

Aksi Memperingati Kejatuhan Pemerintahan Soeharto; di beberapa daerah.

PEMBEBASANews, 21 Mei 2011



Tumbangnya rezim kapitalis-militeristik Soeharto (Orba) 13 tahun yang lalu, merupakan capaian terbesar dalam menentukan nasib demokrasi di Indonesia. Meskipun kini, demokrasinya bergerak semakin lamban dan semakin menemui banyak sekali hambatan-hambatan, namun ia sedang dalam situasi bergerak dalam kerangkan menemukan ketepatan landasan bagi tegakknya demokrasi.

Bisa dibilang bahwa situasi demokrasi liberal saat ini (yang sedang melambat, atau, stagnan, atau bahkan mundur) adalah hasil pembajakan para elit politik dan partai-partai politik yang mempecundangi gerakan rakyat. Borjuasi nasional yang ketika itu tidak memiliki pilihan lain selain harus patuh terhadap desakan gerakan, melakukan konsolidasi untuk mengambil sikap “membela” tuntutan rakyat. Alhasil, setelah orba tumbang, mereka (para elit politik) begitu diuntungkan dengan terbukanya ruang demokrasi yang oleh borjuis/elit politik tersebut dimaknai juga sebagai lahan politik dan ekonomi untuk bertarung memperebutkan jatah kekuasaan dan modal.



Sementara, gerakan rakyat yang belum sanggup mengisi kekosongan kekuasaan, dilibas oleh arus kekuasaan baru elit politik (sebut saja tokoh-tokoh Ciganjur seperti Megawati, Sri Sultan, Amien Rais, Adnan Buyung, dll). Jangankan kelompok yang mendukung reformasi sebelum orba tumbang, para loyalis orba sekalipun terpaksa--mau tidak mau—harus meninggalkan sang Raja demi menyelamatkan diri dari desakan gerakan.

Konsolidasi-konsolidasi rakyat ketika itu masih mendapatkan atmosfer perlawanannya untuk tetap konsisten menuntaskan tugas-tugas demokratik yang harus dikawal oleh gerakan. Ternyata tak berhenti juga pelanggaran HAM meskipun orba tumbang. Yang bisa dicapai dari gerakan adalah tumbangnya orba dan tersingkirnya tentara dari ruang politik dalam makna dwi fungsi,  yang memberikan syarat bagi terbukanya ruang demokrasi.



Oleh banyak gerakan, momentum peringatan tumbangnya orba diperingati gerakan mahasiswa, buruh, ormas perempuan, dll di banyak daerah seantero Indonesia; Ambon, Palu, Surabaya, Makasar, Luwuk, Jakarta, Jogja, Kalimantan, Sumateru Utara, dll. Mereka menilai bahwa demokrasi hari ini belum merupakan hasil maksimal dari makna demokrasi yang melandaskan dirinya pada kekuatan rakyat. Uji coba rezim SBY-Boediono untuk sedikit demi sedikit mendobrak hasil-hasil minimum yang telah dicapai gerakan terus dilakukan dengan cara membuat beberapa RUU yang membahayakan demokrasi dan melapangkan jalur investasi modal, missal: RUU Rahasia Negara, RUU KUHP, dan yang terbaru (yang akan masuk dalam pembahasan DPR bulan Juni 2011) adalah RUU Intelijen Negara, dimana RUU tersebut merupakan alat Negara agar leluasa mengontrol situasi politik dan ekonomi yang karena krisis neoliberal, para kapitalis tersebut memerlukan jaminan-jaminan stabilitas ekonomi dan politik yang oleh pemerintahan SBY-Boediono (salah satunya) direpresentasikan dengan pengajuan RUU Intelijen Negara.



