Sikap Politik: Hari Anti Korupsi dan HAM

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Alamat: Jalan Tebet Timur III J No. 1B Jakarta Selatan

email: kn.pembebasan@gmail.com

webblog: www.pembebasan-pusat.blogspot.com

Telp/ Fax: 021- 83790348.

Contact person: 085647735174 (Mutiara Ika)/ 085696708285 (Ino)

Sikap Politik

Hari Anti Korupsi dan HAM

Rezim SBY-Boediono, Parlemen dan elite politik tak pernah serius mewujudkan

pemerintahan bersih dan demokratis.

Para koruptor dan Pelanggar HAM masih berkeliaran.

Gulingkan SBY-Boediono, ganti dengan pemerintahan persatuan rakyat yang

bersih, mandiri dan demokratik.

Menyelaraskan kepentingan antara perjuangan pemberantasan korupsi dan penegakan

HAM dengan kepentingan perjuangan pembebasan nasional [revolusi]

Tentang korupsi;

Yang sering kita lihat di masyarakat dan sudah lazim (menjadi keyakinan

rakyat) adalah pandangan bahwa, hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas. Jika

disesuaikan dengan kenyataan, maka begitulah adanya. Negara gagal menegakkan

keadilan bagi si miskin, sedangkan untuk orang-orang kaya/pengusaha/pejabat, malah

mati-matian dibela oleh Negara ketika mereka terlibat kejahatan.

Sudah sejak lama korupsi menjadi budaya. Bobroknya sistem pemerintahan dan

orang-orangnya membuat praktik korupsi kian merajalela. Hari ini, sejak kejatuhan

rezim militer korup orba (kroni cendana), upaya pemberantasan korupsi masih

didasari oleh kepentingan-kepentingan politik belaka—tiap rezim yang berkuasa akan

memakai program pemberantasan korupsi untuk menyerang lawan politiknya yang

sama-sama bobrok—hal tersebut membuat pemberantasan korupsi tidak berjalan

maksimal, selain memang tiap instansi yang ada ‘terbiasa’ hidup dengan sesama

koruptor, sebut saja kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kementerian dan lembaga-

lembaga Negara busuk lainnya.

Hingga saat ini saja, banyak kasus-kasus korupsi yang tak pernah selesai

(terutama kasus korupsi besar semisal: kroni cendana, BLBI, dll yang makin marak

akhir-akhir ini). Kasus tersebut belum ditambah dengan korupsinya para pejabat

daerah, bupati, para anggota dewan, kementerian, kejaksaaan, kepolisian, dll.

Lebih parahnya, tersangka korupsi bisa bebas berkeliaran, bahkan menjabat sebagai

pejabat Negara. Lemah dan bobroknya mental aparatur Negara dalam menangani

kejahatan korupsi makin terbukti dengan dikeluarkannya SP3 untuk beberapa koruptor

kakap. Jikapun memang ada kasus korupsi yang terungkap, itupun dalam proses

pengadilannya tidak transparan. Dan hanya menjangkau sedikit dari kasus korupsi

yang receh—tidak memiliki kesanggupan menangkap koruptor kakap.

Kami menilai bahwa, faktor yang mendasar dari keinginan korup (memperkaya

diri sendiri) adalah ketimpangan—bahkan sangat timpang—dalam hal mengakses hasil

produksi dan alat produksinya. Terlebih lagi, kapitalisme sangat berkepentingan

untuk menumbuhkan konsumerisme agar komoditi yang dipasarkan bisa terbeli

oleh konsumen (padahal, kapitalisme sendiri tak begitu mempedulikan darimana/

bagaimana rakyat bisa mengkonsumsi). Dari sini kemudian kehendak korup muncul

karena ada keinginan untuk memperkaya diri agar bisa membeli sebanyak-banyaknya

barang. Secara umum kami menyebutkan bahwa keberadaan tatanan masyarakat

berkelas-lah yang melandasi adanya korupsi (ada kelas pemilik alat produksi (borjuis)

dan yang tidak memiliki alat produksi (proletar), dan adanya kelebihan (surplus)

produksi.

Selain itu, ada juga permasalahan yaitu, lembaga yudikatif, legislative dan

eksekutif yang sangat susah dikontrol merupakan cerminan dari kegagalan sistem trias

politika, maka kegagalan tersebut mencoba diatasi dengan membentuk sebanyak-

banyaknya komisi-komisi/lembaga-lembaga Negara lainnya. Selain (dalam praktik

dan kenyataannya) tidak efektif, hal tersebut juga menguras banyak anggaran Negara

karena dijadikan sebagai ladang pencarian uang para elite dan partai politik.

