Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional
(PEMBEBASAN)
Jln. Tebet timur III J No. 1B, Jakarta Selatan.
Kontak person:085647735175/085696708285.
Email: kn.pembebasan@gmail.com
Webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com
PERNYATAAN SIKAP
Hentikan kekerasan militer terhadap
rakyat Lambu, Bima!
Hentikan
Aktifitas Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) hingga tuntutan rakyat Lambu, Bima
terpenuhi!
Seret,
Adili, dan penjarakan para pelaku penembakan beserta perwira tingginya!
Berikan
Kesejahteraan Pada Rakyat!
Hentikan
Pemerintahan Kapitalis-Militeristik!
Salam Pembebasan Nasional !
Kali ini perlawanan rakyat masih terus
terjadi, reaksi Negara lagi-lagi melebihi batas kemanusiaan. Rakyat kembali
menjadi korban penembakan aparat kepolisian. Apa sebenarnya yang melandasi
kekuatan aparat semakin brutal? Apa yang menjadi dasar massifnya fungsi aparat
dalam menghadapi perlawanan rakyat? Pertanyaan di atas merupakan kunci untuk
memahami darimana asalnya aparat militer bisa melampaui batas-batas kemanusiaan,
membunuh rakyat dan menjadi garda terdepan pelindung setia investasi.
Hubungan integral antara militer dan Negara
(baca: Negara borjuis) berkonsekuensi mengesampingkan peran rakyat sipil (non-militer),
sehingga, peran angkatan bersenjata sangat tergantung dan disesuaikan oleh
peran Negara (borjuis) dalam melancarkan kepentingan regulasi ekonomi-politik Negara.
Secara historis, militer Indonesia diasuh dan dibesarkan oleh pendidikan ideology
kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang; sejak dibentuknya KNIL (tentara
kerajaan Belanda) dan PETA (Jepang di bawah pimpinan Kaisar Hirohitto).
Meningkatnya
perlawanan rakyat merupakan konsekueni (berbanding lurus) atas kegagalan Negara
dan kapitalisme dalam mensejahterakan manusia.
Pembunuhan aparat kepolisian dan tentara
terhadap rakyatnya masih berlangsung. Kali ini menimpa rakyat Lambu kabupaten
Bima, NTB. Protes rakyat Lambu yang sudah berlangsung sejak Januari lalu. Rakyat
yang sedang menuntut kesejahteraan selalu berhadap-hadapan dengan moncong
senjata dan peluru, bahkan kehilangan nyawa selalu ada di pihak rakyat. Insiden
kekerasan Negara yang menyebabkan kematian merupakan bahaya serius dari
kebangkitan militerisme. Kita sedang dibimbing kembali ke masa dimana kekuatan
militer memegang dominasi penuh atas kontrol aktifitas masyarakat. Ong Hok Kham
dalam statementnya (ketika pemerintahan Soekarno jatuh) memperingatkan kepada
gerakan mahasiswa waktu itu bahwa: “…kediktatoran militer jauh lebih berbahaya
ketimbang kediktatoran sipil”. Namun kini, elite-elite politik telah memiliki
kemmapuan untuk mengelabuhi rakyat. Ketika tentara berhasil didepak gerakan
rakyat menjauh dari parlemen (tahun 1998) dan kesadaran rakyat sudah mengarah
pada anti-militerisme, ketika itu pula peran social-politik tentara berkurang
meskipun komando teritorialnya masih ada dimana-mana. Dengan situasi tersebut,
sekarang ini, baik itu rezim sispil maupun mliter telah berani terbuka
mengandalkan kekuatan bersenjata untuk melancarkan kekuasaannya. SBY misalkan,
mampu mengelabuhi rakyat dengna cara mem-purnawirawan-kan diri dari kemiliterannya
untuk menjadi penguasa negeri ini, namun, watak-watak militerismenya tak bisa
dihilangkan darinya. Termasuk juga ketika rezim Megawati berkuasa, meskipun
orang sipil, namun kebijakan-kebijakannya sangat represif terhadap rakyatnya,
militerisme masih menjadi watak kekuasaan pemerintahan kapitalistik.
Bentuk-bentuk perlawanan Rakyat yang
sedang menuntut agar aktifitas pertambangan dari perusahaan PT. SMN tidak
menghilangkan lahan rakyat Bima yang mayoritas nelayan dan petani oleh beberapa
pihak diselewengkan menjadi isu SARA. Hal tersebut merupakan upaya penghilangan
substansi dari perlawanan rakyat. Rakyat yang menunutut Negara dan korporasi-lah
inti dari kemarahan warga karena hak-hak rakyat tidak diberikan oleh Negara dan
diserobot oleh perusahaan tambang. Hingga kini, menurut catatan WALHI, ada 103
kasus konflik tambang yang merugikan rakyat. Di Bima, menurut data yang ada
mencatat bahwa telah jatuh 4 korban tewas dan 8 luka-luka terkena peluru tajam
aparat polisi dan TNI.
Dari situasi di atas, dimana militerisme
masih menjadi watak utama pemerintahan SBY-Boediono dan
pemerintahan-pemerintahan kapitalis berikutnya, maka, kekuasaan akan selamanya
bertindak represif ketika kehendak rakyat berseberangan dengan kehendak
investasi. Bentrokan-bentrokan antar kelas akan terus terjadi selama belum ada
penaklukan atas kelas mayoritas (proletar) kepada kelas minoritas (borjuis).
Pergolakan rakyat di Mesuji, Tiaka,
Papua, Batam, dll harus selalu kita dukung untuk semakin meluaskan solidaritas atas
siapapun yang melawan Negara dan korporasi sebagai alat untuk menyatukan
perlawanan dan mengarahkan radikalisme pada perubahan yang mendasar, menyerang
dasar-dasar hidup kapitalime. Unbtuk itu, kami dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menuntut:
1. Hentikan kekerasan (militerisme) terhadap
rakyat Lambu, Bima, NTB.
2. Seret, Adili dan Penjarakan pelaku
penembakan beerta perwira-perwira tingginya yang memberikan instruksi.
3. Hentikan kegiatan pertambangan sampai
tuntutan rakyat Lambu, Bima terpenuhi.
4. Negara harus memberikan kesejahteraan
pada rakyat.
5. KOMNAS HAM jangan hanya memberikan
rekomendasi, tapi lakukan desakan kepada pihak internasional bahwa telah
terjadi pelanggaran HAM berat di Bima dan seluruh wilayah Indonesia. Mengawal
dan mengusut tuntas kejahatan HAM di Bima dan seluruh wilayah Indonesia.
6. Bebaskan warga Lambu, Bima yang ditahan,
berikan hak-hak warga yang mayoritas petani dan nelayan.
7. Berhentikan Kapolri, Kapolda NTB dan Bupati
Bima.
8. Persatuan gerakan rakyat untuk melawan
militerisme dan kekerasan Negara.
Salam Juang !
Jakarta,
26 Desember 2011
Pusat
Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional
(PEMBEBASAN)
Ketua
Umum
Mutiara Ika
Sekjend
Sutrisno Bandu
0 Komentar:
Poskan Komentar