Oleh karena itu, menanggapi situasi yang kini berkembang, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)--www.pembebasan-pusat.blogspot.com--menyerukan: Seluruh Gerakan, Ayo Bangun Konsolidasi Demokratik, Lawan Segala Bentuk Regulasi Anti-Demokrasi dan menggulingkan Pemerintahan SBY-Boediono, Elit Politik dan Perlemen yang telah GAGAL. (bp)







19 Mei 2011

Reformasi tidak bisa mengganti rezim kapitalis-militeristik

Zely Ariane[1]



13 tahun lalu Soeharto memang harus ditumbangkan.
Keputusan tersebut adalah langkah brilian dari satu generasi….”
[Nurul Khawari, pelaku penggulingan Soeharto-Orde Baru Mei 1998, Solo Pos, 5 Mei 2011]




Demokrasi adalah ibu kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, kebudayaan dan semua bentuk kreativitasnya, yang bermanfaat bagi masa depan kemanusiaan. Bukan untuk demokrasi rakyat jatuhkan Soeharto di tahun 1998, melainkan untuk keadilan dan kesejahteraan. Bukan untuk reformasi mahasiswa dan rakyat menduduki gedung MPR, melainkan untuk Indonesia yang bebas dari todongan senjata dan mata-mata tentara, bersih dari korupsi dan nepotisme, sejahtera karena bahan-bahan pokok dapat terjangkau. Demokrasi adalah alatnya; demokrasi adalah caranya, untuk mencapai tujuan pembebasan manusia dari penindasan manusia lainnya. Tanpa demokrasi, kemanusiaan menjadi hitam-putih tak berwarna, kesejahteraan menjadi komoditas milik penguasa.

Gerakan reformasi mahasiswa dan rakyat telah berhasil menjatuhkan diktator, memperluas partisipasi politik rakyat langsung lewat sistem multipartai, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan yang terpenting, telah berhasil mengembalikan senjata politik rakyat yang paling ampuh yaitu aksi massa. Namun, gerakan tersebut belum sanggup menjatuhkan sebuah rezim kapitalis militeristik dan menggantikannya dengan yang lebih demokratik dan kerakyatan. Gerakan tersebut juga gagal berkonsolidasi lebih lanjut dan mendorong demokrasi lebih maju lagi. Gerakan kalah di dalam dua pertarungan besar: kalah melawan tentara-militerisme dan Golkar serta kalah melawan hegemoni kekuatan anti demokrasi.

Demokrasi kini dikanalisasi ke dalam insitutusi-institusi yang secara sepihak dinyatakan sebagai perwakilan kehendak rakyat, dipersulit oleh birokrasi dan permainan uang, dikunci oleh kepentingan pemodal, status quo dan kontrol senjata serta penjara. Sejak saat itulah demokrasi bukan lagi wujud kehendak rakyat, melainkan kehendak segelintir elit untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaannya.

Ketika aksi massa mengubah aturan main

Demokrasi, ketika ia berada langsung di tangan rakyat; ditentukan langsung oleh rakyat; tak satupun perangkat hukum dalam masyarakat kapitalisme dapat berkata tidak: buktinya, Soeharto dapat dipaksa mundur.

Dari semua elemen demokrasi universal, yang berhasil dimenangkan pada reformasi 1998 di Indonesia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul-berorganisasi-berpartai, kebebasan informasi, pemilihan umum yang langsung dan jurdil, terdapat satu elemen utama yang paling fundamental, yaitu aksi massa. Aksi massa menuntut dan terorganisir adalah kunci perubahan politik tahun 1998. Pengamat Indonesia yang menerjemahkan Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Max Lane, mengatakan dalam bukunya Indonesia Bangsa yang Belum Selesai, bahwa secara politik, kediktatoran Soeharto telah dijatuhkan sesaat ketika politik mobilisasi rakyat; politik aksi massa mulai digunakan kembali sebagai senjata perjuangan melawan politik massa mengambang Orde Baru di pertengahan tahun 90-an.

Orang dapat berspekulasi bahwa kejatuhan Soeharto adalah hasil dari intervensi AS yang memandangnya tak lagi sebagai agen yang efektif dan efisien bagi kapitalisme internasional. Jikapun teori konspirasi itu benar—tokh tidak haram hal tersebut dilakukan AS—tanpa pergolakan massa yang sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1990-an, Soeharto tak akan dianggap tak efisien dan tak efektif oleh AS. Sehingga pergolakan massa tetaplah faktor utama perubahan—terlepas siapapun dan apapun yang membonceng perubahan itu di kemudian hari.