Maka, kami menyatakan bahwa perjuangan pemberantasan korupsi diletakkan

sebagai tahap awal—afirmasi—dalam perjuangan pembebasan nasional (revolusi

proletar). Karena bagi kami, penangkapan koruptor (baik yang rendahan maupun yang

koruptor kakap) harus dibarengi dengan upaya penyitaan harta para koruptor tersebut

sebagai salah satu modal untuk pembiayaan Negara (pendidikan dan kesehatan gratis,

membangun industri nasional, dll). Karena korupsi sudah menjadi budaya, maka upaya

untuk menghancurkannya tidak bisa hanya dengan cara-cara moderat, karena akar

permasalahannya adalah rendahnya tenaga produktif yang diakibatkan oleh tatanan

masyarakat berkelas sehingga upaya penghancuran kelas-kelas dalam masyarakat

harus dilakukan secara radikal (dalam perspektif perjuangan politik), menjadi politik

kelas.

Tentang HAM;

Penyebab adanya pelanggaran HAM dan korupsi juga bermuara pada hal yang

sama, yaitu kelas-kelas dalam masyarakat dan perampasan hasil kerja/produksi

manusia oleh manusia lain. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah tataran

ide/gagasan (hasil dari suprastruktur) yang lahir dari situasi-situasi perkembangan

peradaban manusia tiap periode zamannya (berdasarkan corak produksi). Tuntutan-

tuntutan untuk menegakkan HAM harus semakin didekatkan (direvolusionerkan)

dengan kepentingan perjuangan kelas proletar. Karena, gagasan tentang HAM

merupakan hasil dari pergolakan manusia (sebagai tenaga produktif) yang dalam

perkembangannya selalu direvolusionerkan oleh kemajuan-kemajuan tenaga

produktif, yaitu manusianya, tehnologinya dan alam.

Berarti, kita juga harus melihat dari mana munculnya kelas tersebut. Secara

singkat, kemunculan kelas dikarenakan oleh kelimpahan hasil produksi manusia—atau

kita sebut sebagai surplus—yang dirampas oleh kelas tertentu (borjuis). Meskipun

tidak otomatis surplus memunculkan ketimpangan kelas dalam masyarakat karena,

sosialisme-pun menghendaki kelimpahan barang dengan tujuan untuk kepentingan

seluruh manusia (distribusi ekonomi merata). Dan oleh borjuasi, alat produksi

beserta hasil produksinya (barang yang berlimpah—surplus) dimiliki/dikuasai oleh

individu-individu borjuis. Maka, perampasan terhadap hasil kerja manusia-lah yang

menyebabkan munculnya kelas dalam masyarakat (pemilik alat produksi dan kelas

yang tak memiliki alat produksi).

Sedangkan, sejarah HAM itu sendiri lahir dari pertarungan antara raja feodal

dan (cikal bakal) borjuis di Inggris yang dipimpin seorang raja bernama John I, sekitar

tahun 1200-an yang memiliki kekuasaan absolut, kebal hukum (hukum yang dibuat

raja hanya diberlakukan untuk rakyat saja). Kemudian, hasil dari pergolakan rakyat

menentang kekuasaan absolut raja menghasilkan Magna Charta. Dari situlah, para

pakar di Eropa menyatakan bahwa Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya

gagsan HAM.

Jika dilihat dari butir-butir isian Magna Charta terlihat bahwa cikal bakal HAM

masih sangat berwatak feudal. Terlihat dari masih adanya pungutan-puntutan pajak

yang merugikan para tani hamba (tani penggarap). Namun, serendah apapun itu,

yang harus kita maknai adalah sudah adanya keberanian rakyat menentang raja.

Konsep hubungan antara kekuasaan dan warganya secara perlahan makin berkembang.

Lama-kelamaan borjuasi semakin kuat hingga mereka mendapatkan hak untuk

berkuasa dengan merubah monarki-absolut menjadi monarki-konstitusional. Monarki-

konstitusional menandai lahirnya dasar-dasar bagi terbentuknya Negara modern.

Namun, apakah tonggak lahirnya Negara modern menjadikan masalah HAM

selesai? Sama sekali TIDAK! Memang dari ‘negara modern’ tersebut muncul sebuah

gagasan baru bernama Demokrasi. Maksut dari Negara modern adalah sebuah konsep

Negara yang lahir dari revolusi borjuis—penggulingan kekuasaan kerajaan. Maka lahir

bentuk Negara yang memiliki gagasan baru berupa demokrasi liberal, demokrasi ala

borjuis, demokrasi yang hanya dipandang dalam makna kepentingan modal.