Aksi massa sangat penting bagi sejarah politik di Indonesia karena ia memegang peran kunci dalam menghantarkan Indonesia merdeka sekaligus menjadi ciri politik utama Indonesia sebelum 1965. Dan politik inilah yang paling pertama dihancurkan oleh Orde Baru setelah 1965 sampai ke akar-akarnya: dipenjarai dan dibunuhi aktivis-aktivisnya, dilabeli propaganda hitam perspektif yang mendukungnya. Aksi massa telah menjadi hantu selama tahun-tahun berkuasanya Orde Baru, dan berbalik menjadi malaikat di masa-masa awal reformasi, dan menjadi kambing hitam belakangan ini.
Organisasi-organisasi barupun bertumbuhan, sementara yang lama didesak mereorganisasi diri ataupun melahirkan perpecahan. Hasil yang paling kentara dari proses ini adalah pertumbuhan dan perpecahan serikat-serikat buruh dan partai politik. Berdirinya beragam komite dan kelompok-kelompok mahasiswa, dibandingkan tahun-tahun sebelum reformasi, jumlahnya meningkat pesat. Semua organisasi baru tersebut mengusung jargon-jargon reformasi, bahkan organisasi lama status quopun dipaksa untuk tunduk dalam bendera reformasi.

Tetapi kebebasan informasi, pemilu langsung, sistem multipartai, otonomi daerah, yang merupakan beberapa hasil reformasi 1998 mulai dijadikan kambing hitam sumber persoalan, serta inefisiensi, oleh kekuatan status quo. Bukan salah reformasi jika keadaan demokrasi saat ini memburuk; bukan berarti Orde Baru lebih baik jika Orde Reformasi seakan-akan tampak lebih carut marut. Reformasi 1998 justru telah mengubah aturan main, menciptakankan berbagai macam ruang untuk prakondisi demokrasi yang lebih maju dan esensial. Di sisi lain ia juga memberi landasan perubahan secara fundamental prinsip-prinsip kelembagaan negara.

Namun demikian, landasan tersebut menjadi tak bermakna jika tak ada kekuatan politik demokratik dan progresif yang menggunakan dan mengolah manfaat darinya. Seperti landasan udara yang tak akan ada fungsinya tanpa pesawat udara yang mendaratinya. Selain itu, reformasi pun memiliki batas dalam dirinya sendiri. Ia hanya mengubah apa yang ada di permukaan, bukan mengubah yang ada di kedalaman. Ia hanya mengganti genteng bocor, bukan mengubah kerangka atap. Reformasi tak bisa mengubah sistem yang berurat akar pada penindasan manusia atas manusia. Reformasi tak bisa membuat kapitalisme dan militerisme melayani kemanusiaan.


Langkah-langkah mundur

Sedikit demi sedikit beberapa keberhasilan paling penting dari perjuangan demokrasi 1998 diambil kembali dari tangan rakyat, padahal agenda dan sebagian tujuannya masih jauh dari tercapai. Rakyat masih dapat berdemonstrasi namun aturannya semakin diketatkan—misalnya sekarang demonstrasi dalam jumlah besar saja yang terpaksa dibolehkan parkir di seberang Istana Merdeka di Jakarta padahal sebelumnya bisa beberapa meter dari gerbang Istana. Aturan-aturan berorganisasi dan berpartai yang semakin dipersulit, termasuk pemberangusan serikat buruh, adalah diantara contoh-contoh menyakitkan.

Baru-baru ini jagad aktivisme dikejutkan oleh survey indobarometer bahwa 40,9% rakyat menganggap kondisi di bawah pemerintahan Orde Baru-Soeharto lebih baik ketimbang masa reformasi. Terlepas dari metodologi dan kredibilitas survey tersebut, saat ini memang wacana pihak kanan/status quo/konservatif lah yang mendominasi  penilaian terhadap reformasi . Pertama, masa Orde Baru baru lebih baik ketimbang sekarang; kedua, demokrasi saat ini sudah kebablasan, tidak efisien, dan boros. Sementara satu kesimpulan dari kelompok gerakan sosial progresif yaitu reformasi gagal menghantarkan rakyat untuk mencapai kesejahteraan—bahkan kehidupan rakyat semakin memburuk. Ketiga pandangan tersebut sama-sama mengandung satu pengertian—walau berbeda landasan—yaitu: reformasi saat ini gagal.

Bagi kaum sosial progresif, atau yang mengaku kaum kiri revolusioner, terdapat tiga kegagalan utama reformasi yang paling penting, sekaligus membedakannya dari kepentingan kaum status quo dalam melihat reformasi. Reformasi ini tidak berhasil mengubah watak militeristik, kedudukan dan fungsi fundamental tentara melalui berbagai komando teritorialnya—walau berhasil menghalau tentara dari parlemen. Reformasi tak berhasil mengadili jenderal-jenderal pelanggar HAM berat termasuk diktator Soeharto. Reformasi tak berhasil melemahkan kekuatan partai penopang utama Orde Baru, Golkar dan kroni Soeharto. Ketiga hal ini merupakan elemen politik fundamental yang menjadi ukuran kegagalan perjuangan demokrasi di Indonesia.

Tidak benar masa Orde Baru lebih baik ketimbang sekarang. Orde Baru dengan kekuatan penopang utamanya, Golkar dan Tentara, justru penyebab historis kemiskinan sistemik Indonesia saat ini dengan terlebih dahulu melakukan pembantaian dan pemenjaraan jutaan rakyat tak berdosa yang dituduh komunis karena menjadi penghambat pengembangan ekonomi kapitalistik Orde Baru. Merekalah para kapitalis raksasa Indonesia yang selanjutnya menggadaikan rakyat dan kekayaan alam Indonesia di kaki penjajahan modal internasional melalui UU Penanaman Modal tahun 1967.

Sejak saat itu, Indonesia yang sebelumnya sedang mencoba bangkit mengatur ekonomi dan politik-budayanya sendiri lepas dari dominasi imperialisme, semakin menjadi ladang subur penghisapan. Buruh murah, kekayaan alam diobral sehingga lingkungan hancur tak bermasa depan, rakyat dililit hutang luar negeri—bahkan sejak lahirpun per kepala bayi sudah menanggung hutang negara dan swasta jutaan rupiah—industri hanya untuk melayani pasar internasional tak dibolehkan berkembang lebih terencana untuk kebutuhan rakyat dan pasar domestik, keragaman kebudayaan rakyat dikebiri dengan penyeragaman budaya Indonesia yang dipaksakan dengan senjata. Budaya Indonesia yang dahulu dinamis menjadi statis, keragaman hanya diwujudkan melalui beragam kesenian dan pakaian daerah, bukan keragaman pikiran, ekspresi dan tindakan politik.  Rakyat tak boleh berpolitik, bekerja dan berkarya saja sesuai kehendak pemerintah demi pembangunan ala dan untuk Soeharto serta kroninya di bawah todongan senjata tentara. Karena itulah Widji Tukul menggambarkan Indonesia layaknya berselimut kedamaian palsu.

Banyak pendapat awam mengatakan hidup di masa Orba lebih enak karena harga barang-barang pokok dianggap lebih murah dibanding sekarang. Itu terjadi karena rata-rata upah yang didapat saat itu masih relatif menjangkau harga bahan pokok. Dan itu juga terjadi bukan karena Soeharto-Orde Baru berpihak atau baik pada rakyat, namun, salah satunya, karena ekonomi kapitalis dunia saat itu masih mentoleransi pemberian subsidi rakyat, sementara saat ini mereka tak lagi mengijinkannya. Oleh karena itu upah riil saat ini semakin tak sanggup membeli bahan-bahan pokok karena kenaikan harga (subsidinya sudah dikebiri) tak sesuai dengan kenaikan upah.

Pendapat status quo lainnya juga menyatakan bahwa demokrasi Indonesia saat ini kebablasan. Jusuf Kalla menyatakannya sebagai demokrasi yang mahal—karena terlalu banyak pemilihan langsung dan jumlah partai politik. Dan yang lebih jahat adalah pendapat pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, yang mengatakan bahwa: “lambannya penanganan teroris di Indonesia lebih disebabkan karena munculnya reformasi. Tidak semudah pada saat zaman dahulu ketika orde baru masih berkuasa… Dulu masih ada Undang-undang subversif mudah menanganinya…” (7/5/2011). 