Kini, demokrasi yang sejati (kerakyatan) tak mampu diwujudkan oleh borjuasi,

bahkan didepak mundur dengan adanya upaya-upaya menghalang-halangi gerakan

pro-demokrasi, gerakan mahasiswa kerakyatan, gerakan buruh, dll. Represifitas

aparat masih kerap kali terjadi (penembakan buruh PT. Freeport, penembakan

mahasiswa UBK Jakarta, penembakan mahasiswa UMI Makasar, ancaman-ancaman

terhadap aktifis buruh, penembakan petani di Jambi, dan masih banyak lagi).

Bahkan penuntasan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya juga tak pernah selesai

(Tragedi Talangsari, Tanjung Priok, Semanggi, Penghilangan Orang, Kasus Marsinah,

Haur Koneng, Kasus Trisakti, dll). Kasus kematian Munir juga demikian, belum bisa

menyeret pelaku utamanya.

Bagi golongan masyarakat tak bermilik (proletar), pelanggaran atas hak-

hak ekonomi-politiknya terus terjadi sepanjang sejarah peradaban masyarakat

berkelas. Di Indonesia praktek pelanggaran HAM oleh negara terhadap rakyatnya

terjadi lebih parah lagi, praktek demokrasi di Indonesia bahkan tidak bisa disamakan

dengan praktek demokrasi semu di negara-negara maju, warisan sejarah feodalisme,

kolonialisme, euforia perjuangan bersenjata dan perkembangan kapital yang rendah

di Indonesia (de-industrialisasi, rendahnya tenaga produktif) melahirkan pemerintahan

yang despotik—memiskinkan dan represif.

Selama masih adanya kelas dan kepemilikan pribadi, maka selama itu pula

HAM dan Demokrasi mustahil untuk disejatikan/dimaksimalkan hingga mensejajarkan

kepentingan perjuangan penegakan HAM dengan kepentingan revolusi proletar.

Dan agar semakin ada jaminan dalam memberantas korupsi dan menegakkan

HAM yang sejati, maka kami menilai tak ada jalan lain kecuali rakyat harus

membangun kekuatannya sendiri dengan alatnya berupa persatuan gerakan rakyat

yang mandiri untuk menggantikan pemerintahan borjuis. Dan persatuan gerakan

rakyat yang mandiri itulah yang akan menjalankan dan mengawasi program-program

revolusioner menuju transisi kekuasaan proletar.

Dan kami sadar bahwa, pemerintahan kapitalis SBY-Boediono, parlemen, elite

busuk dan partai penipu rakyat TIDAK AKAN PERNAH SANGGUP mewujudkan tuntutan-

tuntutan kami. Oleh karena itu, persatuan gerakan rakyat yang mandiri makin relevan

sebagai alternatif untuk mengawal program-program revolusioner tersebut.

Melihat dari paparan di atas, kami dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk

Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) menyatakan bahwa rezim SBY-Boediono,

parlemen, elite dan partai politik busuk telah GAGAL dalam mensejahterakan

rakyat, mewujudkan pemerintahan bersih/demokratis, menegakkan HAM dan

memberantas korupsi. Oleh karena itu kami memberikan solusi berupa program-

program revolusioner antara lain adalah: Membangun industri nasional yang tangguh

di bawah kontrol rakyat, Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Kenaikan Pendapatan dan

Lapangan Pekerjaan, Perumahan--Air bersih--Energi serta Transportasi Murah dan

Massal, Perbaikan Kerusakan Lingkungan, Kuota 50% untuk perempuan dalam jabatan

publik, Pemusatan pembiayaan dalam negri (untuk memaksimalkan tenaga produktif),

hapuskan UU yang anti demokrasi, bangun dewan-dewan rakyat sebagai pengontrol

bagi pemerintahan yang bersih, demokratik, ekologis dan feminis. Sedangkan program

pembiayaan untuk hal-hal di atas berasal dari: Penghapusan utang, Nasionalisasi

industri tambang asing, Penyitaan harta koruptor, dll. Hal-hal di atas memiliki syarat

partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menentukan masa depan perubahan, rakyat

yang berpolitik dan berkesadaran proletar (kelas) lah yang akan mengawal perubahan

itu sendiri, memimpin dan mengendalikan kekuasaan dengan organisasi rakyat (dewan

rakyat). Terimakasih. Salam Juang, Semoga Berkobar!

Tegakkan Demokrasi Sejati

Bangun Persatuan, Berani dan Militan;

Berjuang untuk Pembebasan Nasional !

Jakarta, 9 Desember 2011

Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional

(PEMBEBASAN)

Ketua

Mutiara Ika

Sekjend

Sutrisno Bandu