Pendapat terakhir mencerminkan watak khas ideologi Orde Baru yang militeristik, tidak bisa memahami, tidak membutuhkan dan memusuhi demokrasi. Dan ideologi ini masih banyak penganutnya, apalagi dikalangan birokrasi. Pernyataan Jusuf Kalla juga mencerminkan posisi pragmatis dan anti demokrasi karena tidak bisa melihat pentingnya partisipasi rakyat dan dinamisasi politik di dalam pemilihan umum langsung dan pendirian partai politik. Pemilu tahun 1955 juga terdiri dari banyak partai, namun kehidupan politik berlangsung begitu dinamis dan partisipasi politik rakyat serta perbedaan pandangan politik berlangsung terbuka begitu nyata. Itulah pendidikan politik yang sebenarnya buat rakyat.

Hersri Setiawan, seorang penyair dan aktivis Lekra, mengomentari reformasi 1998 sebagai gelombang  besar yang berhasil membuat rezim militer Suharto tumbang, tetapi tidak turut atau belum menumbangkan militerisme , karena “isme” adalah sebuah konsep kebudayaan. Pernyataan Hersri benar di dalam konteks bahwa militerisme memang masih menjadi momok di negeri ini. Penambahan komando teritorial tentara, keterlibatan militer dalam konflik pertanahan serta penembakan kaum tani, keterlibatan petinggi militer dalam pembentukan mayoritas partai-partai politik peserta pemilu, wacana bahwa pimpinan politik yang berlatar belakang tentara lebih baik dari sipil, wacana nasionalisme sempit dalam perdebatan batas-batas wilayah, dll, adalah diantara wujud-wujud pikiran dan tindakan militeristik yang masih terus terjadi.

Reformasi memang tak bisa berhasil menuntaskan ini semua tanpa gerakan sosial progresif yang hidup, terarah dan terus menerus mendesakkan tuntutannya. Gerakan sosial progresif gagal menunjukkan ideologi alternatif melawan kapitalisme, melawan ideologi birokratisme dan militerisme khas Orde Baru, melawan konservatisme-fundamentalisme reaksioner yang mendapat tempat di tengah kekosongan ideologi alternatif. Inilah sumber penyebab kekalahan utama perjuangan reformasi di Indonesia.

Gerakan tidak sanggup memanfaatkan kesempatan dan potensi mengubah aturan main politik, pada fase-fase awal reformasi, dengan baik. Kemungkinan sebab ketidaksanggupan tersebut adalah pada kenyataan bahwa gerakan masih berumur sangat muda dengan teori-teori strategi dan taktik perjuangan yang belum kaya dalam menghadapi perubahan situasi politik. Namun penyebab ini harus diurai dengan lebih bertanggung jawab pada materi lain karena membutuhkan penilaian dan pemeriksaan seksama terhadap problem-problem gerakan sosial progresif dan kiri di Indonesia pasca reformasi.

Di sisi lain kekuatan penguasa borjuasi jauh lebih cepat berkonsolidasi dibandingkan gerakan pasca reformasi 1998. Penjatuhan Gusdur tahun 2001 adalah tonggak paling pertama bersekutunya borjuasi reformis pendukung reformasi 1998 dengan sisa Orba dan tentara, sehingga kaum reformis tersebut segera tampak jelas karakter gadungannya. Kaum reformasi gadungan tersebut (PDIP dan PAN yang paling kentara diantara yang lainnya) terbukti sama-sama tak punya karakter, tak punya  prinsip, dan pengecut: segera berkhianat dan mendukung kekuatan sisa orde baru. Sejak saat itu serangan balik borjuasipun mendapatkan kekuatannya.

Setelah berhasil melakukan konsolidasi politik dengan menjatuhkan Gusdur, konsolidasi ekonomi kapitalisme masif dilakukan di era pemerintahan Megawati. Ciri utama ekonomi kapitalis internasional pasca Soeharto adalah menggalakkan neoliberalisme dengan menghancurkan sebagian besar perlindungan negara terhadap pasar. Seluruh kebutuhan dasar rakyat seperti bahan-bahan pokok, perumahan, pendidikan dan kesehatan harus dikomersialisasi.

Pemerintahan Megawati-PDIP lah yang paling berperan besar dalam menjatuhkan Indonesia lebih dalam ke jurang ketergantungan terhadap imperialisme melalui kebijakan privatisasi perusahaan yang menyangkut hajat hidup rakyat, penandatanganan berbagai surat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang membuat Indonesia semakin terjerat dalam mekanisme keuangan kapitalis internasional. Pemerintahan SBY pun melanjutkan skema ekonomi kapitalistik yang serupa dengan perbedaan tekanan kebijakan dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya, misalnya, SBY lebih banyak mendulang hutang luar negeri ketimbang pemerintah sebelumnya, membuka keran liberalisasi lebih deras lagi. Semua tujuan ekonomi politik mereka sama: sama-sama menjadi anak baik imperialisme, sama-sama tidak punya visi jangka panjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Serangan-demi serangan terhadap hak ekonomi dan sosial politik rakyat pun harus terus dilanjutkan demi stabilisasi ekonomi dan politik borjuasi pasca reformasi. Kekalahan gerakan buruh yang masif melawan revisi UU Ketenagakerjaan tahun 2003 adalah titik balik perjuangan buruh di Indonesia sekaligus surga bagi fleksibilitas tenaga kerja yang dibutuhkan neoliberalisme di Indonesia. Sementara stabilisasi politik mulai menemukan bentuknya dan terarah sejak pemilu 2004. Sejak saat itu pula hampir tak ada bedanya kekuatan pro reformasi dengan kekuatan sisa orde baru, apalagi ketika tokoh-tokoh aktivis-aktivis mahasiswa pelaku reformasi 1998 berduyun-duyun masuk menjadi pendukung dan kandidat partai-partai pengkhianat reformasi dan pro orde baru tersebut. Pemilu 2009 melanjutkan konsolidasi serupa dan mengerucutkan kekuasaan borjuasi pada beberapa partai politik utama saja.

Tidak cukup disitu, konsolidasi politik borjuasi diperamai lagi dengan kemunculan organisasi dan partai seperti Nasional Demokrat dan Nasional Republik yang keduanya membawa nuansa kembali ke orde baru atau restorasi. Sumber-sumber kekuatan politik baru ini masih saja Golkar dan tentara. Bahkan yang terakhir dipimpin langsung oleh anak Soeharto: Tommi Soeharto.

Persoalan mendesak saat ini

Saat ini ditengah persoalan pelik dia tas, kita dihadapkan lagi pada ancaman besar masa depan perjuangan demokrasi. Rancangan UU Intelejen dan KUHP adalah dua proyek besar status quo untuk mengembalikan ciri militeristik dan anti demokrasi dalam politik Indonesia. Kedua RUU ini akan disahkan bulan Juli mendatang. Pendapat pengamat intelejen di atas menyangkut dibutuhkannya kembali semacam UU anti subversif sebagai legitimasi penangkapan warga sipil mewakili alasan dipersiapkannya rancangan UU semacam itu.

Fenomena meningkatnya terorisme, dan gerakan Negara Islam Indonesia terlepas siapapun dalang, tujuan dan kepentingan di belakangnya, dimanfaatkan negara untuk menakut-nakuti rakyat sekaligus meningkatkan represi dan pengawasan aktivitas sosial politik rakyat melalui RUU ini. Dua RUU ini menjadi semacam pelengkap dan penyimpul bagi berbagai serangan hak-hak demokrasi rakyat yang meningkat di masa pemerintahan SBY-Boediono ini.

Di dalam rilis Koalisi Advokasi RUU Intelejen, terlihat ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi dan berorganisasi rakyat di dalam RUU tersebut, terutama dalam pasal-pasal terkait rahasia informasi intelejen, penangkapan sewenang-wenang atas nama kerahasiaan, dan ketiadaan mekanisme kontrol rakyat dalam bentuk apapun atas nama kerahasiaan negara.

Sementara di dalam salah satu pasal RUU KUHAP dinyatakan dengan jelas bahwa “barangsiapa secara melawan hukum menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk, dan perwujudannya” dan “setiap orang yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme- dapat dipidana”.

Ancaman lainnya adalah fenomena meningkatnya tindakan-tindakan sepihak anti keberagaman, konservatisme dan fundamentalisme reaksioner. Penyebab meningkatnya fenomena ini tidak dapat diurai lebih dalam di sini karena membutuhkan pemeriksaan dan penilaian lebih mendalam diartikel yang lain. Namun seperti dinyatakan sebelumnya, bahwa reformasi 98 memberikan landasan keterbukaan bagi semua kepentingan untuk berkonsolidasi dan berkontestasi meraih dukungan rakyat. Dalam pertarungan ini, gagasan konservatisme yang justru mampu maju ke depan, sementara gagasan progresif, gagasan sosialis, gagal menunjukkan dirinya.

Semua ini harus kita hadapi di saat yang bersamaan. Sebagaimana sulitnya, hambatan-hambatan dan serangan-serangan ini harus dilawan.

Untuk satu langkah maju
Di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia saat ini, jalan keluar sekecil apapun tetap berada di pundak kaum pergerakan sosial progresif yang (seharusnya) memiliki iman demorkasi yang tangguh, di tengah kenyataan historis tak ada satupun kekuatan elit yang memiliki iman demokrasi yang sungguh-sungguh. Tak ada jalan lain bagi kaum sosial progresif selain berkonsolidasi untuk membendung serangan-serangan terhadap demokrasi sambil terus melanjutkan perjuangan untuk keadilan ekonomi.

Perjalanan reformasi sudah memberikan pelajaran berharga bahwa reformasi itu sendiri sudah tak cukup lagi. Sekarang semakin terbukti, untuk perjuangan reformasi sekecil apapun membutuhkan mobilisasi rakyat, membutuhkan revolusi politik untuk mereorganisasi sistem kekuasaan, ekonomi, dan kemasyarakatan secara radikal.

Persoalannya saat ini adalah konsolidasi gerakan sosial progresif dan gerakan kiri tak banyak mengalami kemajuan. Pergerakan untuk hak-hak ekonomi sering terpisah dan sulit disatukan dengan perjuangan politik dan demokrasi. Padahal hak ekonomi tidak dapat dipenuhi dan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa demokrasi. Ketiadaan alat politik alternatif yang cukup dominan dan berperan memberi penyadaran terhadap akar dari problem-problem rakyat, juga menyulitkan penyatuan tersebut.

Jalan keluarnya mesti dirumuskan bersama karena persoalan ini pun harus diatasi bersama. Pendapat Gramsci menyangkut konsolidasi persatuan sangat tepat untuk memberi inspirasi kemandegan koonsolidasi gerakan saat ini: “kita harus mengembangkan kesatuan, kesadaran dan kedewasaan gerakan, membuatnya menjadi kekuatan yang kuat dan kohesif, dan kemudian dengan sabar, dengan perhatian seksama terhadap kondisi kontekstual, menanti momen yang menguntungkan untuk menggunakan kekuatan ini”.

Demikian pula terhadap tanggung jawab gerakan dalam berposisi terhadap problem-problem politik di lapangan praktis, Gramsci melanjutkan: “bila kekuatan yang segaris ini hendak memiliki pengaruh historis yang penting, mereka harus langgeng dan secara organik/menyatu berhubungan dengan kondisi-kondisi di lapangan, bukan sekedar konvergensi sesaat. Untuk mengembangkan momentum massa, mereka harus mendemonstrasikan, baik dalam imajinasi rakyat maupun dalam aksi, bahwa mereka mampu meraih kekuasaan dan melaksanakan tugas-tugas yang mereka tetapkan sendiri.

Kepentingan gerakan sosialisme terhadap demokrasi

Sekarang kita tiba pada pertanyaan mengapa kita, gerakan untuk sosialisme, gerakan sosial progresif, gerakan demokratik, sangat berkepentingan terhadap demokrasi? Dan mengapa kita tidak bisa berharap dan tidak bisa percaya bahwa kapitalisme pro demokrasi?

Itu karena demokrasi dan kapitalisme tidak akan sejalan, karena kapitalisme tidak membutuhkan konsep dasar demokrasi yang paling utama: partisipasi langsung mayoritas rakyat. Kapitalisme tidak berkeberatan dengan para diktator dan kediktatoran selagi mereka berkesesuaian dengan kepentingan akumulasi keuntungannya. Di dalam Negara dan Revolusi Bab 5, Lenin menyatakan, “dalam masyarakat kapitalis kita memiliki demokrasi yang dikebiri, menyedihkan, palsu, suatu demokrasi untuk kaum kaya, yang minoritas”.

Demokrasi dalam kapitalisme adalah demokrasi untuk para pemodal yang posisi dan ekonominya bebas dari kontrol rakyat. Cukup rakyat diberikan dewan-dewan perwakilan tanpa rakyat diberi hak memecat para wakil yang dipilihnya sendiri; cukup rakyat diberikan institusi-institusi ‘demokratis’ sebagai fungsi perwakilan atas aspirasinya tanpa perlu mengerti dan terlibat langsung. Semuanya bertujuan satu: menjauhkan rakyat dari politik, karena politik yang mereka kehendaki adalah politik yang melayani kepentingan pemodal, bukan politik rakyat. Demokrasi seperti ini akan membuat masyarakat apatis, dekaden, pasif tak punya kekuatan politik dan dimobilisasi hanya untuk kepentingan kelas penguasa.
Batasan-batasan demokrasi di dalam kapitalisme dapat kita lihat dengan sangat jelas, misalnya ketika negara kapitalis berhadapan dengan radikalisasi tuntutan-tuntutan demokrasi dan kesejahteraan. Negara kapitalis tak segan-segan mengambil tindakan kekerasan dan represi, tak lagi memperdulikan prinsip-prinsip demokrasi yang diklaimnya sebagai fondasi. Di saat itulah niat sejati demokrasi dalam kapitalisme akan terbongkar.

Sebaliknya, perjuangan untuk sosialisme adalah perjuangan membalik semua logika demokrasi terbatas kapitalisme tersebut. Sosialisme menghendaki perluasan partisipasi politik rakyat, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus berkuasa atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, mengutip pernyataan Aung San Syu kyi pada pembukaan ASEAN People Forum di Jakarta 3-5 May 2011, bahwa demokrasi akan serupa penampakan saja tanpa elemen-elemen fundamentalnya. Elemen fundamental tersebut, dari contoh Revolusi Perancis yang merupakan perjuangan demokrasi (revolusi demokratik) paling akbar, meliputi: kedaulatan rakyat, hak azasi manusia, kekuasaan konstituen, kewarganegaraan, pengawasan rakyat, dll. Semua ini memang lahir sebagai kepentingan borjuasi di awal-awal revolusi, namun dalam perjalannya demokrasi akan membahayakan mereka, sehingga rakyat pekerja lah yang paling berkepentingan mempertahankan bahkan meluaskannya—itulah makna penuntasan revolusi demokratik.

Perjuangan sosialisme membutuhkan perluasan logika demokrasi ke wilayah-wilayah politik yang lebih luas, termasuk memerangi birokratisasi negara—yang merupakan satu bentuk depolitisasi massa. Perjuangan sosialisme bahkan mempolitisasi dan mendemorkatisasi seluruh bidang kehidupan rakyat: ekonomi (melalui perjuangan kelas), bahkan rumah tangga (melalui perjuangan feminisme). 

Sosialisme sangat berkepentingan terhadap demokrasi, karena sosialisme hanya dapat terwujud dengan demokrasi. Sosialisme membutuhkan sumbangan pikiran, tindakan (partisipasi) seluruh rakyat secara langsung untuk membicarakan dan mencari jalan keluar atas problem-problem kehidupannya. Semakin banyak yang terlibat, semakin kaya dan berhasil sosialisme.  Itulah sebabnya perjuangan sosialisme harus terus menerus mengintervensi perjuangan politik dengan serius karena setiap langkah kemajuan atau kemunduran politik akan berpengaruh pada kemungkinan kemenangan sosialisme itu sendiri.

Politik dicirikan oleh konflik, keputusan, kekuasaan dan situasi-situasi yang tak dapat diperkirakan dengan matematis, yang kesemua itu menjadi landasan dalam penentuan taktik-taktik perjuangan untuk sosialisme. Oleh karena itu, kaum sosialis harus mengambil peran sebesar-besarnya di dalam perjuangan demokrasi. Karena perjuangan demokrasi hanya akan menguntungkan kita, bukan kekuatan-kekuatan status quo dan pro kapitalisme. Perjuangan demokrasi untuk sosialisme adalah pembuka jalan atas perubahan sistem yang berurat akar pada penindasan manusia atas manusia.***


[1] Anggota KPRM-PRD; aktivis Perempuan Mahardhika.

Galeri Karya

Tugas perjuangan pembebasan nasional adalah menghancurkan musuh rakyat di bawah ini:

Total Tayangan Laman

Cari Di Blog Ini

Memuat...

propaPOSTER

propaPOSTER
Bebaskan rakyat Papua!